Rakernas Akuntansi
Ditulis: 20 September 2018
Hari ini, 20 September 2018, digelar Rakernas Akuntansi. Lengkapnya: Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah. Agenda tahunan. Sudah yang kesebelas. Diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). Pesertanya seluruh kementerian/lembaga (KL) dan Pemda. Tujuannya: menjaga komitmen bersama. Untuk terus menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Yang Wajar Tanpa Pengecualian. Alias WTP.
Tahun ini adalah tahun gemilang. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2017 diberi opini WTP. Oleh BPK. Artinya: pemerintah berhasil mempertahankan gelar WTP. Opini WTP pertama untuk LKPP adalah tahun sebelumnya, 2016. Yang baru diraih setelah puluhan tahun.
Yang perlu dicatat, WTP itu atas LKPP yang telah menerapkan akuntansi berbasis akrual. Yang informasinya lebih lengkap dan komprehensif. Yang diterapkan sejak tahun 2015. Yang tak banyak negara sudah menggunakan akrual. Yang Indonesia diantara negara sedikit itu. Dan WTP. Opini terbaik dalam audit BPK.
Jumlah KL dan Pemda yang laporan keuangannya WTP juga terus meningkat. Pada laporan keuangan tahun 2017, yang WTP 491, padahal tahun 2015 jumlahnya 367. Naik 34 persen.
Lihatlah. Dari 88 entitas pemerintah pusat, 79nya WTP. Atau 91 persen. Bahkan dari 34 Provinsi, 33 sudah WTP. Artinya: pembinaan untuk penyusunan laporan keuangan sudah berhasil. Berbuah manis. Pembinaan itu dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Tepatnya oleh unit eselon satunya: DJPb. Baik kantor pusat maupun kantor vertikalnya. Ada Kanwil DJPb dan KPPN. Yang tersebar di Nusantara.
Begitulah diantara tugas yang diemban DJPb. Membina penyusunan laporan keuangan. Itu bagian akhir dari rangkaian tugas dalam siklus anggaran. Tahap sebelumnya adalah pelaksanaan anggaran. Disinilah core business DJPb. Mengawal APBN. Memastikan anggaran tersalurkan. Tepat sasaran dan tepat waktu. Termasuk bagaimana mengelola kas negara. Agar selalu tersedia. Agar juga tidak idle.
Membuat laporan keuangan menjadi WTP tidaklah mudah. Penuh perjuangan. Perlu alat. Tools yang modern dan mampu bekerja cepat dan akurat. Sanggup menghimpun data yang besar. Big data. Disinilah peran SPAN itu. Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara. Suatu sistem aplikasi. Yang mampu mengintegrasikan seluruh siklus anggaran. Mulai perencanaan sampai pelaporan. Itu adalah sistem yang digunakan Kementerian Keuangan selaku BUN. Ada lagi sistem yang merupakan pasangannya SPAN. Namanya SAKTI. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi. Digunakan satker yang mengelola APBN. Semua modul dalam pelaksanaan anggaran satker sudah tercakup dalam SAKTI. Tak perlu lagi banyak aplikasi.
SPAN dan SAKTI. Dua sejoli yang menandai bahwa negeri ini sudah menerapkan FMIS. Selangkah lagi IFMIS. Lagi-lagi tak banyak negara yang sudah menerapkannya. Diantara yang menerapkan adalah negara-negara maju. Indonesia sudah. Kita pun sama dengan mereka. Negara maju itu. Diantaranya Australia dan Korea Selatan.
Maka, yang visi DJPb itu. Yang menjadi pengelola perbendaharaan. Yang unggul di tingkat dunia. Bukanlah pemanis semata. Sudah ada buktinya. SPAN dan Akrual.
Begitulah. Dalam Rakernas ini diserahkan penghargaan. Kepada KL dan Pemda yang WTP. Juga penghargaan khusus kepada yang 5 tahun WTP. Oleh Menteri Keuangan.
Selain itu, ada talk show. Dengan narasumber beberapa menteri dan praktisi. Membahas sesuai tema rakernas: Pengelolaan Keuangan Negara yang Sehat untuk Indonesia yang Kuat.
Tak hanya itu, pun digelar rilis dan bedah buku. Berjudul: Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Dari Masa Ke Masa. Sejenis buku sejarah akuntansi di Indonesia. Yang disemogakan meningkatkan literasi masyarakat. Tentang akuntansi pemerintahan. Sekaligus untuk menyemarakkan tahun literasi. Yang menjadi tema sentral DJPb tahun ini.
Rakernas juga dimeriahkan dengan pameran pembangunan. Dari beberapa instansi. Dan perbankan.