Postingan

Pilihan Hari Ini

Mutasi pulang?

-(Sabtu, 29 Agustus 2026)- Setiap kali mencermati surat keputusan mutasi, saya kadang menemukan sesuatu yang menarik di dalamnya. Ia bukan sekadar file PDF yang berisi nama pegawai, jabatan, tempat lama, dan tempat baru. Dari kolom-kolom sederhana itu, kadang ada cerita yang lebih panjang. Bahkan, sesekali ada sesuatu yang membuat dahi saya berkerut. Dari sebuah SK mutasi, kita mungkin bisa membaca pola. Ada kebijakan yang barangkali tidak pernah ditulis secara terang-terangan, tetapi terasa dari keputusan yang berulang. Misalnya, mungkin saja asumsi lama bahwa setelah lima tahun bertugas di luar daerah, seorang pegawai memiliki kesempatan untuk kembali ke homebase , kini tidak lagi sesederhana itu. Barangkali ada pesan yang hendak disampaikan pimpinan: belum saatnya kembali ke kampung halaman. Dengan segala take home pay  yang diterima sebagai ASN, masih ada pengabdian yang harus ditunaikan di berbagai pelosok negeri. Negara membiayai kita bukan hanya untuk bekerja di tempat ya...

Rima birokrasi

-(Minggu, 22 November 2026)- Dunia birokrasi akrab dengan angka dan regulasi. Rapat koordinasi pun sering terasa kaku. Padahal, di balik formalitas itu, kita tetap manusia. Kita butuh jeda. Kita butuh senyum. Dari sinilah kebiasaan kecil ini bermula. Merangkai empat baris pantun sebelum rapat dimulai. Awalnya hanya pemecah kebekuan. Lama-kelamaan, pantun menjadi cara paling jujur untuk menitipkan pesan tanpa terkesan menggurui. Bedanya terasa jelas. Daripada langsung meminta tim menjaga kepatuhan internal, lebih asyik mengajak mereka berlayar dulu. Lewat imajinasi, kita singgah ke Wawonii, Labengki, hingga Wakatobi. Sebelum kepala penat memikirkan target akhir tahun, kita santap dulu hangatnya sinonggi dan gurihnya palumara. Sampiran khas Sulawesi Tenggara ini bukan sekadar mengejar rima A-A-A-A. Ia adalah pengingat tempat kita berpijak dan berkarya. Pantun juga memberi ruang untuk menyentil realitas dengan jenaka. Saat semangat kerja mulai meloyo, motivasi normat...

Narasi pesanan?

-(Sabtu, 21 November 2026)- Ada sesuatu yang menarik sekaligus mengkhawatirkan ketika beberapa kanal YouTube menyampaikan cerita politik dengan substansi, diksi, bahkan alur yang hampir seragam. Isunya beragam, mulai dari penyadapan, cognitive warfare , deep state , hingga dugaan konspirasi penggulingan kekuasaan. Kesamaan itu memunculkan pertanyaan: apakah ada gerakan politik terorganisasi, atau justru ada kepentingan lain yang bekerja di balik keseragaman tersebut? Kita memang tidak bisa langsung menyimpulkan adanya komando atau pesanan politik. Kesamaan narasi bisa muncul karena kesamaan pandangan, sumber informasi, atau kepentingan. Namun, ada satu hal yang patut dicermati: kecemasan publik telah menjadi komoditas yang menjanjikan di ruang digital. Algoritma media sosial memberi ruang lebih besar bagi konten yang mampu memancing emosi. Ketakutan, kemarahan, kecurigaan, dan sensasi rahasia yang konon sedang disembunyikan merupakan bahan yang efektif untuk mendatangkan klik dan mempe...

Dinamika demokrasi

-(Jumat, 20 November 2026)- Udara di siang hari terasa panas, malam hari pun masih gerah. Begitu pula kondisi politik di negeri ini yang tampaknya semakin menghangat. Dinamika politik tentu penting. Namun, jangan sampai kegaduhan tersebut membuat kita kehilangan kejernihan berpikir dan melupakan pekerjaan besar yang masih menunggu penyelesaian. Menjaga akal sehat bukan berarti menjauhi politik. Justru kita perlu lebih cermat membedakan fakta, opini, dugaan, dan spekulasi. Tidak semua informasi yang ramai sudah tentu benar. Tidak semua pernyataan politik merupakan keputusan final. Kita perlu membiasakan diri memeriksa sumber, membaca konteks, dan tidak tergesa-gesa menarik kesimpulan. Kritik terhadap pemerintah tetap diperlukan. Namun, kritik tidak harus berubah menjadi kebencian. Sebaliknya, dukungan kepada pemerintah juga tidak berarti membenarkan semua kebijakan tanpa evaluasi. Kedewasaan berdemokrasi membutuhkan keduanya. Ada pekerjaan yang jauh lebih besar dan menyangkut kehidupan ...

Regenerasi politik

-(Kamis, 19 November 2026)- Negara memang bukan barang mainan. Mengelolanya membutuhkan kecakapan, integritas, kematangan, dan tanggung jawab yang tidak ringan. Karena itu, munculnya anak-anak muda di berbagai posisi strategis pemerintahan, BUMN, maupun lembaga legislatif patut menjadi perhatian. Namun, apakah usia muda dengan sendirinya menjadi alasan untuk meragukan kemampuan mereka? Kekhawatiran terhadap kualitas kaderisasi politik tentu beralasan. Jabatan publik tidak boleh diberikan hanya karena hubungan keluarga, kedekatan politik, atau loyalitas kepada seseorang. Kompetensi dan integritas harus menjadi pertimbangan utama. Tetapi, persoalan kelayakan seseorang seharusnya tidak dicampuradukkan dengan persoalan usia. Ada anak muda yang memiliki pendidikan, pengalaman profesional, dan kemampuan kepemimpinan yang memadai. Sebaliknya, usia matang dan pengalaman panjang juga tidak otomatis menjamin kebijaksanaan. Pengalaman memang penting, tetapi bukan hak istimewa yang membuat generas...

Menjaga fokus

 -(Rabu, 18 November 2026)- Dinamika politik belakangan ini menyita perhatian publik. Kabar mundurnya wapres, dugaan penyadapan, perlawanan oligarki, hingga berbagai spekulasi tentang calon wapres pengganti terus menjadi bahan perbincangan. Semua itu merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang tentu memiliki ruang untuk dibahas. Namun, ada satu hal yang tidak boleh terlupakan: agenda pembangunan nasional harus tetap berjalan. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan sejumlah program prioritas yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih membawa harapan besar bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi desa, serta kesejahteraan masyarakat pesisir. Harapan tersebut membutuhkan kesungguhan dalam pelaksanaan. Bangunan koperasi yang sudah berdiri perlu segera diikuti kegiatan usaha. Fasilitas kampung nelayan harus benar-benar dimanfaatkan untuk menduku...

Harga simpati

 -(Selasa, 17 November 2026)- Saya terusik melihat polemik di media sosial ketika seorang penyanyi mengungkapkan rasa simpati kepada seorang mantan kepala negara. Ungkapan sederhana, “Kok sedih ya lihatnya, sehat selalu. Allah mboten sare,” justru memancing kritik. Ada yang mempertanyakan mengapa simpati diberikan kepada tokoh tersebut, sementara kepedulian terhadap korban kebakaran hutan dan lahan dianggap kurang terlihat. Kritik tentu sah. Namun, persoalannya menjadi berbeda ketika ekspresi simpati berkembang menjadi serangan personal dan seruan boikot terhadap kelompok musik tempat penyanyi tersebut bernaung. Unggahan itu akhirnya dihapus. Saya tidak tahu apakah keputusan tersebut berkaitan dengan kekhawatiran kehilangan penggemar. Tetapi kemungkinan itu patut dipikirkan. Bagi seorang artis, popularitas bukan hanya soal pengakuan. Ada pekerjaan, undangan pertunjukan, penjualan tiket, dan kerja sama komersial yang bisa ikut terdampak. Fenomena serupa terlihat ketika daftar artis ...

Tuduhan kilat

-(Senin, 16 November 2026)- Ada masalah yang cukup mengganggu dalam kehidupan publik kita: terlalu banyak orang pintar merasa sudah mengetahui sesuatu, padahal informasi yang dimilikinya masih sangat terbatas. Kasus dugaan penyadapan Presiden memperlihatkan kecenderungan itu dengan jelas. Tiga jenderal polisi dikabarkan ditahan terkait dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik. Namun, pertanyaan paling mendasar belum terjawab. Siapa yang memerintahkan penyadapan? Apa motifnya? Siapa penerima hasil sadapan? Apa sesungguhnya peran para jenderal tersebut? Kita belum tahu. Justru di tengah ketidaktahuan itulah berbagai teori politik bermunculan. Kedekatan tersangka dengan seorang tokoh segera dijadikan pintu masuk untuk membangun narasi bahwa penyadapan dilakukan atas perintahnya, demi melindungi seseorang atau bahkan merancang penggulingan presiden. Bagi saya, kemungkinan semacam itu tidak bisa sepenuhnya dikesampingkan. Namun, kemungkinan bukanlah bu...

Politik simpati

-(Minggu, 15 November 2026)- Kehadiran Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memberikan kesaksian dalam persidangan kasus tudingan ijazah palsu semestinya menjadi bagian dari proses hukum yang biasa. Di ruang sidang, persoalan harus diuji melalui bukti, keterangan saksi, dan ketentuan hukum. Setiap warga negara, tanpa memandang jabatan dan kedudukannya, berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum. Namun, peristiwa hukum ternyata tidak selalu berhenti di ruang sidang. Potongan video kehadiran Jokowi yang beredar di TikTok justru memunculkan gelombang keharuan, dukungan, dan simpati publik. Sebagian warganet merasa tersentuh, seolah menyaksikan seseorang yang sedang menghadapi tekanan dan membutuhkan pembelaan. Fenomena ini menarik karena memperlihatkan betapa kuatnya emosi dalam membentuk persepsi politik. Dalam psikologi sosial, terdapat kecenderungan yang dikenal sebagai underdog effect , yakni simpati terhadap pihak yang dipersepsikan berada dalam posisi lemah ata...

Bangunan itu

-(Sabtu, 14 November 2026)- Beberapa kali saya mengunjungi sebuah kawasan Kampung Nelayan itu. Kunjungan pertama memberikan kesan positif melihat fasilitas yang dibangun pemerintah untuk mendukung kehidupan masyarakat nelayan. Namun, ketika kembali untuk kedua dan ketiga kalinya, pemandangannya relatif sama. Kawasan itu tampak sepi, beberapa bangunan belum digunakan, dan toilet tidak berfungsi karena ketiadaan air. Kondisinya kotor dan menimbulkan bau tidak sedap. Pengamatan serupa saya temukan pada sejumlah bangunan Koperasi Desa. Bangunannya sudah selesai, tetapi kegiatan usaha yang diharapkan berlangsung di dalamnya belum terlihat. Saya tentu tidak bermaksud menyimpulkan bahwa kedua program tersebut tidak berjalan. Pengamatan di beberapa lokasi tidak cukup untuk menggambarkan kondisi seluruh Indonesia. Namun, pengalaman itu menyisakan pemikiran tentang pentingnya memastikan hasil pembangunan benar-benar berfungsi. Kampung nelayan dan Kopdes memiliki tujuan strategis. Keduanya dihara...

Jebakan framing

-(Jumat, 13 November 2026)- Penyadapan bukan persoalan baru dalam sejarah kekuasaan. Sejak komunikasi melalui telegram dan telepon berkembang, kemampuan mengakses percakapan orang lain telah menjadi bagian dari kegiatan intelijen. Di Indonesia, penyadapan juga pernah menjadi isu besar, mulai dari rekaman percakapan yang memicu kontroversi politik hingga kasus Cicak versus Buaya yang memperlihatkan bagaimana rekaman dapat memengaruhi persepsi publik. Namun, persoalan penyadapan tidak berhenti pada bagaimana informasi diperoleh. Ada rangkaian pertanyaan yang jauh lebih penting: siapa yang memerintahkan, siapa yang melakukan, siapa yang mengakses hasilnya, kepada siapa informasi disampaikan, dan untuk tujuan apa? Informasi yang diperoleh melalui penyadapan memiliki karakter khusus. Ia bisa berisi percakapan sensitif, potongan peristiwa, atau sesuatu yang belum tentu dipahami secara utuh. Ketika informasi semacam itu jatuh ke tangan pihak tertentu, selalu ada kemungkinan ia digunakan untuk...

Kursi kosong

-(Kamis, 12 November 2026)- Hari ini, publik tampak terbelah dalam menyikapi pengunduran diri wakil presiden. Ada yang menyesalkan, kecewa, bahkan seolah ikut berkabung. Sebagian lainnya justru bergembira, merasa senang karena sesuatu yang selama ini mengganjal atau menyakitkan hati mereka seolah telah terbalaskan. Dua ekspresi yang bertolak belakang itu muncul hampir bersamaan, memperlihatkan betapa politik mampu menghadirkan perasaan yang begitu beragam, bahkan saling berlawanan. Begitulah wajah politik. Selalu ada pihak yang mendukung dan menentang, selalu ada dua poros yang berdiri berseberangan. Namun, batas di antara keduanya tidak selalu permanen. Mereka yang hari ini saling berhadapan, pada suatu waktu bisa saja duduk bersama ketika menemukan kepentingan yang sama. Bahkan, mereka yang pernah menjadi lawan bisa berubah menjadi kawan, begitu pula sebaliknya. Pada akhirnya, politik memang berbicara tentang kepentingan. Entah kepentingan untuk mempertahankan atau merebut kekuasaan,...

Penyadapan

-(Rabu, 11 November 2026)- Penyadapan berasal dari kata sadap . Salah satu makna kata ini berkaitan dengan aktivitas petani karet ketika mengambil getah dari pohon karet. Kita mengenalnya melalui ungkapan “menyadap karet”. Sementara aktivitasnya disebut “penyadapan karet”. Dalam kegiatan ini, tujuan penyadapan tentu saja mendapatkan getah. Bayangan saya, pohon karet yang berada dalam usia optimal, tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua, akan menghasilkan getah yang melimpah. Hasil penyadapan pun akan banyak dan tentu saja menyenangkan petani atau tukang sadapnya. Sebaliknya, jika pohon karet sudah terlalu tua, atau mungkin terlihat kering, getah yang dihasilkan bisa sedikit, bahkan tidak ada sama sekali. Usaha penyadapan pun menjadi sia-sia. Barangkali, dalam urusan sadap-menyadap ini, petani karet adalah ahlinya. Mereka tahu pohon mana yang layak disadap dan bagaimana memperlakukan setiap pohon agar menghasilkan getah yang optimal. Dalam sehari, mereka bisa menyadap puluhan, bahkan ...

Belanja berkualitas

-(Selasa, 10 November 2026)- Menjelang akhir tahun, perhatian terhadap belanja pemerintah biasanya meningkat. Triwulan IV menjadi periode ketika realisasi anggaran bergerak lebih cepat, bahkan terkadang melonjak tajam dalam dua bulan terakhir, November dan Desember. Fenomena ini kerap memunculkan pertanyaan: apakah percepatan tersebut mencerminkan kebutuhan pelaksanaan program atau sekadar upaya mengejar target penyerapan? Pertanyaan itu penting, tetapi tidak seharusnya membuat seluruh belanja akhir tahun dipandang sebagai sesuatu yang bermasalah. Ada kegiatan yang memang baru dapat diselesaikan setelah melalui tahapan pengadaan, koordinasi, atau pekerjaan fisik yang membutuhkan waktu. Percepatan realisasi juga bisa menjadi konsekuensi dari jadwal kegiatan yang direncanakan secara wajar. Persoalannya terletak pada kualitas belanja. Anggaran yang terserap belum tentu menghasilkan keluaran yang optimal. Kegiatan yang terlaksana belum tentu memberikan dampak yang sebanding dengan biaya ya...

Melawan narkoba

-(Senin, 9 November 2026)- Pergantian kepemimpinan di tubuh Polri dan munculnya temuan penyalahgunaan narkotika melalui cairan rokok elektrik atau vape memberi momentum baru bagi upaya pemberantasan narkoba di Indonesia. Langkah tegas Polri patut mendapat dukungan. Dalam persoalan yang telah merusak begitu banyak kehidupan, dukungan terhadap aparat penegak hukum seharusnya menjadi sikap awal. Namun, pemberantasan narkoba tidak mungkin diserahkan hanya kepada polisi. Narkoba bukan semata-mata persoalan kriminalitas. Ia tumbuh melalui jaringan ekonomi gelap, memanfaatkan kerentanan sosial, dan menyusup ke ruang kehidupan yang kadang tidak kita waspadai. Survei nasional BNN bersama BRIN dan BPS mencatat prevalensi penyalahgunaan narkoba pada 2025 mencapai 2,11 persen atau sekitar 4,15 juta penduduk usia 15–64 tahun. Angka ini meningkat dibandingkan 1,73 persen pada 2023. Di balik statistik tersebut ada keluarga yang kehilangan ketenangan, anak muda yang masa depannya terancam, dan masyar...

Ujian ketahanan

-(Minggu, 8 November 2026)- Informasi bahwa sedikitnya 33 negara telah mengimbau warganya menyiapkan persediaan makanan, air, obat-obatan, dan kebutuhan dasar untuk menghadapi keadaan darurat menarik perhatian. Uni Eropa bahkan pada Maret 2025 mendorong sekitar 450 juta penduduknya memiliki persediaan kebutuhan pokok untuk bertahan setidaknya 72 jam jika terjadi keadaan darurat. Apakah dunia sedang menuju krisis besar? Saya kira, belum ada bukti kuat untuk menyimpulkan bahwa perang dunia sudah dekat. Namun, imbauan tersebut menunjukkan kesadaran yang patut diperhatikan: kehidupan modern sangat bergantung pada sistem pasokan yang panjang dan saling terhubung. Konflik, bencana, gangguan energi, serangan siber, atau terhambatnya jalur perdagangan dapat mengganggu kehidupan masyarakat jauh dari lokasi kejadian. Bagaimana dengan Indonesia? Kita memiliki modal yang cukup baik dalam urusan beras. Cadangan Beras Pemerintah yang dikelola Bulog mencapai sekitar 4,56 juta ton pada Oktober 2026. T...

Saling meniadakan?

-(Sabtu, 7 November 2026)- Ada kecenderungan menarik dalam percakapan publik. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipertentangkan dengan pendidikan. Penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dikaitkan dengan besarnya anggaran program prioritas pemerintah pusat. Seolah-olah keberhasilan membiayai satu program harus dibayar dengan mengurangi anggaran program lainnya. Cara pandang seperti ini perlu dilihat lebih utuh. Setiap program memang memiliki alokasi, pelaksana, dan mekanisme pembiayaan berbeda. Namun, semuanya diarahkan pada tujuan pembangunan yang saling berkaitan. Ambil contoh MBG dan pendidikan. Anak yang sehat dan tercukupi gizinya memiliki prasyarat lebih baik untuk belajar. Pendidikan membutuhkan guru berkualitas, sekolah yang layak, kurikulum yang baik, sekaligus peserta didik yang sehat. MBG tidak menggantikan kebutuhan anggaran pendidikan, tetapi dapat mendukung tercapainya tujuan pendidikan melalui jalur yang berbeda. Hal serupa berlaku dalam hubungan belanja pemerintah pusat dan...