Mesin daerah

-(Senin, 16 Maret 2026)-

Ada satu percakapan di media sosial yang cukup menggelitik perhatian saya. Semuanya bermula dari sebuah pertanyaan sederhana: di provinsi ini, kabupaten atau kota mana yang berjalan dengan “autopilot”? Maksudnya tentu bukan dalam arti harfiah, melainkan sindiran bagi daerah yang terasa seperti berjalan tanpa nahkoda—ketika pemimpinnya dianggap tidak benar-benar bekerja untuk rakyatnya.

Jawaban dari pertanyaan itu mengalir deras. Satu per satu nama kabupaten dan kota disebut. Bersamaan dengan itu, muncul pula rentetan keluhan: jalan yang bertahun-tahun tetap berlubang, parkiran yang semrawut, hingga wajah infrastruktur yang terasa tak pernah berubah sejak dulu. Di sela-sela kritik itu, sesekali muncul pula cerita tentang kepala daerah yang berakhir dengan operasi tangkap tangan oleh KPK.

Fenomena ini menarik. Kritik masyarakat rupanya tidak lagi hanya diarahkan kepada pemerintah pusat. Justru perhatian mulai bergeser ke pemerintah daerah. Ini sesuatu yang wajar. Bagaimanapun, masyarakat hidup di ruang yang paling dekat dengan mereka—di kota dan kabupaten tempat mereka tinggal. Di sanalah mereka merasakan langsung apakah pembangunan benar-benar terjadi, atau justru birokrasi daerah lebih sibuk dengan urusan internal administrasi daripada memikirkan dampak nyata bagi warganya.

Namun kritik yang baik seharusnya tidak berhenti pada kesan dan perasaan semata. Ia perlu berdiri di atas data. Tanpa itu, kritik mudah berubah menjadi sekadar keluhan sesaat—misalnya karena viralnya foto pejabat yang sibuk dengan acara buka puasa bersama.

Salah satu cara paling sederhana untuk melihat apakah pemerintah daerah benar-benar bekerja adalah dengan memeriksa realisasi APBD. Kini sudah ada portal daring yang menyediakan data tersebut secara terbuka. Tinggal mengetik “portal APBD” di mesin pencari, kita bisa melihat bagaimana anggaran daerah dibelanjakan oleh setiap kabupaten dan kota.

Dari sana, kita bisa melihat gambaran yang lebih jernih. Apakah pembangunan memang berjalan, atau justru anggaran lebih banyak habis untuk belanja rutin. Tetapi pada saat yang sama, masyarakat juga perlu bersikap adil dalam menilai kepala daerahnya.

Jangan-jangan ketidakhadiran pembangunan yang terasa di mata publik bukan semata karena pemimpinnya tidak bekerja, melainkan karena “bahan bakar” yang dimiliki daerah itu sangat terbatas. Ada banyak daerah dengan APBD kecil, yang sebagian besar habis untuk membayar gaji aparatur sipil negara. Dalam situasi seperti itu, ruang untuk pembangunan menjadi sangat sempit.

Meski begitu, keterbatasan anggaran tidak seharusnya menjadi alasan untuk berjalan di tempat. Kepala daerah dan aparatnya tidak bisa hanya menerima nasib ketika transfer dana dari pusat berkurang lalu menjalankan APBD seadanya. Justru dalam kondisi seperti itu, kepemimpinan diuji.

Ada banyak pintu yang sebenarnya bisa dibuka. Meningkatkan PAD adalah salah satunya. Kerja sama dengan sektor swasta juga bisa menjadi pilihan untuk menghadirkan layanan publik yang lebih baik. Menjemput program dan proyek dari pemerintah pusat juga merupakan langkah strategis agar pembangunan tetap bergerak.

Pada akhirnya, yang paling menentukan adalah inovasi dan kreativitas pimpinan daerah. Mesin birokrasi di bawahnya juga harus mampu bekerja lebih cerdas dan gesit, bukan sekadar menjalankan rutinitas administratif yang kering dari hasil nyata.

Namun di sinilah persoalan klasik kembali muncul. Banyak pemerintah daerah masih menghadapi tantangan besar dalam kualitas SDM dan budaya birokrasi yang tidak sepenuhnya sejalan dengan semangat perubahan para pemimpinnya.

Karena itu, ketika kita melihat seorang kepala daerah tertangkap oleh KPK, mungkin ada pertanyaan yang lebih dalam yang perlu diajukan. Mengapa mereka tetap mengambil jalan yang keliru? Apakah semata karena keserakahan pribadi? Ataukah ada persoalan lain yang lebih kompleks di baliknya?

Bisa jadi sebagian dari mereka menghadapi mesin birokrasi yang lamban, berlapis, dan sulit digerakkan. Sebuah sistem yang membuat program-program yang mereka bawa tersendat di meja-meja administrasi. Dalam situasi seperti itu, ada pemimpin yang memilih bertahan dengan prosedur. Tetapi ada pula yang, karena frustrasi atau putus asa, mengambil jalan pintas yang berujung petaka.

Di titik inilah persoalan sebenarnya berada. Bukan sekadar pada figur kepala daerah yang tertangkap, melainkan pada bagaimana mesin birokrasi daerah itu bekerja—atau justru tidak bekerja.

Maka ketika publik menyebut suatu daerah berjalan dengan “autopilot”, mungkin yang sebenarnya sedang mereka rasakan adalah sebuah mesin yang hidup, tetapi tidak bergerak. Sebuah birokrasi yang ada, namun kehilangan daya dorongnya.

Dan bagi banyak kepala daerah baru, yang mereka temui di awal masa jabatan mungkin bukan sekadar tumpukan pekerjaan. Melainkan sesuatu yang lebih sunyi dan lebih berat: rasa putus asa menghadapi mesin yang sulit digerakkan.