Ritual administrasi

-(Rabu, 11 Maret 2026)-

Saya membayangkan suatu keadaan di mana kerja birokrasi dapat lepas dari urusan administrasi yang berlebihan. Bahwa tugas-tugas yang telah diselesaikan diukur dari output dan outcome yang dihasilkan, bukan semata-mata dari dokumentasi kegiatan yang disusun setelahnya.

Dalam bayangan itu, saya mencoba memposisikan diri sebagai penyusun gagasan pelaporan administrasi. Apa yang sebenarnya ada di benak mereka ketika merancang sistem yang begitu menekankan pada laporan dan bukti dokumen?

Pertama, barangkali mereka berpijak pada definisi birokrasi itu sendiri yang sejak awal memang identik dengan ketertiban administrasi dan kepatuhan terhadap berbagai ketentuan. Dalam kerangka ini, administrasi dipandang sebagai fondasi yang menjaga organisasi tetap berjalan sesuai aturan.

Kedua, bisa jadi pendekatan tersebut dilatarbelakangi oleh ketidakpercayaan terhadap elemen birokrasi bahwa mereka akan melaksanakan perintah sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, dibutuhkan bukti dalam bentuk dokumen atau laporan sebagai penanda bahwa suatu kegiatan benar-benar telah dilakukan.

Ketiga, paradigma yang ada tampaknya belum sepenuhnya bertumpu pada outcome dari kegiatan atau program yang dijalankan. Hal ini mungkin terjadi karena kesulitan dalam mengukur outcome secara langsung. Akibatnya, ukuran yang lebih mudah dipilih adalah output berupa laporan kegiatan, yang dianggap cukup untuk menunjukkan bahwa suatu program telah dilaksanakan.

Keempat, tidak tertutup kemungkinan bahwa pendekatan ini juga menjadi cara agar birokrasi terlihat bekerja melalui berbagai tugas yang bersifat internal dan administratif. Memang ada kaitannya dengan layanan eksternal, tetapi dalam banyak hal porsinya terasa berlebihan. Waktu yang seharusnya dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat justru terserap untuk menyelesaikan berbagai kewajiban administrasi.

Yang saya maksud terutama adalah tugas-tugas birokrasi yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi dan penguatan integritas. Alih-alih memberikan penugasan yang benar-benar berkualitas dan bermakna, pendekatan yang digunakan sering kali justru membuat aparatur jenuh karena harus terus-menerus menyusun laporan kegiatan.

Padahal, tujuan dari semua itu tentu mulia. Upaya meningkatkan kompetensi dan memperkuat integritas merupakan bagian penting dari perbaikan kualitas birokrasi. Namun cara yang digunakan untuk mendorongnya masih banyak bertumpu pada pendekatan lama yang tidak lagi sepenuhnya relevan dengan perkembangan zaman.

Karena itu, sudah saatnya birokrasi bekerja dengan orientasi yang lebih kuat pada dampak yang dirasakan masyarakat. Birokrasi tidak seharusnya terus disibukkan oleh urusan internal seperti pengukuran kinerja, pengembangan kompetensi, dan penguatan integritas dalam bentuk administratif.

Idealnya, sistemlah yang bekerja secara otomatis mendorong elemen birokrasi untuk meningkatkan kompetensi dan menjaga integritasnya. Dengan demikian, aparatur tidak lagi dibebani oleh berbagai tugas administratif yang justru mengalihkan perhatian dari pekerjaan utamanya: memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.