Hak guru

-(Rabu, 13 Mei 2026)-

Saya punya hipotesis bahwa narasi pertentangan antara program makan dan nasib guru non-ASN sengaja dipanaskan. Semua orang sebetulnya bisa membaca ke mana arah isu ini dibawa. Namun karena persoalan ini sudah telanjur menyebar dan menyentuh ruang yang sensitif, pemerintah tetap perlu hadir dengan penjelasan yang jernih sekaligus langkah yang konkret.

Tuntutan guru non-ASN, baik di lingkungan kementerian pendidikan maupun kementerian agama, sebenarnya sangat jelas: mereka ingin diangkat menjadi PNS. Itu tuntutan yang masuk akal. Mereka telah bekerja bertahun-tahun, mengajar di ruang-ruang kelas yang sering kali jauh dari sorotan, tetapi tetap memikul tanggung jawab yang sama besar. Di sisi lain, pemerintah tentu memiliki aturan, kebijakan, dan keterbatasan yang tidak sesederhana dibayangkan publik. Karena itu, persoalan ini semestinya tidak dibaca secara hitam-putih.

Namun di balik tuntutan besar itu, ada satu persoalan yang justru terasa paling dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka: pembayaran tunjangan profesi guru (TPG) yang selama ini masih dilakukan secara rapelan. Ada yang dibayar setiap tiga bulan, bahkan pernah sampai enam bulan sekali.

Bagi birokrasi, mungkin itu hanya soal mekanisme administrasi. Tetapi bagi guru non-ASN, jeda tiga atau enam bulan itu adalah jarak antara kebutuhan hidup dan kepastian. Tagihan listrik tidak datang setiap tiga bulan. Uang kontrakan tidak menunggu rapelan cair. Anak-anak mereka tetap perlu makan setiap hari. Karena itu, model pembayaran seperti ini terasa tidak manusiawi.

Saya sudah berkali-kali menulis soal ini dan terus mengusulkan agar TPG dibayarkan rutin setiap bulan. Saya kira ini bukan perkara yang rumit. Negara sesungguhnya tidak sedang diminta menciptakan skema baru yang besar dan revolusioner. Yang dibutuhkan hanyalah komitmen, sinkronisasi data, dan kemauan antar-kementerian untuk bekerja lebih rapi.

Kadang persoalan besar memang tidak selalu membutuhkan solusi yang megah. Ia hanya membutuhkan kepekaan. Sebab kesejahteraan bukan semata soal jumlah uang, tetapi juga soal kepastian waktu. Orang yang menerima haknya tepat waktu akan merasa lebih dihargai dibanding mereka yang terus-menerus dipaksa menunggu.

Jika pembayaran TPG bisa dilakukan setiap bulan, saya kira itu akan sangat membantu memperbaiki kesejahteraan guru non-ASN. Setidaknya mereka tidak lagi hidup dalam pola menunggu yang melelahkan. Mereka bisa mengatur kebutuhan rumah tangga dengan lebih tenang tanpa harus bertahan berbulan-bulan untuk menerima hak yang sebenarnya sudah menjadi milik mereka.

Saya juga yakin, informasi seperti ini belum sepenuhnya sampai kepada para menteri maupun presiden. Sebab bila realitas di lapangan benar-benar dipahami, rasanya sulit membayangkan tidak ada upaya untuk memperbaikinya. Masalahnya sering kali bukan pada tidak adanya anggaran, melainkan karena suara-suara kecil di bawah terlalu lama terhalang oleh meja-meja birokrasi.

Ketika usulan sederhana ini dijalankan, mungkin tuntutan guru non-ASN untuk diangkat menjadi PNS tetap akan ada. Dan itu wajar. Tetapi setidaknya ketegangan yang selama ini terus dipelihara bisa mulai mereda. Narasi pertentangan antara program makan dan nasib guru pun tidak lagi mudah dibenturkan, karena negara hadir menunjukkan keberpihakannya melalui langkah yang nyata, bukan sekadar pernyataan.

Sayangnya, cara pandang seperti ini sering kali tidak dimiliki oleh para pemegang otoritas yang mengurus pembayaran TPG. Mereka melihat angka, berkas, dan prosedur. Padahal di balik semua itu ada manusia yang setiap pagi tetap berdiri di depan kelas, mengajar anak-anak bangsa sambil menunggu haknya dibayar entah kapan.

Populer

Puas pemerintah

Enggan adaptasi

Officially, dr. Wau

Menemukan ide

Karya kreatif

Kemajuan timpang

Daya sinema

Agar Karir Tidak Berhenti

Batas waktu