Puas pemerintah

-(Kamis, 8 Januari 2026)-

Ada satu keresahan yang sekaligus menjadi pertanyaan saya: bisakah semua orang merasa puas pada pemerintah?

Setiap kali membaca postingan di media sosial, saya hampir selalu menemukan dua hal yang sama—ada yang kecewa, dan ada pula yang membela. Tentu, keduanya digerakkan oleh motif yang berbeda. Jika ditelusuri lebih jauh ke belakang, kita bisa menemukan pola-pola tertentu pada masing-masing kubu, baik yang konsisten mengkritik maupun yang kerap memberikan pembelaan. Ah, saya yakin Anda sudah tahu itu.

Menariknya, di hampir setiap topik, berita, atau permasalahan, dua kelompok ini selalu muncul. Artinya, pertanyaan di awal tulisan ini pun sebenarnya sudah terjawab: tidak bisa, karena selalu ada dua sudut pandang yang berjalan bersamaan.

Lantas, bagaimana?

Justru di sinilah tantangan pemerintah bermula. Ketidakmungkinan memuaskan semua orang bukan berarti menjadi alasan untuk tidak mengambil kebijakan terbaik. Upaya yang paling masuk akal adalah memastikan agar jumlah orang yang merasa tidak puas semakin sedikit, bukan malah berhenti berupaya hanya karena kepuasan absolut mustahil dicapai.

Karena itu, mesin birokrasi sebagai pelaksana kebijakan harus terus mencari terobosan baru, terutama dalam hal efektivitas kerja. Namun kita juga perlu jujur—birokrasi itu berisi manusia. Maka, motivasi dan insentif bukan sekadar pelengkap, tetapi hal mendasar yang harus diperhatikan jika ingin kebijakan berjalan efektif.

Pijakan dari jawaban di awal tadi semestinya bisa menjadi kaki yang kokoh bagi pemerintah dalam bekerja. Jika kebijakan sudah diputuskan, tak perlu ada keraguan di tengah jalan. Sebab, keinginan memuaskan semua pihak—apalagi ketika kepentingan mereka saling kontradiktif—justru sering membuat kebijakan kehilangan fokus, limbung, atau bahkan tidak berjalan efektif karena berusaha mengakomodir hal-hal yang tak mungkin disatukan.

Ada realitas lain yang juga perlu disadari: media sosial bukan representasi seluruh isi negeri ini. Tidak semua orang aktif di sana. Ketika riak di medsos begitu kencang, bukan berarti semua orang peduli atau merasa terdampak. Kadang malah sebaliknya—yang gaduh di ruang digital tidak selalu mencerminkan apa yang benar-benar dirasakan di luar layar.

Pun, negara ini tidak hanya dihuni oleh satu generasi. Ada banyak lapisan generasi dengan karakteristik yang berbeda. Maka, jangan sampai kebijakan hanya mengejar kepuasan satu generasi tertentu, lalu tanpa sadar mengesampingkan generasi yang lain. Inilah tantangannya: menyeimbangkan kebijakan di tengah keragaman cara pandang dan kebutuhan yang tidak pernah tunggal.

Pada akhirnya, menjadi pemerintah memang tak pernah berada di posisi yang mudah. Keputusan yang baik bukan selalu keputusan yang disukai semua orang, tetapi keputusan yang tetap harus diambil demi arah yang lebih benar, lebih efektif, dan lebih kokoh.