Saringan nalar

-(Minggu, 25 Januari 2026)-

Sudah banyak isu yang heboh di media sosial dan pada akhirnya berujung pada satu kesimpulan yang sama: itu semata opini. Bukan sesuatu yang faktual, apalagi berbasis data. Artinya, isu tersebut sering kali dipicu oleh sikap impulsif. Jika ditelusuri lebih jauh, di baliknya kerap tersimpan sejarah rasa kecewa masa lampau, biasanya akibat sebuah kekalahan yang belum sepenuhnya diterima.

Jika kita mau belajar dari pengalaman, polanya hampir selalu mirip. Ada kemarahan, ada kecurigaan, lalu ada narasi yang disebarkan berulang-ulang hingga tampak seperti kebenaran. Karena itu, seharusnya kita bisa lebih sigap mengenali tanda-tandanya ketika isu serupa kembali muncul di media sosial.

Sayangnya, tidak sedikit orang justru menjadi korban dari isu tersebut. Bukan mereka yang dituduh, melainkan mereka yang mempercayainya. Bahkan korban itu datang dari kalangan terdidik—orang-orang yang dikenal kritis dan rasional. Ini menunjukkan betapa canggihnya cara atau metode penyebaran isu tersebut, hingga akal sehat seolah tak sempat bekerja ketika emosi lebih dulu diaktifkan.

Tulisan ini tentu tidak akan menyebut isu apa pun secara spesifik, juga tidak menunjuk pihak mana yang terlibat. Saya berusaha tetap netral. Penekanan saya bukan pada kasusnya, melainkan pada kesadaran kita bersama: bagaimana kita kembali waspada dan terus melatih diri untuk menggunakan saringan nalar saat merespons sebuah isu.

Dalam alam demokrasi, sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah adalah hal yang wajar, bahkan perlu. Namun dari berbagai peristiwa dan isu yang selama ini tak terbukti, tampaknya kita juga perlu belajar untuk bertanya lebih dalam, terutama dengan pertanyaan-pertanyaan epistemologis. Dari mana isu itu berasal? Seperti apa sumber lengkapnya? Kapan disampaikan, dan dalam konteks apa? Lebih jauh lagi, kita patut bertanya secara rasional: apakah masuk akal jika pemerintah dengan sengaja ingin mencelakakan rakyatnya sendiri?

Poin utama yang ingin saya sampaikan adalah ini: ketika kita kritis terhadap kebijakan pemerintah, sudah saatnya pula kita bersikap kritis terhadap kritik dan isu yang menyudutkan pemerintah. Kita mesti adil—bahkan sejak dalam pikiran. Seperti kata-kata yang tertulis dalam roman Bumi Manusia.

Populer

The Last Kasi Bank dan Manajemen Stakeholder

DAK Fisik dan Dana Desa, Mengapa Dialihkan Penyalurannya?

Menggagas Jabatan AR di KPPN

Setelah Full MPN G2, What Next KPPN?

Perbendaharaan Go Green

Everything you can imagine is real - Pablo Picasso

Pengembangan Organisasi

"Penajaman" Treasury Pada KPPN

Agar Regional Chief Economist Menghasilkan Rekomendasi yang "Handal"