Agar Regional Chief Economist Menghasilkan Rekomendasi yang "Handal"

Oleh Sigid Mulya

Dimuat di Majalah Treasury Indonesia Volume 3/2021

----------------------------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan informasi yang tersebar di internet, seorang chief economist berperan untuk memberikan pandangan dan masukan tentang potensi bisnis di daerah. Termasuk mengidentifikasi industri unggulan yang dapat dibiayai. Selain itu, juga mengidentifikasi wilayah yang paling cepat pertumbuhannya serta membantu pemerintah daerah untuk mendorong pengembangan industri. Begitulah peran chief economist di perbankan. Maka, pada dasarnya chief economist melakukan penelitian makro dan mikro ekonomi untuk kepentingan perbankan.

Wikipedia menjelaskan chief economist seperti ini. Chief economist  is a single-position job class having primary responsibility for the development, coordination, and production of economic and financial analysis. It is distinguished from the other economist positions by the broader scope of responsibility encompassing the planning, supervision, and coordination of the economic research.

Karena secara harfiah, chief economist diartikan sebagai Kepala Ekonom, maka peran atau tugas chief economist  dapat juga dijelaskan dari tugas atau peran ekonom dan hal lain yang terkait ekonom. Poin utama seorang ekonom adalah melakukan penelitian untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Hasil dari penelitian tersebut kemudian disebarluaskan dalam forum-forum ilmiah. Ekonom juga kerap menuliskan pandangannya tentang masalah ekonomi dan sosial di koran atau media. Untuk mendukung pemikirannya, seorang ekonom melakukan riset dan mencermati data historis atas isu yang ia teliti.

Dengan demikian, tugas chief economist antara lain: mengidentifikasi, meneliti dan menganalisis isu dan permasalahan ekonomi di suatu wilayah; merumuskan solusi atas permasalahan ekonomi di suatu wilayah; menyusun laporan hasil penelitian dan menyebarluaskannya melalui artikel ilmiah popular maupun publikasi jurnal; dan melakukan kajian dampak ekonomi-sosial dari kebijakan publik di suatu wilayah. Dengan tugas penelitian dan analisis tersebut, maka seorang ekonom atau chief economist dituntut untuk memiliki pengetahuan dan keahlian, seperti: kemampuan berpikir kritis; observasi; meneliti, analisis; problem solving; komunikasi serta menguasai bahasa asing.

 

Kanwil DJPB sebagai Regional Chief Economist

Dalam Rapat Pimpinan DJPB 2021 tanggal 15 Maret lalu, Dirjen Perbendaharaan, Hadiyanto, menekankan pentingnya peran Kanwil DJPB sebagai chief economist di daerah. Kanwil DJPB dituntut memiliki kemampuan untuk menyampaikan berbagai kebijakan Kementerian Keuangan, dan memberikan insight mengenai perekonomian nasional dan bagaimana peran daerah yang bisa ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sebagai tindak lanjut arahan tersebut, Sekretariat Ditjen telah memberikan semacam panduan tentang pelaksanaan peran Kanwil DJPB sebagai chief economist di daerah atau yang kemudian dikenal sebagai Regional Chief Economist (RCE). Jika diperhatikan pedoman tersebut, sejatinya RCE merupakan kristalisasi atas semua peran dan kegiatan yang telah dilakukan Kanwil DJPB selama ini. Tentu ada hal baru atas pelaksanaan peran RCE yaitu penguatan tusi Kanwil DJPB, yang dilengkapi optimalisasi ikhtiar bagaimana mempengaruhi pemerintah daerah, satuan kerja maupun stakeholders lainnya dengan rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan dari data-data dan hasil kajian yang disusun Kanwil DJPB. Yang semuanya bermuara pada percepatan pelaksanaan APBN dan APBD serta sinkronisasi kebijakan pusat daerah.

Dalam implementasi peran RCE, setiap bulan Kanwil DJPB menyusun laporan analisis atas isu tematik yang diangkat Kanwil DJPB dalam satu bulan sebelumnya. Menilik peran RCE yang baru dikenalkan tersebut dan agar apa yang dilakukan Kanwil tidak menjadi sekedar laporan pelaksanaan kegiatan, maka perlu melihat kembali secara komprehensif seluruh aspek yang terdapat pada Kanwil DJPB. Setidaknya pada tiga aspek pokok, yaitu sumber daya manusia (SDM), data dan publikasi.

Pertama, aspek SDM. Seperti uraian awal tulisan ini tentang tugas chief economist dan kompetensi yang harus dimiliki, maka modal utama pelaksanaan fungsi RCE adalah SDM yang berkualitas. Hal ini dimaksudkan agar Kanwil mampu menghasilkan kajian dan rekomendasi yang betul-betul tokcer, implementatif dan bermanfaat bagi pemerintah daerah, satuan kerja dan stakeholders. Rasanya spesialisasi karir perlu dipertimbangkan sebagaimana karir ekonom atau chief economist. Jabatan fungsional APN yang sudah ada layak untuk diarahkan kepada tugas tersebut. Hanya saja, dengan keterbatasan formasi jafung, pejabat struktural dan pelaksana yang ada, mesti ditingkatkan kemampuannya.

Disamping itu, fokus SDM juga perlu mendapatkan atensi, mengingat kajian atau analisis yang dikerjakan bukan sekedar menyusun laporan kegiatan biasa. Disana memerlukan riset dan analisis yang pasti membutuhkan waktu dan pikiran. Oleh karena itu, mereviu kembali pembagian beban kerja di Kanwil usah dilakukan agar terjadi keseimbangan volume kerja antar bidang di Kanwil.

Kedua, segi data. Hal pokok dalam penyusunan kajian adalah data. Selama ini tantangan Kanwil dalam menyusun kajian seperti Kajian Fiskal Regional (KFR) adalah data APBD dan data eksternal lainnya. Meskipun sudah banyak Kanwil yang membuat MoU pertukaran data dengan pemerintah daerah, dalam implementasi di lapangan tidak semulus yang diharapkan. Terdapat beberapa tantangan seperti keterlambatan penyampaian data APBD dan format data yang masih manual. Adakalanya data juga masih bersifat sementara. Sementara itu, aplikasi SIKD yang selama ini diharapkan juga belum terinput secara lengkap dan cepat oleh Pemda. Padahal perekaman data realisasi APBD pada SIKD menjadi kewajiban bagi Pemda.

Berbeda dengan data eksternal, data internal DJPB yang dapat dimanfaatkan oleh Kanwil sudah cukup memadai. Selain data yang diperoleh lewat menu-menu yang ada, data mentah berupa file excel atau csv telah disiapkan untuk diolah secara mandiri oleh Kanwil. Seperti data yang tersedia di OMSPAN, SIKP, dan MONEV PA. Kedepan, aplikasi lainnya yang dapat diakses oleh Kanwil seperti SIMTRADA, SIKD agar menyediakan data seperti yang disediakan OMSPAN. Sehingga Kanwil dapat mengolahnya dengan mudah dan cepat. Data mentah tersebut diharapkan juga mendorong Kanwil untuk mengembangkan berbagai inovasi berupa tools aplikasi pengolah data yang  mampu menghasilkan tabel dan grafik, sebagai bahan analisis lebih lanjut. Dalam hal ini aplikasi INDOPRO, aplikasi MACRO yang dikembangkan oleh Kakanwil Jateng dapat disebut sebagai contoh inovasi tersebut.

Oleh karena itu, kedepan perlu adanya sinergi maksimal antara DJPB dan DJPK untuk mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SIKD serta bagaimana mendorong pemerintah daerah untuk disiplin dalam melakukan updating data SIKD.

Sejatinya, kekayaan data atas pelaksanaan APBN pada OMSPAN, TKDD pada SIMTRADA dan APBD pada SIKD akan mampu menjadi magnet bagi pihak lain seperti BI, BPS, dan Perguruan Tinggi. Niscaya, hal ini menjadi jalan bagi Kanwil untuk melakukan inisiatif kerjasama penelitian dengan mereka. Sehingga hasil kajian yang disusun sebagai pelaksanaan RCE, menjadi semakin berkualitas dan dilengkapi rekomendasi yang handal.

Ketiga, dimensi publikasi. Hasil penelitian dan rekomendasi yang dihasilkan, penting untuk dipublikasikan agar dapat memberikan pengaruh kepada pemda dan masyarakat. Untuk itu, kemampuan publikasi dalam bentuk artikel ilmiah popular maupun jurnal menjadi hal penting untuk dimiliki oleh SDM Kanwil. Maka, program literasi yang dilaksanakan selama ini, menemukan jalannya. Melalui program literasi, para pejabat “dipaksa” untuk berlatih menulis. Kedepan program literasi layak ditingkatkan dan diselaraskan dengan kepentingan organisasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan RCE ini.

Selain itu, agar mampu memberikan gaung atas publikasi di media massa, tokoh penulis juga menjadi kunci. Penulis dengan jabatan tinggi lebih menarik perhatian media massa dan pembaca. Untuk itu, para Kepala Kanwil diharapkan hadir dalam media massa regional untuk menyampaikan analisis dan rekomendasinya. Mengingat banyaknya kesibukan dan tanggung jawab yang diemban, bantuan ghost writer kepada Kakanwil dari para pegawai dapat menjadi solusi. Tentu, ada andil atau masukan Kakanwil pada tulisan tersebut.

 ***

Populer

The Last Kasi Bank dan Manajemen Stakeholder

Oleh Sigid Mulya
Selama ini tugas penatausahaan penerimaan negara dilakukan oleh satu seksi di KPPN yang disebut Seksi Bank. Rentetan pekerjaan dari pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara baik pajak maupun non pajak merupakan bagian dari tugas utama di Seksi Bank. Dengan implementasi MPN G2, pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara dilakukan secara tersentral oleh KPPN Khusus Penerimaan di Jakarta. Sehingga, boleh dikata Seksi Bank akan kehilangan pekerjaan. Jauh-jauh hari, soal ini sudah diprediksi. Maka, tepat tanggal 1 Juli 2016, ramalan itu akan benar-benar terjadi karena MPN G2 akan diterapkan secara penuh. Lantas, apa yang akan terjadi dengan Kepala Seksi atau Kasi Bank seperti saya? Terus terang, saya tidak terlalu risau. Kalau pun grade saya turun, memang sudah sewajarnya karena beban tugas saya berkurang. Oops …, itu bila Seksi Bank masih bertahan. Tapi, saya tidak begitu yakin. Dalam hati, saya berharap menjadi Kasi Bank terakhir. The Last Kasi Bank. Sepertinya terdengar
Read more »

DAK Fisik dan Dana Desa, Mengapa Dialihkan Penyalurannya?

Oleh Sigid Mulya
Selama ini, penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa (DFDD) melalui KPPN Jakarta II. Di targetkan pada bulan April nanti, akan beralih penyalurannya melalui KPPN di seluruh Indonesia --kecuali Jakarta, karena DKI tidak menerima DFDD. Mengapa dialihkan? Ketika seorang ayah memberikan uang pada anaknya, apakah yang ingin diketahui oleh ayah itu? Saya ingin memberikan perumpamaan berikut ini. Ada seorang ayah yang telah bercerai, yang kemudian hidup di Ibukota, sementara 10 bekas istri dan 10 anaknya bertempat tinggal jauh di seberang pulau. Karena rasa tanggung jawab pada anak-anaknya, setiap tiga bulan ia mentransfer sejumlah uang kepada si anak. Ada satu persyaratan sebelum anak-anak ini menerima  jatah. Mereka harus menyampaikan laporan tentang penggunaan uang yang telah diterima sebelumnya. Setelah setahun, si ayah ini galau dan gusar dengan laporan yang disampaikan anak-anaknya. Benarkah isi laporan itu?  Ia merasa belum yakin. Ia ingin sekali memantau output dari penggunaan u
Read more »

Menggagas Jabatan AR di KPPN

Oleh Sigid Mulya
Saya mulai dengan browsing di internet. Saya mendapat definisi Account Representative ( AR) seperti ini: “ account representative: someone in charge of a client's account for an advertising agency or brokerage or other service business”. Lalu, saya coba intip Keputusan Menteri Keuangan nomor 98/KMK.01/2006 tentang Account Representative Pada Kantor Pelayanan Pajak Yang Telah Mengimplementasikan Organisasi Modern. Saya sitir uraian yang ada di KMK itu, berikut ini. Account Representative adalah pegawai yang diangkat pada setiap Seksi Pengawasan dan Konsultasi di Kantor Pelayanan Pajak yang telah mengimplementasikan Organisasi Modern. AR   mempunyai tugas : melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan wajib pajak; bimbingan/himbauan dan konsultasi teknik perpajakan kepada wajib pajak; penyusunan profil wajib pajak; analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi; dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Read more »

Setelah Full MPN G2, What Next KPPN?

Oleh Sigid Mulya
Transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan tengah berlangsung. Ada arah dan target yang telah ditetapkan. Untuk mencapainya diawali dengan langkah-langkah yang disebut inisiatif strategis. Salah satunya adalah Sistem MPN G2 atau e-billing. Inisiatif ini diusung oleh Ditjen Perbendaharaan dan menjadi program unggulan. Dengan MPN G2, setoran atas penerimaan negara dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Ada banyak kemudahan yang disediakan pemerintah bagi wajib pajak dan masyarakat untuk menunaikan kewajibannya. Dalam hitungan beberapa bulan lagi, insyaallah MPN G2 secara full dilaksanakan. Jelas, hal ini akan berdampak kepada unit vertikal Kemenkeu, khususnya instansi vertikal DJPBN yaitu KPPN. Beberapa pekerjaan yang ada di KPPN daerah akan hilang atau berpindah ke KPPN Khusus Penerimaan di Jakarta. Oleh karena dengan MPN G2, penatausahaan penerimaan negara dilakukan secara tersentral di pusat. Di beberapa KPPN dampak ini sudah mulai terasa. Ada satu seksi di KPPN yai
Read more »

Perbendaharaan Go Green

Oleh Sigid Mulya
Perbendaharaan Go Green . Konsepnya adalah green office . Kantor-kantor modern dengan visi lingkungan sudah menerapkannya. Lihatlah kantor Google atau barangkali Anda punya contoh lainnya. Keren bukan? Saya pengen punya kantor seperti itu. Ada 6 program: penghematan listrik, penghematan air, penghematan kertas, peningkatan kenyamanan, program kebersihan dan program penghijauan. Sejatinya itu bukan sesuatu yang benar benar baru. Dikemas kembali dengan momentum yang tepat untuk memberikan gaung yang besar dan menjalar. Kita bikin pemantik di Hari Bakti, lalu menerbitkan surat edaran dan menggemakan saat Rapimnas.  Kita daulat Menteri untuk melaunching. Beliau mengapresiasi sekaligus memberikan tantangan: efisiensi listrik, air dan kertas. Rewardnya nanti untuk meningkatkan kenyamanan yang identik dengan kebahagiaan serta kegembiraan. Bagaimana caranya?  Bukan tugas anda untuk memikirkan itu. Mungkin kalimat barusan agak sinis. Karena kebanyakan orang akan  menanggapinya dengan po
Read more »

Everything you can imagine is real - Pablo Picasso

Oleh Sigid Mulya
Ditulis: 9 Pebruari 2019 Mata saya tetiba tertarik pada tulisan di tembok. Yang bunyinya seperti judul tulisan ini. "Apapun yang bisa kamu bayangkan adalah kenyataan." Saya berusaha mencernanya. Mencoba mencari buktinya. Setidaknya, saya bilang pada seseorang di dekat saya akan menulisnya. Benarkah quote itu? Saya menduga, kalimat itu diucapkan atau ditulis Pablo dalam suatu konteks atau kejadian. Itu yang saya belum tahu. Dan belum berusaha mencari tahu. Sebagaimana banyak terjadi belakangan ini. Ucapan, video, rekaman seseorang hanya disajikan sepotong. Yang kemudian memunculkan persepsi negatif. Yang juga menjadi tren untuk menghantam lawan. Yang akhirnya menimbulkan fitnah. Kadang memang itu tujuannya. Lagi lagi semua bersumber dari persaingan politik. Tidak lebih. Pada sekitar tahun 1998, saya menulis cerita. Entah sekarang tercecer dimana cerpen itu. Belum pernah saya posting. Dalam cerita itu saya mengkhayalkan kehidupan saya di masa depan bersama
Read more »

"Penajaman" Treasury Pada KPPN

Oleh Sigid Mulya
Diantara fungsi treasury adalah penyaluran dana, perencanaan kas dan akuntansi pelaporan. Penyaluran dana APBN menjadi tugas dan fungsi KPPN. Tapi sebatas menyalurkan dana. Apakah dana itu tepat sasaran dan tepat waktu penyaluran, saya lihat belum ada campur tangan KPPN kearah sana. Kedepan, saya kira penting sekali peran ini dimainkan oleh KPPN. Tidak sekedar menyalurkan dana, tetapi memastikan dana yang dibayarkan tepat sasaran dan tepat waktu. Kalau tunjangan bisa dibayarkan setiap bulan, mengapa harus dirapel? Kalau BSM semester satu bisa dibayarkan lebih awal, mengapa harus menunggu dibayarkan di semester dua. Kalau honor PPNPN bisa dibayarkan pada tanggal 1, mengapa harus tertunda sampai tanggal 10, dst. Karena bukan domain KPPN untuk melakukan audit satker, maka cara yang bisa ditempuh adalah dengan transparansi dan edukasi. Jalan ke arah transparansi bisa melalui tiga cara: publikasi, monitoring dan pengaduan. Publikasi pelaksanaan anggaran sangat bisa dilakukan oleh K
Read more »

Pengembangan Organisasi

Oleh Sigid Mulya
Belum juga saya duduk di kursi baru, saya sudah dihantui oleh pertanyaan: apa yang akan saya lakukan dengan organisasi ini? Di inbox juga ada pesan singkat: “saya nitip organisasi dalam mengawal transformasi kelembagaan TANPA melupakan kondisi pegawai.” Saya mulai mencari tahu tentang jabatan baru saya, apa tugas dan wewenangnya. Saya awali dengan menemukan arti paduan kata “pengembangan organisasi”. D i KBBI, “ pengembangan ” dimaknai: proses, cara, perbuatan mengembangkan. Sedangkan “ mengembangkan ” artinya: membuka lebar-lebar; membentangkan; menjadikan besar (luas, merata dsb); menjadikan maju (baik, sempurna dsb). Kata “o rganisasi ” di KBBI artinya : kesatuan (susunan dsb) yang terdiri atas bagian-bagian (orang dsb) dalam perkumpulan dsb; kelompok kerja sama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Lalu, apakah “pengembangan organisasi” secara simpel bisa diartikan sebagai pembesaran organisasi. Mestinya begitu. Jadi, bila sebaliknya, orga
Read more »