Penggunaan Dana Desa untuk Pencegahan Stunting di Masa Pandemi

Oleh Sigid Mulya

Dimuat di https://www.suaramerdeka.com/ pada link: https://www.suaramerdeka.com/opini/pr-04471375/penggunaan-dana-desa-untuk-pencegahan-stunting-di-masa-pandemi (Sabtu, 24 Juli 2021)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Target pemerintah menurunkan prevalensi stunting menjadi 14% pada tahun 2024 harus menghadapi tantangan. Ada kekhawatiran pandemi covid-19 akan menambah angka stunting baru. Dampak buruk pandemi bagi perekonomian masyarakat akan berefek pada berkurangnya asupan gizi pada anak-anak mereka terutama anak balita. Ditambah kebijakan relokasi anggaran dimungkinkan berpengaruh pada alokasi dana untuk kegiatan pencegahan stunting. Pembatasan kegiatan masyarakat juga menyebabkan terhentinya layanan posyandu.

Stunting atau kerdil adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai terutama dalam 1.000 hari pertama kehidupan, yaitu dari janin sampai anak berusia dua tahun. Anak stunting akan menghadapi berbagai kendala pada masa dewasa. Mereka berpotensi mengalami penyakit tidak menular, seperti penyakit jantung dan rendahnya kemampuan belajar. Pada akhirnya berakibat tidak optimalnya produktivitas. Tentu, ini adalah kondisi yang tidak diinginkan dalam pembangunan manusia.

Sejatinya angka prevalensi stunting di Indonesia tahun 2019 telah menurun, meskipun persentasenya masih cukup tinggi yaitu sebesar 27,7 %. Sementara itu, di Jawa Tengah, Dinkes Jateng mencatat pada bulan Februari 2020 angka stunting sebesar 14,9%, menurun dibandingkan data sebelumnya. Penurunan ini seiring dengan tren penurunan persentase penduduk miskin di Jawa Tengah pada periode Maret 2016-September 2019.

Kondisi berubah setelah pandemic melanda. Angka kemiskinan di Jawa Tengah mengalami kenaikan pada periode Maret 2020 sebesar 11,41%, dan berlanjut pada September 2020 sebanyak 11,84%. Meskipun pada Maret 2021 persentase penduduk miskin di Jawa Tengah turun menjadi 11,79%, tetapi angka ini tetap lebih tinggi dibanding sebelum pandemic. Tentu hal ini menjadi peringatan bagi pemerintah daerah, mengingat kemiskinan merupakan faktor utama penyebab stunting pada anak balita.

 

Komitmen Pemerintah

Pemerintah telah memberikan dukungan anggaran untuk pencegahan stunting, melalui mekanisme belanja kementerian/lembaga, termasuk melalui mekanisme dana desa. Sebagai manifestasi dari kesungguhan dan konsistensi komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat dari bahaya stunting, pada tahun 2019 terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 yang menetapkan pedoman penggunaan dana transfer untuk mendukung pelaksanaan kegiatan intervensi pencegahan stunting. Di dalamnya juga mencakup penggunaan dana desa untuk pencegahan stunting. Sejalan dengan Kemenkeu, Kemendesa telah memasukan pencegahan stunting sebagai salah satu prioritas penggunaan dana desa tahun 2019 dan tahun 2020.

Disamping itu, untuk memberikan penekanan pada setiap desa dalam penggunaan dana desa untuk pencegahan stunting, Kemenkeu menetapkan salah satu dokumen persyaratan pengajuan pencairan dana desa ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa. Laporan yang disampaikan sebagai syarat pencairan dana desa tahap II ini, sekaligus sebagai bentuk monitoring atas penggunaan dana desa dalam pencegahan stunting.

 

Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pencegahan Stunting

Berdasarkan interpretasi atas data penyerapan dana desa yang direkam oleh Desa dan Pemda pada aplikasi OMSPAN, ditengarai ada 3 kategori kegiatan dana desa yang ditujukan untuk pencegahan stunting. Pertama: kelompok kegiatan dengan unsur nama stunting, kedua: kelompok kegiatan dengan unsur nama posyandu dan ketiga: kelompok kegiatan dengan kolom keterangan digunakan untuk keperluan terkait stunting.

Dari ketiga kelompok tersebut diketahui jumlah dana desa di Jawa Tengah yang digunakan untuk pencegahan stunting pada tahun 2020 atau selama pandemic mencapai Rp386,5 miliar. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, angka ini meningkat. Padahal pada tahun 2020, dana desa sebagian diarahkan penggunaannya untuk BLT Desa. Pada tahun 2019 penggunan dana desa untuk pencegahan stunting di Jawa Tengah sebesar Rp300,2 miliar.

Bila dibandingkan dengan realisasi penyaluran dana desa di Jawa Tengah, pada tahun 2020 persentase dana desa untuk pencegahan stunting sebesar 4,8%, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 3,8%. Dari data tersebut menunjukan bahwa pada masa pandemic, dukungan dana desa untuk pencegahan stunting tetap menjadi perhatian bahkan mengalami peningkatan besaran dana yang digunakan.

 

Bagaimana dengan Tahun 2021?

Pada dasarnya, melalui kebijakan Kemendes, penggunaan dana desa tahun 2021, diantaranya untuk pencegahan stunting di desa. Namun kondisi tahun ini perlu dicermati dengan seksama. Apalagi dalam situasi makin meningkatnya kasus paparan covid dan kebijakan PPKM Darurat saat ini.

Sesuai dengan kebijakan pemerintah, prioritas dana desa tahun ini adalah untuk BLT Desa dan penanganan covid sebesar 8% dari pagu dana desa dikurangi kebutuhan BLT Desa. Artinya: porsi untuk kegiatan lain diluar BLT Desa dan penanganan covid menjadi berkurang. Sehingga, skala prioritas menjadi pertimbangan penting dalam mengatur penggunaan dana desa.

Oleh karena itu, dengan berharap porsi dana desa untuk pencegahan stunting tetap mendapatkan perhatian, perlu dilakukan upaya ekstra agar angka stunting di Jawa Tengah tidak mengalami peningkatan. Pertama, selama pandemic dan PPKM Darurat, kegiatan monitoring perkembangan bayi dan balita, serta kesehatan ibu harus tetap dilakukan dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Tentu, peran RT, Dasawisma atau para kader posyandu, menjadi sangat penting. Program jogo tonggo yang dijalankan dalam penanganan covid dapat diperluas cakupannya untuk pencegahan stunting ini.

Kedua, program pendampingan ibu hamil berslogan “Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng” agar tetap dijalankan melalui sarana komunikasi, seperti grup wa. Selanjutnya, diharapkan warga secara gotong royong membantu asupan gizi bagi ibu hamil dari keluarga miskin yang membutuhkan bantuan. Ketiga, edukasi kepada masyarakat tentang gizi seimbang agar terus dilakukan dengan cara inovatif menyesuaikan kondisi pandemic. Edukasi ini dilakukan bersamaan dengan edukasi untuk menaati prokes, cara meningkatkan imun dan ajakan melakukan vaksinasi covid.

Keempat, kegiatan pencegahan stunting agar tidak hanya mengandalkan dana desa. Sebagaimana telah direncanakan pemerintah, kegiatan pencegahan stunting merupakan aksi integrasi program dan kegiatan yang dianggarkan dalam APBN, APBD dan APBDes. Untuk itu, kebutuhan anggaran untuk kegiatan pencegahan stunting, diharapkan saling melengkapi dari antar tiga sumber pendanaan tersebut.

 ***

Populer

The Last Kasi Bank dan Manajemen Stakeholder

Oleh Sigid Mulya
Selama ini tugas penatausahaan penerimaan negara dilakukan oleh satu seksi di KPPN yang disebut Seksi Bank. Rentetan pekerjaan dari pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara baik pajak maupun non pajak merupakan bagian dari tugas utama di Seksi Bank. Dengan implementasi MPN G2, pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara dilakukan secara tersentral oleh KPPN Khusus Penerimaan di Jakarta. Sehingga, boleh dikata Seksi Bank akan kehilangan pekerjaan. Jauh-jauh hari, soal ini sudah diprediksi. Maka, tepat tanggal 1 Juli 2016, ramalan itu akan benar-benar terjadi karena MPN G2 akan diterapkan secara penuh. Lantas, apa yang akan terjadi dengan Kepala Seksi atau Kasi Bank seperti saya? Terus terang, saya tidak terlalu risau. Kalau pun grade saya turun, memang sudah sewajarnya karena beban tugas saya berkurang. Oops …, itu bila Seksi Bank masih bertahan. Tapi, saya tidak begitu yakin. Dalam hati, saya berharap menjadi Kasi Bank terakhir. The Last Kasi Bank. Sepertinya terdengar
Read more »

DAK Fisik dan Dana Desa, Mengapa Dialihkan Penyalurannya?

Oleh Sigid Mulya
Selama ini, penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa (DFDD) melalui KPPN Jakarta II. Di targetkan pada bulan April nanti, akan beralih penyalurannya melalui KPPN di seluruh Indonesia --kecuali Jakarta, karena DKI tidak menerima DFDD. Mengapa dialihkan? Ketika seorang ayah memberikan uang pada anaknya, apakah yang ingin diketahui oleh ayah itu? Saya ingin memberikan perumpamaan berikut ini. Ada seorang ayah yang telah bercerai, yang kemudian hidup di Ibukota, sementara 10 bekas istri dan 10 anaknya bertempat tinggal jauh di seberang pulau. Karena rasa tanggung jawab pada anak-anaknya, setiap tiga bulan ia mentransfer sejumlah uang kepada si anak. Ada satu persyaratan sebelum anak-anak ini menerima  jatah. Mereka harus menyampaikan laporan tentang penggunaan uang yang telah diterima sebelumnya. Setelah setahun, si ayah ini galau dan gusar dengan laporan yang disampaikan anak-anaknya. Benarkah isi laporan itu?  Ia merasa belum yakin. Ia ingin sekali memantau output dari penggunaan u
Read more »

Menggagas Jabatan AR di KPPN

Oleh Sigid Mulya
Saya mulai dengan browsing di internet. Saya mendapat definisi Account Representative ( AR) seperti ini: “ account representative: someone in charge of a client's account for an advertising agency or brokerage or other service business”. Lalu, saya coba intip Keputusan Menteri Keuangan nomor 98/KMK.01/2006 tentang Account Representative Pada Kantor Pelayanan Pajak Yang Telah Mengimplementasikan Organisasi Modern. Saya sitir uraian yang ada di KMK itu, berikut ini. Account Representative adalah pegawai yang diangkat pada setiap Seksi Pengawasan dan Konsultasi di Kantor Pelayanan Pajak yang telah mengimplementasikan Organisasi Modern. AR   mempunyai tugas : melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan wajib pajak; bimbingan/himbauan dan konsultasi teknik perpajakan kepada wajib pajak; penyusunan profil wajib pajak; analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi; dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Read more »

Setelah Full MPN G2, What Next KPPN?

Oleh Sigid Mulya
Transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan tengah berlangsung. Ada arah dan target yang telah ditetapkan. Untuk mencapainya diawali dengan langkah-langkah yang disebut inisiatif strategis. Salah satunya adalah Sistem MPN G2 atau e-billing. Inisiatif ini diusung oleh Ditjen Perbendaharaan dan menjadi program unggulan. Dengan MPN G2, setoran atas penerimaan negara dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Ada banyak kemudahan yang disediakan pemerintah bagi wajib pajak dan masyarakat untuk menunaikan kewajibannya. Dalam hitungan beberapa bulan lagi, insyaallah MPN G2 secara full dilaksanakan. Jelas, hal ini akan berdampak kepada unit vertikal Kemenkeu, khususnya instansi vertikal DJPBN yaitu KPPN. Beberapa pekerjaan yang ada di KPPN daerah akan hilang atau berpindah ke KPPN Khusus Penerimaan di Jakarta. Oleh karena dengan MPN G2, penatausahaan penerimaan negara dilakukan secara tersentral di pusat. Di beberapa KPPN dampak ini sudah mulai terasa. Ada satu seksi di KPPN yai
Read more »

Perbendaharaan Go Green

Oleh Sigid Mulya
Perbendaharaan Go Green . Konsepnya adalah green office . Kantor-kantor modern dengan visi lingkungan sudah menerapkannya. Lihatlah kantor Google atau barangkali Anda punya contoh lainnya. Keren bukan? Saya pengen punya kantor seperti itu. Ada 6 program: penghematan listrik, penghematan air, penghematan kertas, peningkatan kenyamanan, program kebersihan dan program penghijauan. Sejatinya itu bukan sesuatu yang benar benar baru. Dikemas kembali dengan momentum yang tepat untuk memberikan gaung yang besar dan menjalar. Kita bikin pemantik di Hari Bakti, lalu menerbitkan surat edaran dan menggemakan saat Rapimnas.  Kita daulat Menteri untuk melaunching. Beliau mengapresiasi sekaligus memberikan tantangan: efisiensi listrik, air dan kertas. Rewardnya nanti untuk meningkatkan kenyamanan yang identik dengan kebahagiaan serta kegembiraan. Bagaimana caranya?  Bukan tugas anda untuk memikirkan itu. Mungkin kalimat barusan agak sinis. Karena kebanyakan orang akan  menanggapinya dengan po
Read more »

Everything you can imagine is real - Pablo Picasso

Oleh Sigid Mulya
Ditulis: 9 Pebruari 2019 Mata saya tetiba tertarik pada tulisan di tembok. Yang bunyinya seperti judul tulisan ini. "Apapun yang bisa kamu bayangkan adalah kenyataan." Saya berusaha mencernanya. Mencoba mencari buktinya. Setidaknya, saya bilang pada seseorang di dekat saya akan menulisnya. Benarkah quote itu? Saya menduga, kalimat itu diucapkan atau ditulis Pablo dalam suatu konteks atau kejadian. Itu yang saya belum tahu. Dan belum berusaha mencari tahu. Sebagaimana banyak terjadi belakangan ini. Ucapan, video, rekaman seseorang hanya disajikan sepotong. Yang kemudian memunculkan persepsi negatif. Yang juga menjadi tren untuk menghantam lawan. Yang akhirnya menimbulkan fitnah. Kadang memang itu tujuannya. Lagi lagi semua bersumber dari persaingan politik. Tidak lebih. Pada sekitar tahun 1998, saya menulis cerita. Entah sekarang tercecer dimana cerpen itu. Belum pernah saya posting. Dalam cerita itu saya mengkhayalkan kehidupan saya di masa depan bersama
Read more »

"Penajaman" Treasury Pada KPPN

Oleh Sigid Mulya
Diantara fungsi treasury adalah penyaluran dana, perencanaan kas dan akuntansi pelaporan. Penyaluran dana APBN menjadi tugas dan fungsi KPPN. Tapi sebatas menyalurkan dana. Apakah dana itu tepat sasaran dan tepat waktu penyaluran, saya lihat belum ada campur tangan KPPN kearah sana. Kedepan, saya kira penting sekali peran ini dimainkan oleh KPPN. Tidak sekedar menyalurkan dana, tetapi memastikan dana yang dibayarkan tepat sasaran dan tepat waktu. Kalau tunjangan bisa dibayarkan setiap bulan, mengapa harus dirapel? Kalau BSM semester satu bisa dibayarkan lebih awal, mengapa harus menunggu dibayarkan di semester dua. Kalau honor PPNPN bisa dibayarkan pada tanggal 1, mengapa harus tertunda sampai tanggal 10, dst. Karena bukan domain KPPN untuk melakukan audit satker, maka cara yang bisa ditempuh adalah dengan transparansi dan edukasi. Jalan ke arah transparansi bisa melalui tiga cara: publikasi, monitoring dan pengaduan. Publikasi pelaksanaan anggaran sangat bisa dilakukan oleh K
Read more »

Pengembangan Organisasi

Oleh Sigid Mulya
Belum juga saya duduk di kursi baru, saya sudah dihantui oleh pertanyaan: apa yang akan saya lakukan dengan organisasi ini? Di inbox juga ada pesan singkat: “saya nitip organisasi dalam mengawal transformasi kelembagaan TANPA melupakan kondisi pegawai.” Saya mulai mencari tahu tentang jabatan baru saya, apa tugas dan wewenangnya. Saya awali dengan menemukan arti paduan kata “pengembangan organisasi”. D i KBBI, “ pengembangan ” dimaknai: proses, cara, perbuatan mengembangkan. Sedangkan “ mengembangkan ” artinya: membuka lebar-lebar; membentangkan; menjadikan besar (luas, merata dsb); menjadikan maju (baik, sempurna dsb). Kata “o rganisasi ” di KBBI artinya : kesatuan (susunan dsb) yang terdiri atas bagian-bagian (orang dsb) dalam perkumpulan dsb; kelompok kerja sama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Lalu, apakah “pengembangan organisasi” secara simpel bisa diartikan sebagai pembesaran organisasi. Mestinya begitu. Jadi, bila sebaliknya, orga
Read more »