Program Literasi ASN: Upaya Menggugah PNS untuk Produktif Menulis
Dimuat di https://jateng.idntimes.com/ pada link: https://jateng.idntimes.com/opinion/social/dhana-kencana-1/program-literasi-asn-upaya-menggugah-pns-untuk-produktif-menulis/full (25 Februari 2022)
-------------------------------------------------------------------------
Pada peringatan Hari Bakti
Perbendaharaan Tahun 2018, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB)
Kementerian Keuangan mengangkat tema literasi. Tema ini kemudian menjadi
inspirasi lahirnya ide-ide baru, inovasi, kreatifitas pegawai dan
kegiatan-kegiatan di seputar tema tersebut.
Inti dari lahirnya tema literasi adalah organisasi ingin mendorong para
pegawainya tidak hanya cakap berbicara tetapi juga mampu menuangkan gagasan
dalam sebuah tulisan populer yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Tujuan yang
diinginkan adalah agar program dan output yang dihasilkan pemerintah, khususnya
dari Kemenkeu dapat diketahui oleh masyarakat. Bagi pegawai sendiri, program
literasi ini juga akan memberikan motivasi untuk lebih banyak membaca,
menemukan gagasan baru, mengolah data, menganalisis dan menuangkan dalam
tulisan.
Tentu, dorongan itu tidak hanya
sebatas himbauan, tetapi diwujudkan dalam bentuk kewajiban yang dikaitkan
dengan pencapaian kontrak kinerja tahunan, terutama untuk para pejabat eselon
IV dan eselon III pada kantor vertikal. Artinya mau tidak mau pegawai harus
membuat satu tulisan dalam satu periode yang ditetapkan. Jika tidak membuat
tulisan maka nilai indikator kinerja utama terkait literasi tidak akan mencapai
target, alias nilai capaian kinerja pegawai tersebut tidak maksimal.
Pada awalnya tulisan dinilai oleh
satu tim penilai, dimana untuk tulisan yang dimuat di media massa akan langsung
mendapatkan nilai maksimal. Hal inilah yang kemudian menjadi motivasi bagi para
pegawai untuk membuat artikel yang bisa diterbitkan di media massa. Dan
ternyata hasilnya sungguh menggembirakan. Sudah banyak tulisan pegawai yang
dimuat oleh media lokal atau nasional. Dengan begitu, image branding organisasi
terus terbangun dan semakin dikenal. Banyak program yang kemudian bisa
tersampaikan kepada masyarakat.
Agar program ini dapat berjalan baik,
setelah pencanangan program ini, pelatihan menulis digelar baik oleh Kantor
Pusat maupun oleh instansi vertikal dengan mengundang narasumber dari praktisi
media maupun pegiat literasi. Hal ini dimaksudkan: organisasi tidak hanya
menyuruh pegawai atau mewajibkan pegawai membuat tulisan, tetapi juga membekali
pegawai dengan ilmu menulis.
Program Literasi Bagi ASN
Sebagai abdi masyarakat, para ASN
sejatinya adalah agen pemerintah yang turut bertugas menjelaskan program-program
pemerintah yang notabene juga digagas dan dijalankan oleh para ASN. Kemampuan
menulis akan membantu ASN melakukan tugas tersebut.
Oleh karena itu, alangkah baiknya
program literasi yang dijalankan oleh DJPB tersebut dapat diadopsi dan diimplementasikan
pada seluruh ASN, terutama untuk para pejabat administrator dan pengawas. Bagi
instansi yang sudah menerapkan kontrak kinerja, program ini dapat menjadi
bagian dari Key
Performance Indicator (KPI) atau indikator kinerja utama yang
harus diraih dalam satu periode tertentu. Barangkali Kemenpan-RB dapat
menjajaki program ini dengan studi banding terlebih dahulu ke DJPB.
Mengapa program literasi ini penting dan bagus
bagi ASN?
Pertama, program menulis ini
mendorong setiap pegawai untuk mampu menuangkan informasi dan gagasan dalam
bentuk tulisan. Dengan begitu, pegawai akan mempunyai warisan. Apalagi jika
tulisannya bagus dan menjadi buku. Penulisnya akan dikenang. Kita mengingat
banyak tokoh karena tulisan atau buku-buku yang ia karang. Seperti kata-kata
Nyai Ontosoroh kepada Minke dalam novel “Anak Semua Bangsa” karya Pramoedya
Ananta Toer:
“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak
menulis, ia akan hilang dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah
bekerja untuk keabadian."
Kedua, sesuai Undang-undang ASN dan
untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, pemerintah melakukan pengalihan
jabatan struktural ke jabatan fungsional. Dengan implementasi jabatan
fungsional, program literasi menjadi sangat relevan. Seorang pejabat fungsional
dituntut untuk bisa menuliskan laporan, membuat analisis dan menyusun
rekomendasi. Persyaratan dan penilaian angka kredit -di banyak jabatan
fungsional- dan untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi, juga mewajibkan untuk
membuat buku.
Program literasi ini sedikit demi
sedikit akan mendorong orang untuk belajar menulis. Jika tulisannya terkumpul
dan banyak, bisa menjadi satu buah buku. Sebelum menulis, pegawai juga dituntut
untuk membaca buku dan melakukan riset.
Ketiga, dengan model penilaian
tulisan, dimana ada iming-iming nilai yang bagus bagi tulisan yang dimuat di
media massa, tentu akan mendorong para pegawai berlomba-lomba untuk mengirimkan
tulisannya ke media. Hal ini juga bermanfaat untuk membangun image branding instansi,
sehingga semakin dikenal masyarakat atas apa yang dilakukan dan dihasilkan.
Keempat, program literasi yang
diimplementasikan dalam kontrak kinerja akan menjadi tantangan bagi pegawai
secara pribadi. Karena kontrak kinerja literasi ini tidak membutuhkan
"campur tangan" dari staf maupun atasan. Resiko atas kontrak kinerja
literasi sepenuhnya ditanggung mandiri, tetapi manfaatnya bisa merembet ke organisasi.
Jadi, program literasi ini sungguh
menjadi sebuah tantangan. Apalagi jika setiap tahun target nilainya dinaikkan.
***