Percepatan Penyaluran Dana Desa Untuk BLT Desa

Oleh Sigid Mulya

Pernah dimuat di link: https://karanganyarnews.pikiran-rakyat.com/politik-hukum/pr-1902211351/percepatan-penyaluran-dana-desa-untuk-blt-desa (pada tanggal 13 Juli 2021)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pada tahun 2021 pemerintah menetapkan kebijakan penggunaan dana desa pada setiap desa menjadi 3 kategori, yaitu dana desa non BLT, dana desa untuk keperluan penanganan covid dan dana desa untuk BLT desa. Sementara itu, penyaluran dana desa dari pemerintah pusat ke rekening kas desa, secara umum dilakukan dalam 3 tahap. Setelah melengkapi semua persyaratan salur, Desa dapat mengajukan penyaluran tahap pertama paling cepat pada bulan Januari, tahap kedua paling cepat Maret dan tahap ketiga paling cepat Juni. Penyaluran dalam 3 tahap ini dilakukan untuk dana desa non BLT. Sedangkan pencairan untuk BLT desa diajukan oleh Pemda ke KPPN setiap bulan. Adapun untuk keperluan penanganan covid dilakukan sekaligus sebesar 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa yang merupakan bagian dari penyaluran Dana Desa tahap I diluar kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.

Dengan adanya pandemi covid, dalam beberapa kesempatan, pemerintah telah menegaskan bahwa Dana Desa tahun 2021 diutamakan penggunaannya untuk BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang terdampak pandemi covid dan earmarked 8% Dana Desa untuk pendanaan kegiatan penanganan covid.

Melalui pengaturan penyaluran dana desa dan penggunaannya, tentu pemerintah memiliki target dana desa segera tersalurkan ke desa dan segera pula dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Untuk itu, dengan tetap menjaga akuntabilitas penyaluran, berbagai upaya mendorong percepatan penyaluran dana desa telah dilakukan secara intensif baik oleh pihak Kementerian Keuangan maupun oleh Kemendes.

Realisasi Dana Desa

Berdasarkan data sampai dengan tanggal 2 Juli 2021, secara nasional Dana Desa telah disalurkan sebesar Rp27,4 triliun atau 38,11% dari pagu Dana Desa sebesar Rp72 triliun, terdiri dari keperluan penanganan covid sebesar Rp3,9 triliun, BLT Desa sebesar Rp5,1 triliun dan Non BLT Desa sebesar Rp18,4 triliun. Desa yang telah mendapatkan penyaluran Dana Desa sebesar 97,62% dari total jumlah desa. Sedangkan Desa yang belum mendapatkan penyaluran Dana Desa sebanyak 2,38% dari total jumlah desa yang tersebar pada 57 Pemerintah Daerah.

Sebagai kelanjutan program BLT Desa tahun lalu, pada tahun 2021 BLT Desa ditargetkan untuk 8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan perkiraan kebutuhan dana sebesar Rp28,8 Triliun. Sampai dengan tanggal 2 Juli 2021, BLT Desa baru disalurkan untuk 5 juta KPM (63% dari target 8 juta KPM). Rata-rata Desa baru menerima penyaluran BLT Desa sampai dengan bulan ke-3. Jumlah Desa yang telah mendapatkan penyaluran BLT Desa di bulan pertama sebanyak 67.414 desa. Apabila dibandingkan dengan jumlah total desa yang sebanyak 74.941 desa, maka masih terdapat 7.527 Desa yang sampai dengan tanggal 2 Juli 2021 belum memperoleh BLT Desa. Tentu hal ini berakibat para KPM BLT Desa tidak dapat segera menerima manfaat Dana Desa.

Di Jawa Tengah, sampai dengan tanggal 7 Juli 2021, Dana Desa telah disalurkan sebesar Rp4,03 triliun atau 49,42% dari pagu Dana Desa sebesar Rp8,16 triliun, terdiri dari penyaluran Dana Desa non BLT sebesar Rp2,93 triliun; keperluan penanganan covid (earmark 8%) sebesar Rp282,9 miliar dan BLT Desa sebesar Rp820,4 miliar.

Dengan jumlah desa terbanyak di Indonesia, capaian realisasi penyaluran Dana Desa di Jawa Tengah berada diatas angka nasional. Namun jika diteliti lebih lanjut, diketahui sampai dengan 7 Juli 2021, masih terdapat 65% desa yang belum mengajukan penyaluran Dana Desa non BLT tahap II ke KPPN. Untuk penyaluran BLT Desa yang diajukan setiap bulan, diketahui untuk BLT desa bulan ke-2 masih terdapat 67 Desa yang belum salur. Pada BLT Desa bulan ke-3 ada 396 desa yang belum salur, 1.196 desa belum salur BLT Desa bulan ke-4  dan 2.422 desa belum salur BLT desa bulan ke-5. Sedangkan untuk BLT desa bulan ke-6 dan ke-7, lebih banyak lagi desa yang belum salur BLT, yaitu 5.294 desa untuk BLT bulan ke-6 dan 6.992 desa belum salur BLT Desa bulan ke-7. Adapun dana covid 8% untuk seluruh desa di Jawa Tengah telah tersalurkan ke rekening kas desa.

Kebijakan Relaksasi Penyaluran Dana Desa

Dengan mempertimbangkan progres realisasi penyaluran Dana Desa secara nasional di atas, kemudian pemerintah memutuskan agar penyaluran BLT Desa dapat dipercepat dan pemenuhan target 8 juta KPM dapat segera dilaksanakan. Hal ini juga didorong oleh penerapan PPKM Darurat yang berdampak bagi ekonomi masyarakat, khususnya bagi warga miskin.

Untuk mendukung percepatan penyaluran dana desa, khususnya untuk BLT Desa, pemerintah melakukan penyesuaian peraturan dan memberikan relaksasi penyaluran Dana Desa dan BLT Desa. Diantaranya, memindahkan Peraturan Desa mengenai APBDes, semula merupakan syarat penyaluran tahap I menjadi syarat tahap II. Khusus untuk pengajuan syarat penyaluran BLT Desa, diberikan relaksasi, yaitu : untuk BLT Desa bulan kesatu hanya surat kuasa pemindahbukuan dan merekam data KPM BLT Desa bulan kesatu; dan untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas hanya dengan menandai (tagging) desa layak salur dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN). Selanjutnya penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa dilakukan setiap 3 (tiga) bulan.

Sinergi Desa dan Pemda

Pemerintah tentu sangat berharap pemerintah desa mempercepat realisasi pembayaran BLT Desa. Hal ini dimaksudkan agar para KPM penerima BLT Desa dapat segera menerima manfaat Dana Desa pada masa PPKM Darurat. Sinergi antara Desa dan Pemerintah Daerah juga perlu diperkuat  untuk melengkapi persyaratan penyaluran dan mengajukan permintaan penyaluran Dana Desa utamanya BLT Desa ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Sesuai ketentuan, penyaluran Dana Desa tidak perlu menunggu semua desa siap atau layak salur. Dengan demikian, desa yang lebih cepat memenuhi persayaratan dapat segera memanfaatkan dana desa.

Bagaimanapun ujung tombak percepatan penyaluran dana desa termasuk BLT desa adalah pemerintah desa dan pemerintah daerah. Konsen pimpinan daerah juga menjadi penting dan sangat dibutuhkan, termasuk perlunya terobosan dalam pengelolaan dana desa melalui sinergitas antara APBD dan APBDes. Kedepan sinergi ini juga diharapkan mampu mempercepat penetapan Perdes APBDes, dimana masalah klasik dalam penyaluran Dana Desa adalah lambatnya penetapan Perdes APBDes.

***


Populer

The Last Kasi Bank dan Manajemen Stakeholder

Oleh Sigid Mulya
Selama ini tugas penatausahaan penerimaan negara dilakukan oleh satu seksi di KPPN yang disebut Seksi Bank. Rentetan pekerjaan dari pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara baik pajak maupun non pajak merupakan bagian dari tugas utama di Seksi Bank. Dengan implementasi MPN G2, pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara dilakukan secara tersentral oleh KPPN Khusus Penerimaan di Jakarta. Sehingga, boleh dikata Seksi Bank akan kehilangan pekerjaan. Jauh-jauh hari, soal ini sudah diprediksi. Maka, tepat tanggal 1 Juli 2016, ramalan itu akan benar-benar terjadi karena MPN G2 akan diterapkan secara penuh. Lantas, apa yang akan terjadi dengan Kepala Seksi atau Kasi Bank seperti saya? Terus terang, saya tidak terlalu risau. Kalau pun grade saya turun, memang sudah sewajarnya karena beban tugas saya berkurang. Oops …, itu bila Seksi Bank masih bertahan. Tapi, saya tidak begitu yakin. Dalam hati, saya berharap menjadi Kasi Bank terakhir. The Last Kasi Bank. Sepertinya terdengar
Read more »

DAK Fisik dan Dana Desa, Mengapa Dialihkan Penyalurannya?

Oleh Sigid Mulya
Selama ini, penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa (DFDD) melalui KPPN Jakarta II. Di targetkan pada bulan April nanti, akan beralih penyalurannya melalui KPPN di seluruh Indonesia --kecuali Jakarta, karena DKI tidak menerima DFDD. Mengapa dialihkan? Ketika seorang ayah memberikan uang pada anaknya, apakah yang ingin diketahui oleh ayah itu? Saya ingin memberikan perumpamaan berikut ini. Ada seorang ayah yang telah bercerai, yang kemudian hidup di Ibukota, sementara 10 bekas istri dan 10 anaknya bertempat tinggal jauh di seberang pulau. Karena rasa tanggung jawab pada anak-anaknya, setiap tiga bulan ia mentransfer sejumlah uang kepada si anak. Ada satu persyaratan sebelum anak-anak ini menerima  jatah. Mereka harus menyampaikan laporan tentang penggunaan uang yang telah diterima sebelumnya. Setelah setahun, si ayah ini galau dan gusar dengan laporan yang disampaikan anak-anaknya. Benarkah isi laporan itu?  Ia merasa belum yakin. Ia ingin sekali memantau output dari penggunaan u
Read more »

Menggagas Jabatan AR di KPPN

Oleh Sigid Mulya
Saya mulai dengan browsing di internet. Saya mendapat definisi Account Representative ( AR) seperti ini: “ account representative: someone in charge of a client's account for an advertising agency or brokerage or other service business”. Lalu, saya coba intip Keputusan Menteri Keuangan nomor 98/KMK.01/2006 tentang Account Representative Pada Kantor Pelayanan Pajak Yang Telah Mengimplementasikan Organisasi Modern. Saya sitir uraian yang ada di KMK itu, berikut ini. Account Representative adalah pegawai yang diangkat pada setiap Seksi Pengawasan dan Konsultasi di Kantor Pelayanan Pajak yang telah mengimplementasikan Organisasi Modern. AR   mempunyai tugas : melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan wajib pajak; bimbingan/himbauan dan konsultasi teknik perpajakan kepada wajib pajak; penyusunan profil wajib pajak; analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi; dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Read more »

Setelah Full MPN G2, What Next KPPN?

Oleh Sigid Mulya
Transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan tengah berlangsung. Ada arah dan target yang telah ditetapkan. Untuk mencapainya diawali dengan langkah-langkah yang disebut inisiatif strategis. Salah satunya adalah Sistem MPN G2 atau e-billing. Inisiatif ini diusung oleh Ditjen Perbendaharaan dan menjadi program unggulan. Dengan MPN G2, setoran atas penerimaan negara dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Ada banyak kemudahan yang disediakan pemerintah bagi wajib pajak dan masyarakat untuk menunaikan kewajibannya. Dalam hitungan beberapa bulan lagi, insyaallah MPN G2 secara full dilaksanakan. Jelas, hal ini akan berdampak kepada unit vertikal Kemenkeu, khususnya instansi vertikal DJPBN yaitu KPPN. Beberapa pekerjaan yang ada di KPPN daerah akan hilang atau berpindah ke KPPN Khusus Penerimaan di Jakarta. Oleh karena dengan MPN G2, penatausahaan penerimaan negara dilakukan secara tersentral di pusat. Di beberapa KPPN dampak ini sudah mulai terasa. Ada satu seksi di KPPN yai
Read more »

Perbendaharaan Go Green

Oleh Sigid Mulya
Perbendaharaan Go Green . Konsepnya adalah green office . Kantor-kantor modern dengan visi lingkungan sudah menerapkannya. Lihatlah kantor Google atau barangkali Anda punya contoh lainnya. Keren bukan? Saya pengen punya kantor seperti itu. Ada 6 program: penghematan listrik, penghematan air, penghematan kertas, peningkatan kenyamanan, program kebersihan dan program penghijauan. Sejatinya itu bukan sesuatu yang benar benar baru. Dikemas kembali dengan momentum yang tepat untuk memberikan gaung yang besar dan menjalar. Kita bikin pemantik di Hari Bakti, lalu menerbitkan surat edaran dan menggemakan saat Rapimnas.  Kita daulat Menteri untuk melaunching. Beliau mengapresiasi sekaligus memberikan tantangan: efisiensi listrik, air dan kertas. Rewardnya nanti untuk meningkatkan kenyamanan yang identik dengan kebahagiaan serta kegembiraan. Bagaimana caranya?  Bukan tugas anda untuk memikirkan itu. Mungkin kalimat barusan agak sinis. Karena kebanyakan orang akan  menanggapinya dengan po
Read more »

Everything you can imagine is real - Pablo Picasso

Oleh Sigid Mulya
Ditulis: 9 Pebruari 2019 Mata saya tetiba tertarik pada tulisan di tembok. Yang bunyinya seperti judul tulisan ini. "Apapun yang bisa kamu bayangkan adalah kenyataan." Saya berusaha mencernanya. Mencoba mencari buktinya. Setidaknya, saya bilang pada seseorang di dekat saya akan menulisnya. Benarkah quote itu? Saya menduga, kalimat itu diucapkan atau ditulis Pablo dalam suatu konteks atau kejadian. Itu yang saya belum tahu. Dan belum berusaha mencari tahu. Sebagaimana banyak terjadi belakangan ini. Ucapan, video, rekaman seseorang hanya disajikan sepotong. Yang kemudian memunculkan persepsi negatif. Yang juga menjadi tren untuk menghantam lawan. Yang akhirnya menimbulkan fitnah. Kadang memang itu tujuannya. Lagi lagi semua bersumber dari persaingan politik. Tidak lebih. Pada sekitar tahun 1998, saya menulis cerita. Entah sekarang tercecer dimana cerpen itu. Belum pernah saya posting. Dalam cerita itu saya mengkhayalkan kehidupan saya di masa depan bersama
Read more »

"Penajaman" Treasury Pada KPPN

Oleh Sigid Mulya
Diantara fungsi treasury adalah penyaluran dana, perencanaan kas dan akuntansi pelaporan. Penyaluran dana APBN menjadi tugas dan fungsi KPPN. Tapi sebatas menyalurkan dana. Apakah dana itu tepat sasaran dan tepat waktu penyaluran, saya lihat belum ada campur tangan KPPN kearah sana. Kedepan, saya kira penting sekali peran ini dimainkan oleh KPPN. Tidak sekedar menyalurkan dana, tetapi memastikan dana yang dibayarkan tepat sasaran dan tepat waktu. Kalau tunjangan bisa dibayarkan setiap bulan, mengapa harus dirapel? Kalau BSM semester satu bisa dibayarkan lebih awal, mengapa harus menunggu dibayarkan di semester dua. Kalau honor PPNPN bisa dibayarkan pada tanggal 1, mengapa harus tertunda sampai tanggal 10, dst. Karena bukan domain KPPN untuk melakukan audit satker, maka cara yang bisa ditempuh adalah dengan transparansi dan edukasi. Jalan ke arah transparansi bisa melalui tiga cara: publikasi, monitoring dan pengaduan. Publikasi pelaksanaan anggaran sangat bisa dilakukan oleh K
Read more »

Pengembangan Organisasi

Oleh Sigid Mulya
Belum juga saya duduk di kursi baru, saya sudah dihantui oleh pertanyaan: apa yang akan saya lakukan dengan organisasi ini? Di inbox juga ada pesan singkat: “saya nitip organisasi dalam mengawal transformasi kelembagaan TANPA melupakan kondisi pegawai.” Saya mulai mencari tahu tentang jabatan baru saya, apa tugas dan wewenangnya. Saya awali dengan menemukan arti paduan kata “pengembangan organisasi”. D i KBBI, “ pengembangan ” dimaknai: proses, cara, perbuatan mengembangkan. Sedangkan “ mengembangkan ” artinya: membuka lebar-lebar; membentangkan; menjadikan besar (luas, merata dsb); menjadikan maju (baik, sempurna dsb). Kata “o rganisasi ” di KBBI artinya : kesatuan (susunan dsb) yang terdiri atas bagian-bagian (orang dsb) dalam perkumpulan dsb; kelompok kerja sama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Lalu, apakah “pengembangan organisasi” secara simpel bisa diartikan sebagai pembesaran organisasi. Mestinya begitu. Jadi, bila sebaliknya, orga
Read more »