"Penajaman" Treasury Pada KPPN

Oleh Sigid Mulya


Diantara fungsi treasury adalah penyaluran dana, perencanaan kas dan akuntansi pelaporan.
Penyaluran dana APBN menjadi tugas dan fungsi KPPN. Tapi sebatas menyalurkan dana. Apakah dana itu tepat sasaran dan tepat waktu penyaluran, saya lihat belum ada campur tangan KPPN kearah sana. Kedepan, saya kira penting sekali peran ini dimainkan oleh KPPN. Tidak sekedar menyalurkan dana, tetapi memastikan dana yang dibayarkan tepat sasaran dan tepat waktu. Kalau tunjangan bisa dibayarkan setiap bulan, mengapa harus dirapel? Kalau BSM semester satu bisa dibayarkan lebih awal, mengapa harus menunggu dibayarkan di semester dua. Kalau honor PPNPN bisa dibayarkan pada tanggal 1, mengapa harus tertunda sampai tanggal 10, dst.
Karena bukan domain KPPN untuk melakukan audit satker, maka cara yang bisa ditempuh adalah dengan transparansi dan edukasi. Jalan ke arah transparansi bisa melalui tiga cara: publikasi, monitoring dan pengaduan. Publikasi pelaksanaan anggaran sangat bisa dilakukan oleh KPPN. Banyak saluran yang bisa dipilih: website, buletin, rubrik khusus di koran, radio atau TVRI. Quickwins Ikhtisar Pelaksanaan Anggaran saya kira bisa dikembangkan lebih lanjut untuk bisa digunakan atau menjadi template bagi KPPN.
Monitoring bisa dilakukan dengan data dari OM SPAN. Merangkum realisasi penyaluran dana sampai kepada keperluan dari pembayaran itu. Dari analisis yang dilakukan akan terlihat pola realisasi dan kewajiban-kewajiban pembayaran dari setiap satker. Apabila dalam bulan berkenaan terdapat kewajiban pembayaran yang belum dilaksanakan oleh satker, saya kira KPPN bisa mendorong dan mempersuasi satker untuk segera merealisasikan. Lebih jauh, ini bisa menuju kearah penilaian kinerja pelaksanaan anggaran.
Monitoring dan publikasi bisa juga dilakukan bersamaan dengan cara berkunjung pada setiap satker dengan melakukan sosialisasi tentang pelaksanaan pembayaran yang telah dirangkum KPPN. Sosialisasi tidak terbatas pada pengelola keuangan tetapi kepada semua pegawai yang mempunyai hak atas pembayaran. Apabila terdapat pegawai yang merasa belum memperoleh haknya, disinilah peran layanan pengaduan mendapatkan tempat.
Edukasi kepada satker juga perlu terus dilakukan agar para pengelola keuangan satker memiliki kompetensi sesuai yang diharapkan. Karena sudah ada payung hukum, tugas ini bisa dijalankan oleh para pembina pengelola perbendaharaan. Tidak hanya menunggu di kantor, sebaiknya mereka juga proaktif. Pada akhirnya, peningkatan kompetensi para pengelola perbendaharaan akan mendorong proses penyaluran dana yang lebih baik.
Saya ingin memberi perumpamaan. Anggap saja peran ibu dalam satu rumah tangga adalah sebagai bendahara umum. Ia yang mengelola kas, uang hasil kerja sang ayah. Kemudian, anak-anaknya setiap bulan meminta jatah uang kepada si ibu untuk keperluan macam-macam. Uang jajan, biaya perlengkapan sekolah, bayar SPP, dll. Sayangnya si sulung agak nakal. Ibunya sudah tahu kelakuan si sulung yang sering minta uang yang katanya untuk beli buku, tetapi dipakai untuk jajan dan nonton. Pada bulan ini si anak sulung meminta uang pada ibunya dan ia bilang untuk bayar SPP. Dari info si bungsu atau dari penyelidikan si ibu atau dari ketidaksengajaan, si ibu sudah punya informasi bahwa uang itu tidak akan digunakan untuk bayar SPP. Apa yang kemudian si ibu lakukan? Apakah ia akan memberi uang pada si sulung dengan tutup mata, cuek, pura-pura tidak tahu? Atau apakah ia akan melakukan ikhtiar lain agar si sulung benar-benar menggunakan uang tersebut untuk bayar SPP? Saya kira yang terakhir ini yang akan dipilih.
Adakalanya, KPPN “terpaksa” membayarkan termin terakhir (100%) pembangunan gedung, padahal setiap Jumat, orang KPPN mudik dan selalu melintasi lokasi dan melihat gedung itu masih belum sempurna dibangun.
            Perencanaan Kas. Dalam DIPA setiap satker tercantum rencana penarikan dan penerimaan dana. Selama ini, baru sekedar rencana dan belum terealisasi dengan baik. Pemerintah sendiri telah menerbitkan peraturan tentang rencana penarikan dana dalam rangka perencanaan kas. Saya kira selama ini satker belum melaksanakan rencana penarikan dana secara optimal. Begitu juga dengan rencana penerimaan.
Karena itu, peluang ini harus segera disadari oleh KPPN. Monitoring dan evaluasi rencana penarikan dana dapat dilakukan KPPN. Tentu perlu dipikirkan alat bantu yang bisa digunakan. Lebih lanjut, monitoring PNBP atas rencana penerimaan pada setiap satker bisa dilaksanakan untuk menggali potensi PNBP di setiap satker. Barangkali hasil akhir atau produk dari monitoring PNBP adalah evaluasi dan kajian atas potensi PNBP pada satker itu. Dan ini bisa menjadi bahan masukan pelaksaan KFR atau kebutuhan lainnya.
Pada bagian akuntansi Pelaporan, saya kira muaranya adalah GFS. Penyatuan laporan pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu dikawal, diasistensi. Pada bagian ini, sejatinya KPPN bisa dilibatkan. Bagaimana caranya? Ayo kita rumuskan bersama.

Populer

The Last Kasi Bank dan Manajemen Stakeholder

Oleh Sigid Mulya
Selama ini tugas penatausahaan penerimaan negara dilakukan oleh satu seksi di KPPN yang disebut Seksi Bank. Rentetan pekerjaan dari pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara baik pajak maupun non pajak merupakan bagian dari tugas utama di Seksi Bank. Dengan implementasi MPN G2, pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara dilakukan secara tersentral oleh KPPN Khusus Penerimaan di Jakarta. Sehingga, boleh dikata Seksi Bank akan kehilangan pekerjaan. Jauh-jauh hari, soal ini sudah diprediksi. Maka, tepat tanggal 1 Juli 2016, ramalan itu akan benar-benar terjadi karena MPN G2 akan diterapkan secara penuh. Lantas, apa yang akan terjadi dengan Kepala Seksi atau Kasi Bank seperti saya? Terus terang, saya tidak terlalu risau. Kalau pun grade saya turun, memang sudah sewajarnya karena beban tugas saya berkurang. Oops …, itu bila Seksi Bank masih bertahan. Tapi, saya tidak begitu yakin. Dalam hati, saya berharap menjadi Kasi Bank terakhir. The Last Kasi Bank. Sepertinya terdengar
Read more »

DAK Fisik dan Dana Desa, Mengapa Dialihkan Penyalurannya?

Oleh Sigid Mulya
Selama ini, penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa (DFDD) melalui KPPN Jakarta II. Di targetkan pada bulan April nanti, akan beralih penyalurannya melalui KPPN di seluruh Indonesia --kecuali Jakarta, karena DKI tidak menerima DFDD. Mengapa dialihkan? Ketika seorang ayah memberikan uang pada anaknya, apakah yang ingin diketahui oleh ayah itu? Saya ingin memberikan perumpamaan berikut ini. Ada seorang ayah yang telah bercerai, yang kemudian hidup di Ibukota, sementara 10 bekas istri dan 10 anaknya bertempat tinggal jauh di seberang pulau. Karena rasa tanggung jawab pada anak-anaknya, setiap tiga bulan ia mentransfer sejumlah uang kepada si anak. Ada satu persyaratan sebelum anak-anak ini menerima  jatah. Mereka harus menyampaikan laporan tentang penggunaan uang yang telah diterima sebelumnya. Setelah setahun, si ayah ini galau dan gusar dengan laporan yang disampaikan anak-anaknya. Benarkah isi laporan itu?  Ia merasa belum yakin. Ia ingin sekali memantau output dari penggunaan u
Read more »

Menggagas Jabatan AR di KPPN

Oleh Sigid Mulya
Saya mulai dengan browsing di internet. Saya mendapat definisi Account Representative ( AR) seperti ini: “ account representative: someone in charge of a client's account for an advertising agency or brokerage or other service business”. Lalu, saya coba intip Keputusan Menteri Keuangan nomor 98/KMK.01/2006 tentang Account Representative Pada Kantor Pelayanan Pajak Yang Telah Mengimplementasikan Organisasi Modern. Saya sitir uraian yang ada di KMK itu, berikut ini. Account Representative adalah pegawai yang diangkat pada setiap Seksi Pengawasan dan Konsultasi di Kantor Pelayanan Pajak yang telah mengimplementasikan Organisasi Modern. AR   mempunyai tugas : melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan wajib pajak; bimbingan/himbauan dan konsultasi teknik perpajakan kepada wajib pajak; penyusunan profil wajib pajak; analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi; dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Read more »

Setelah Full MPN G2, What Next KPPN?

Oleh Sigid Mulya
Transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan tengah berlangsung. Ada arah dan target yang telah ditetapkan. Untuk mencapainya diawali dengan langkah-langkah yang disebut inisiatif strategis. Salah satunya adalah Sistem MPN G2 atau e-billing. Inisiatif ini diusung oleh Ditjen Perbendaharaan dan menjadi program unggulan. Dengan MPN G2, setoran atas penerimaan negara dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Ada banyak kemudahan yang disediakan pemerintah bagi wajib pajak dan masyarakat untuk menunaikan kewajibannya. Dalam hitungan beberapa bulan lagi, insyaallah MPN G2 secara full dilaksanakan. Jelas, hal ini akan berdampak kepada unit vertikal Kemenkeu, khususnya instansi vertikal DJPBN yaitu KPPN. Beberapa pekerjaan yang ada di KPPN daerah akan hilang atau berpindah ke KPPN Khusus Penerimaan di Jakarta. Oleh karena dengan MPN G2, penatausahaan penerimaan negara dilakukan secara tersentral di pusat. Di beberapa KPPN dampak ini sudah mulai terasa. Ada satu seksi di KPPN yai
Read more »

Perbendaharaan Go Green

Oleh Sigid Mulya
Perbendaharaan Go Green . Konsepnya adalah green office . Kantor-kantor modern dengan visi lingkungan sudah menerapkannya. Lihatlah kantor Google atau barangkali Anda punya contoh lainnya. Keren bukan? Saya pengen punya kantor seperti itu. Ada 6 program: penghematan listrik, penghematan air, penghematan kertas, peningkatan kenyamanan, program kebersihan dan program penghijauan. Sejatinya itu bukan sesuatu yang benar benar baru. Dikemas kembali dengan momentum yang tepat untuk memberikan gaung yang besar dan menjalar. Kita bikin pemantik di Hari Bakti, lalu menerbitkan surat edaran dan menggemakan saat Rapimnas.  Kita daulat Menteri untuk melaunching. Beliau mengapresiasi sekaligus memberikan tantangan: efisiensi listrik, air dan kertas. Rewardnya nanti untuk meningkatkan kenyamanan yang identik dengan kebahagiaan serta kegembiraan. Bagaimana caranya?  Bukan tugas anda untuk memikirkan itu. Mungkin kalimat barusan agak sinis. Karena kebanyakan orang akan  menanggapinya dengan po
Read more »

Everything you can imagine is real - Pablo Picasso

Oleh Sigid Mulya
Ditulis: 9 Pebruari 2019 Mata saya tetiba tertarik pada tulisan di tembok. Yang bunyinya seperti judul tulisan ini. "Apapun yang bisa kamu bayangkan adalah kenyataan." Saya berusaha mencernanya. Mencoba mencari buktinya. Setidaknya, saya bilang pada seseorang di dekat saya akan menulisnya. Benarkah quote itu? Saya menduga, kalimat itu diucapkan atau ditulis Pablo dalam suatu konteks atau kejadian. Itu yang saya belum tahu. Dan belum berusaha mencari tahu. Sebagaimana banyak terjadi belakangan ini. Ucapan, video, rekaman seseorang hanya disajikan sepotong. Yang kemudian memunculkan persepsi negatif. Yang juga menjadi tren untuk menghantam lawan. Yang akhirnya menimbulkan fitnah. Kadang memang itu tujuannya. Lagi lagi semua bersumber dari persaingan politik. Tidak lebih. Pada sekitar tahun 1998, saya menulis cerita. Entah sekarang tercecer dimana cerpen itu. Belum pernah saya posting. Dalam cerita itu saya mengkhayalkan kehidupan saya di masa depan bersama
Read more »

Pengembangan Organisasi

Oleh Sigid Mulya
Belum juga saya duduk di kursi baru, saya sudah dihantui oleh pertanyaan: apa yang akan saya lakukan dengan organisasi ini? Di inbox juga ada pesan singkat: “saya nitip organisasi dalam mengawal transformasi kelembagaan TANPA melupakan kondisi pegawai.” Saya mulai mencari tahu tentang jabatan baru saya, apa tugas dan wewenangnya. Saya awali dengan menemukan arti paduan kata “pengembangan organisasi”. D i KBBI, “ pengembangan ” dimaknai: proses, cara, perbuatan mengembangkan. Sedangkan “ mengembangkan ” artinya: membuka lebar-lebar; membentangkan; menjadikan besar (luas, merata dsb); menjadikan maju (baik, sempurna dsb). Kata “o rganisasi ” di KBBI artinya : kesatuan (susunan dsb) yang terdiri atas bagian-bagian (orang dsb) dalam perkumpulan dsb; kelompok kerja sama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Lalu, apakah “pengembangan organisasi” secara simpel bisa diartikan sebagai pembesaran organisasi. Mestinya begitu. Jadi, bila sebaliknya, orga
Read more »