Mesin kuasa

-(Rabu, 25 Maret 2026)-

Saya membayangkan, setiap kali presiden berbicara—menyampaikan data dan fakta—kita seolah berdiri di hadapan sesuatu yang nyaris tak terbantahkan. Bukan semata karena jabatannya sebagai orang nomor satu, tetapi karena aksesnya pada lapisan informasi yang paling dalam dan luas. Di titik itu, pernyataan presiden sering kali kita terima sebagai kebenaran yang utuh, tanpa perlu lagi mencari pembanding atau bahkan meragukannya.

Maka ketika presiden baru-baru ini mengungkap adanya pemborosan anggaran negara hingga miliaran dolar—yang bersumber dari sistem yang tidak efisien dan rentan korupsi—kita seperti dihadapkan pada cermin besar yang memantulkan wajah buram tata kelola kita sendiri. Sebuah pengakuan yang tidak hanya mengandung data, tetapi juga kegelisahan.

Sebagai respons, presiden mendorong perubahan: transformasi pola kerja melalui skema WFH, serta penertiban belanja rutin kementerian. Tujuannya jelas—menyelamatkan uang rakyat agar lebih tepat sasaran, sekaligus menurunkan angka ICOR nasional yang selama ini menjadi indikator kurang efisiennya investasi kita.

Dari sini, arah sorotan menjadi terang: birokrasi. Ia adalah mesin riil negara, roda penggerak yang menentukan apakah visi besar hanya akan berhenti sebagai wacana, atau benar-benar menjelma menjadi kenyataan. Ketika mesin ini bekerja dengan presisi, kita bisa berharap pada hasil yang optimal. Namun sebaliknya, ketika ia tersendat—atau bahkan aus—maka energi pembangunan justru habis tergerus dari dalam.

Dalam kerangka itu, tidak berlebihan jika kita menilai bahwa belum optimalnya hasil pembangunan dan pengelolaan keuangan negara selama ini berakar pada kinerja birokrasi yang belum sepenuhnya sehat. Pada titik tertentu, mesin itu bukan hanya gagal bergerak, tetapi justru menggerogoti dari dalam—menjadi beban, bukan penggerak.

Namun, menyederhanakan persoalan hanya pada birokrasi juga berisiko menutup mata dari kenyataan yang lebih kompleks. Birokrasi tidak hidup dalam ruang hampa. Ia berkelindan dengan kepentingan politik, dengan tarik-menarik kuasa yang kerap tidak kasat mata. Di sana, para birokrat bisa terjebak—atau bahkan terseret—oleh agenda politik para pemimpin daerah yang berasal dari kalangan politisi.

Ada kalanya birokrasi menjadi kehilangan arah, bukan karena tidak mampu, tetapi karena dipaksa menyesuaikan diri dengan kebijakan yang lahir dari kepentingan jangka pendek. Di sisi lain, politisi juga membutuhkan legitimasi dan dukungan dari mesin birokrasi untuk menjalankan programnya. Hubungan ini sering kali berubah menjadi simbiosis yang ambigu: saling membutuhkan, tetapi juga berpotensi saling menyandera.

Di titik itulah benang kusut itu terbentuk—antara kenyamanan birokrat yang mencari perlindungan, dan ambisi politisi yang membutuhkan dukungan. Sebuah relasi yang tidak selalu sehat, tetapi cukup kuat untuk mempertahankan dirinya sendiri.

Karena itu, momen ini seharusnya tidak hanya menjadi ajakan bagi birokrasi untuk berbenah, tetapi juga ruang untuk mendengar. Sebab pembenahan yang hanya berjalan satu arah, tanpa membuka dialog, berisiko melahirkan solusi yang tambal sulam.

Pada akhirnya, pertanyaan besarnya tetap menggantung: apakah pernyataan dan langkah presiden ini cukup untuk mengubah wajah birokrasi kita? Ataukah ia hanya akan menjadi gema lain yang perlahan memudar di tengah riuhnya kepentingan?

Kita belum tahu. Namun setidaknya, kali ini, mesin itu sedang disorot terang. Dan mungkin, dari sorotan itulah, perubahan punya peluang untuk benar-benar dimulai.