Makar kuasa

-(Selasa, 14 April 2026)-

Belakangan, kata makar kembali bergema di ruang publik. Ia tak lagi sekadar istilah hukum, melainkan telah menjadi simbol dari tarik-menarik kepentingan. Di ujung perdebatan itu, selalu ada dua hal yang berkelindan: politik dan kekuasaan. Ada kelompok yang merasa keadaan sedang tidak baik-baik saja—penuh kekecewaan dan kegelisahan. Namun di sisi lain, ada pula yang melihat semuanya berjalan wajar, bahkan stabil.

Begitulah politik bekerja. Ia lahir dari perbedaan cara pandang, tumbuh dalam kepentingan yang tak selalu sejalan, dan kerap berujung pada benturan. Ketidaksamaan bukan sekadar kemungkinan, melainkan keniscayaan. Apa yang kita saksikan hari ini—baik di dalam negeri maupun di kawasan lain seperti Timur Tengah—adalah cerminan dari dinamika yang sama: konflik yang bermula dari narasi yang saling bersaing untuk dianggap paling benar.

Di era ini, perang tak selalu berbentuk senjata. Ia menjelma menjadi perang narasi. Dengan dalih kebebasan berekspresi dan dukungan masif media sosial, setiap kelompok membangun panggungnya sendiri. Mereka mengemas gagasan, menyusun potongan video, merangkai diskusi, hingga menghadirkannya dalam format podcast yang terasa akrab. Tujuannya satu: memengaruhi cara kita melihat realitas. Dan di balik itu, tak jarang terselip motif ekonomi—cuan menjadi bonus dari opini yang berhasil digiring.

Kita hidup di masa ketika agenda tak lagi bersembunyi di balik kabut. Ia tampil terang, bahkan terkadang terlalu terang, hingga justru menyilaukan. Publik disuguhi beragam versi kebenaran, yang masing-masing dibangun dengan logika dan emosi yang terukur. Tahun 2029 mungkin masih terasa jauh, tetapi denyut menuju kontestasi itu sudah mulai terasa—pelan namun pasti, seperti riak yang menandakan gelombang besar akan datang.

Dalam situasi seperti ini, diam bukanlah pilihan yang bijak. Namun terlibat tanpa kesadaran juga bukan jalan keluar. Yang diperlukan adalah kewaspadaan—kemampuan untuk tidak larut dalam arus narasi yang deras. Kita perlu belajar membedakan mana fakta, mana opini; mana informasi yang jernih, dan mana yang telah dikeruhkan oleh kepentingan.

Di titik inilah pendidikan politik menemukan urgensinya. Bukan sekadar soal memahami sistem atau prosedur, melainkan membangun kedewasaan berpikir. Agar masyarakat tidak mudah diombang-ambingkan, tidak lekas percaya pada setiap gema yang nyaring, dan tidak kehilangan arah di tengah riuhnya suara.

Karena pada akhirnya, dalam dunia yang dipenuhi narasi, yang paling menentukan bukanlah siapa yang paling keras bersuara—melainkan siapa yang paling jernih dalam memahami.