Harga pulang

-(Rabu, 29 April 2026)-

Dahi saya mengernyit saat melihat angka di layar ponsel. Harga tiket pesawat itu terasa seperti lelucon yang disampaikan dengan wajah serius—mahal, nyaris tak masuk akal, dan tetap harus dibayar. Barangkali itulah tiket termahal yang pernah saya beli untuk pulang ke kampung halaman dari kota tempat saya bertugas. Saya menatapnya cukup lama, seolah berharap angka itu berubah karena rasa keberatan saya. Namun kenyataannya tetap sama: saya harus pulang, dan saya tidak punya banyak pilihan selain membeli tiket itu.

Dalam situasi seperti ini, berteriak keras agar pemerintah segera menurunkan harga tiket rasanya terlalu sederhana. Saya paham pemerintah juga sedang menghadapi banyak persoalan. Namun di sisi lain, masyarakat tentu berhak mempertanyakan kebijakan yang terasa jauh dari realitas. Kabar bahwa kenaikan harga tiket pesawat dibatasi tidak lebih dari 13 persen terdengar menenangkan di atas kertas, tetapi di lapangan situasinya berkata lain. Harga yang saya hadapi terasa melonjak jauh lebih tinggi dari angka itu. Pada titik tertentu, masyarakat tidak sedang membutuhkan pernyataan yang menenangkan—mereka membutuhkan kebijakan yang benar-benar terasa dampaknya.

Barangkali inilah wajah lain dari masa sulit yang sedang dialami banyak orang, terutama kelas menengah yang hidup dalam perantauan. Mereka bekerja jauh dari rumah, menggantungkan kerinduan pada kalender cuti dan harga transportasi yang sewaktu-waktu bisa berubah seperti ombak. Pulang, yang seharusnya menjadi kebutuhan emosional paling sederhana, perlahan berubah menjadi kemewahan. Ada ironi di sana: seseorang bisa bekerja keras di kota lain demi kehidupan yang lebih baik, tetapi tetap dipaksa berpikir berkali-kali hanya untuk kembali menemui keluarganya sendiri.

Lalu apa solusinya?

Saya mulai berpikir bahwa dalam jangka pendek, banyak orang hanya akan mengandalkan satu hal yang paling tua dalam sejarah manusia: kemampuan beradaptasi. Ketika harga perjalanan makin tinggi, orang akan menunda kepulangan, mengurangi perjalanan luar kota, atau bahkan membatalkan rencana bepergian sama sekali. Mereka akan belajar berdamai dengan rindu melalui panggilan video, pesan singkat, atau sekadar menunggu waktu yang dianggap lebih murah. Manusia memang punya daya lenting untuk bertahan, tetapi adaptasi yang lahir dari keterpaksaan tetap menyimpan luka yang tak selalu terlihat.

Masalahnya, ketika semakin banyak orang menahan diri untuk bepergian, dampaknya tidak berhenti pada urusan pribadi. Pergerakan manusia adalah denyut ekonomi. Saat orang enggan bepergian karena biaya terlalu mahal, hotel menjadi lebih sepi, destinasi wisata kehilangan pengunjung, usaha kecil di sekitar terminal dan bandara ikut melambat. Ekonomi bergerak seperti kendaraan yang kehabisan bahan bakar: tetap berjalan, tetapi tersendat.

Karena itu, persoalan ini tidak bisa dianggap sekadar keluhan musiman para perantau yang ingin mudik. Ini adalah sinyal bahwa ada yang perlu segera dibenahi. Pemerintah perlu bergerak lebih cepat, lebih konkret, dan lebih jujur melihat keadaan agar masyarakat tetap bisa bepergian dengan tenang tanpa merasa dihukum oleh harga yang terlalu tinggi. Sebab pada akhirnya, pulang seharusnya tidak menjadi barang mewah. Ia semestinya tetap menjadi hak yang terasa dekat—bukan kemewahan yang harus ditebus dengan kegelisahan.