Kalangan medioker

-(Minggu, 26 April 2026)-

Menjadi bagian dari kalangan medioker sering terasa seperti berdiri di ruang antara: tidak cukup tinggi untuk diperhitungkan, tidak cukup rendah untuk dikasihani. Di situlah kelas menengah berada—di titik tengah yang secara teoritis tampak ideal, namun dalam praktiknya kerap luput dari perhatian.

Mereka bukan kelompok yang mudah dikenali. Kepintaran mereka tidak menonjol, tetapi juga tidak bisa disebut kurang. Secara ekonomi, mereka tidak kekurangan, tetapi jauh dari kata berlebih. Kinerja mereka stabil, namun jarang mencuri sorotan. Segalanya serba cukup—dan justru karena “cukup” itulah, mereka sering tak dianggap. Seperti garis horizon: selalu ada, tetapi jarang benar-benar dilihat.

Dalam banyak kebijakan, posisi mereka pun terasa ambigu. Mereka bukan sasaran utama bantuan sosial, tetapi juga tidak menikmati berbagai kemudahan yang diberikan kepada kalangan atas atau investor. Seolah-olah, kelas menengah hanya menjadi titik antara—tujuan dari berbagai program pengentasan kemiskinan, tetapi bukan subjek yang benar-benar dipikirkan secara spesifik. Menjadi kelas ini bukanlah lompatan besar, melainkan sebuah proses panjang yang sering kali tidak menjanjikan kenaikan lebih jauh.

Namun, justru di titik inilah kerentanannya terasa. Ketika ekonomi bergejolak atau konflik global berdampak pada harga-harga, kelas menengah menjadi kelompok yang harus menyerap tekanan tanpa bantalan. Kalangan bawah masih memiliki jaring pengaman berupa bantuan, sementara kelas menengah dipaksa bertahan dengan sumber daya sendiri. Mereka seperti penopang jembatan—menahan beban dari dua arah, tetapi jarang diperkuat.

Ironi itu semakin terasa ketika status “kelas menengah” dilekatkan hanya berdasarkan profesi. Seorang guru honorer, misalnya, kerap dikategorikan sebagai kelas menengah, padahal penghasilannya bahkan jauh di bawah standar hidup layak. Di sini, label menjadi ilusi yang menutupi kenyataan. Ada kesenjangan antara identitas sosial dan kondisi riil—dan yang tersisa hanyalah kemirisan.

Kisah serupa juga dialami oleh ASN yang ditempatkan jauh dari kampung halaman. Ketika harga tiket pesawat melonjak, pilihan untuk pulang menjadi kemewahan yang harus ditunda. Hubungan keluarga pun ikut menanggung jarak yang dipaksakan oleh biaya. Begitu pula dengan anak-anak mereka yang merantau untuk pendidikan—setiap kenaikan harga tiket menjadi tekanan tambahan yang tak terlihat dalam statistik, tetapi nyata dalam keseharian.

Di titik ini, rasanya perlu ada cara pandang yang lebih tajam dan kebijakan yang lebih lentur. Tidak semua bantuan harus bersifat besar dan umum; sebagian justru perlu dirancang spesifik dan kontekstual. Misalnya, skema subsidi transportasi bagi ASN tertentu, atau bentuk bantuan yang lebih kreatif bagi guru honorer. Bukan sekadar untuk meringankan beban, tetapi untuk menjaga agar mereka tidak tergelincir ke bawah.

Sebab ketika kelas menengah melemah, dampaknya tidak hanya ekonomi, tetapi juga sosial. Mereka adalah penyangga stabilitas—penghubung antara dua kutub yang berbeda. Jika penyangga ini retak, maka keseimbangan pun ikut goyah.

Maka, mungkin sudah waktunya kita melihat kembali posisi kelas menengah, bukan sebagai ruang di antara, tetapi sebagai fondasi yang diam-diam menopang banyak hal. Dan seperti fondasi pada umumnya, ia memang tidak selalu terlihat—tetapi justru di situlah letak pentingnya.

Populer

The Last Kasi Bank dan Manajemen Stakeholder

DAK Fisik dan Dana Desa, Mengapa Dialihkan Penyalurannya?

Menggagas Jabatan AR di KPPN

Setelah Full MPN G2, What Next KPPN?

Perbendaharaan Go Green

Everything you can imagine is real - Pablo Picasso

Pengembangan Organisasi

"Penajaman" Treasury Pada KPPN

Agar Regional Chief Economist Menghasilkan Rekomendasi yang "Handal"