Narasi negara

-(Selasa, 28 April 2026)-

Ribut atau tenangnya sebuah negara, pada akhirnya sering kali tidak hanya ditentukan oleh seberapa baik kebijakan dirancang, tetapi juga oleh bagaimana pemerintah mengelola arus informasi yang mengitarinya. Sebab dalam banyak keadaan, kebijakan yang lahir dengan niat baik pun bisa kehilangan makna ketika sampai ke publik dalam bentuk pesan yang kabur, terburu-buru, atau bahkan kontradiktif.

Saya kerap melihat bagaimana sebuah program yang sejatinya ditujukan untuk kesejahteraan rakyat justru terus-menerus menjadi sasaran sorotan. Tentu kritik adalah bagian sehat dari demokrasi. Namun ada titik ketika yang perlu dievaluasi bukan semata substansi kebijakannya, melainkan cara pemerintah menjelaskan arah, tujuan, dan pelaksanaannya kepada masyarakat. Program yang baik, jika dikomunikasikan dengan buruk, ibarat obat mujarab yang datang tanpa label: orang akan ragu meminumnya, bahkan mungkin menolaknya.

Di situlah sering muncul jurang antara informasi yang diterima publik dan kondisi yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Jurang itu kini semakin lebar di tengah derasnya media sosial, ruang di mana setiap orang dapat menjadi penyampai berita sekaligus pembentuk opini. Satu peristiwa di satu tempat dapat dengan cepat dipantulkan berkali-kali hingga terdengar seperti kenyataan nasional. Potongan-potongan kejadian diolah menjadi kesimpulan besar, lalu menyebar lebih cepat daripada klarifikasi.

Dalam situasi ketika roda ekonomi sedang berjalan tersendat akibat gejolak geopolitik global, keadaan seperti ini tentu tidak bisa dianggap sepele. Ekonomi sangat sensitif terhadap persepsi. Ketika masyarakat terus-menerus dicekoki narasi negatif, rasa percaya bisa runtuh perlahan. Orang menahan belanja, pelaku usaha menunda investasi, dan publik hidup dalam bayang-bayang kecemasan. Jika dibiarkan, pesimisme bisa bekerja seperti rem yang diinjak terlalu dalam: laju ekonomi melambat, lalu perlahan kehilangan tenaga menuju titik yang lebih mengkhawatirkan.

Karena itu, saya bisa memahami mengapa pemerintah terus berupaya mendengungkan optimisme—tentang pertumbuhan ekonomi, peluang, dan masa depan. Meski kadang angka-angka yang disampaikan menimbulkan tanda tanya di benak publik, narasi optimis tetap memiliki fungsi penting: menjaga harapan agar tidak padam. Dalam situasi sulit, harapan sering kali menjadi bahan bakar yang membuat masyarakat tetap bergerak.

Namun optimisme juga tidak boleh berhenti sebagai slogan yang diulang di podium-podium resmi. Ia harus hadir dalam bentuk dialog yang jujur, terbuka, dan membumi antara pemerintah, media, dan masyarakat. Sebab publik hari ini tidak hanya ingin diyakinkan bahwa keadaan akan baik-baik saja—mereka ingin didengar, diajak memahami kenyataan, dan diberi alasan yang masuk akal untuk tetap percaya.

Negara, pada akhirnya, bukan hanya soal kebijakan yang tertulis di atas kertas. Ia juga tentang bagaimana kepercayaan dirawat di tengah kebisingan informasi. Dan di zaman ketika kabar buruk bisa melesat lebih cepat daripada kebenaran, kemampuan mengelola narasi bukan lagi sekadar pelengkap pemerintahan—melainkan bagian penting dari menjaga stabilitas sebuah bangsa.