Kredit rakyat
-(Minggu, 21 September 2025)-
Jika benar para bank Himbara itu pusing setelah menerima penempatan dana dengan total Rp200 triliun—di mana mereka harus memberikan imbal hasil ke pemerintah sebesar 4%—maka seharusnya mereka menggali usulan dan masukan dari masyarakat. Pertanyaan penting: kredit macam apa yang sebenarnya dibutuhkan rakyat kita?
Tentu saja, kredit berbunga rendah. Dengan kewajiban imbal hasil 4%, bunga 6% masih masuk akal untuk diterapkan dan barangkali tetap memberi keuntungan bagi perbankan.
Selain soal bunga, pemerintah dan masyarakat tentu menginginkan agar proses peminjaman tidak berbelit-belit. Bahkan, sampai plafon tertentu, idealnya tidak perlu ada agunan.
Proses cepat peminjaman ini juga bisa diakomodasi melalui aplikasi semacam pinjaman online versi perbankan, yang tentu saja harus menjaga keamanan data dan tetap prudent. Dengan cara itu, perbankan bisa menjawab kebutuhan masyarakat tanpa mengulang kesalahan fintech ilegal yang kerap merugikan.
Satu hal yang tidak kalah penting: skema kredit sebaiknya dibuat fleksibel. Artinya, manakala nasabah atau debitur memiliki dana lebih dan ingin melunasi pinjaman lebih cepat, seharusnya tidak dikenakan penalti. Pola semacam ini bukan hanya memberi kelegaan bagi debitur, tetapi juga mencerminkan semangat keberpihakan bank kepada masyarakat.
Ada satu inovasi lain yang bisa digarap perbankan: produk pinjaman untuk pembayaran biaya kuliah.
Banyak keluarga kelas menengah, termasuk ASN dan karyawan bergaji tetap, menguliahkan anak-anaknya. Tidak sedikit yang masuk jalur mandiri di universitas negeri, atau memilih universitas swasta. Biayanya jauh lebih mahal dibandingkan jalur reguler, apalagi untuk jurusan tertentu seperti kedokteran.
Di titik ini, bank bisa menawarkan pinjaman khusus biaya kuliah. Jaminan utamanya adalah payroll dari orang tua yang berstatus ASN atau karyawan tetap. Bunganya pun sebaiknya setara bunga KUR, atau bahkan lebih rendah untuk plafon tertentu. Masa pinjaman bisa mengikuti durasi kuliah anak, sehingga terasa lebih rasional dan tidak memberatkan.
Jika ide-ide semacam ini dijalankan, dana Rp200 triliun itu tidak hanya berhenti sebagai angka di neraca perbankan. Dana itu bisa benar-benar mengalir, produktif, dan menyentuh kehidupan nyata masyarakat—baik pengusaha kecil, keluarga pekerja, maupun orang tua yang sedang berjuang membiayai pendidikan anak.
Tiba-tiba saya tersadar: “oh, kenapa saya repot-repot mengajari bank? Bukankah ini seperti mengajari tentara baris berbaris?”
