Arah baru Menkeu

Oleh Sigid Mulya

-(Sabtu, 20 September 2025)-

Sudah ada beberapa pernyataan dari Menkeu baru yang sebagian bahkan sudah diformalkan menjadi kebijakan. Sementara itu, sejumlah pernyataan lain yang lebih berupa rencana aksi tentu harus segera diikuti dengan eksekusi nyata di lapangan. Dan di sinilah tugas direktorat terkait menjadi krusial: menyusun regulasi serta juknis implementasi agar setiap kebijakan tidak berhenti di tataran wacana.

Ambil contoh soal penempatan dana Rp200 triliun. Memang sudah ada KMK-nya, tetapi aturan itu masih bersifat umum. Belum diatur hal teknis. Misalnya: laporan bulanan seperti apa yang harus disampaikan bank, evaluasi macam apa yang akan dilakukan Kemenkeu, serta bagaimana koordinasi teknis dengan OJK dalam mengawasi penyaluran kredit hasil penempatan dana tersebut. Hal-hal semacam ini penting karena keberhasilan kebijakan ini ditentukan oleh eksekusi detail, bukan hanya angka besar yang diumumkan.

Contoh lain, rencana Menkeu untuk mengajak BGN melakukan press release. Ide ini baik sebagai langkah transparansi publik. Tetapi tetap perlu dirumuskan teknisnya: apa saja pesan yang akan disampaikan, bagaimana narasinya dibingkai, dan siapa yang akan ditampilkan ke publik. Tanpa kerangka yang jelas, risiko miskomunikasi akan besar, padahal tujuan utamanya membangun kepercayaan publik.

Rencana berikutnya adalah patroli ke kementerian dengan penyerapan anggaran rendah. Gagasan ini menarik dan taktis. Perlu ada langkah koordinasi nyata dengan kementerian terkait oleh direktorat yang berwenang. Tidak hanya di pusat, melainkan juga dengan melibatkan kanwil Kemenkeu di daerah agar “patroli” ini bergema hingga level regional. Tujuannya jelas: agar semua pihak tergerak, bergerak, dan ngegas bersama-sama.

Hal lain yang juga disebut Menkeu adalah monitoring belanja daerah. Sebenarnya proses ini sudah ada, tetapi hasilnya belum optimal. Pola lama masih berulang: belanja menumpuk di akhir tahun. Artinya, sistem monitoring belum cukup efektif. Karena itu perlu dicari terobosan—misalnya penguatan mekanisme early warning, integrasi data belanja daerah yang lebih real time, atau insentif-disinsentif yang lebih tegas. Tanpa itu, monitoring hanya jadi laporan rutin tanpa daya ungkit.

Kalau ditarik lebih jauh, hampir semua kebijakan dan rencana aksi Menkeu baru ini pada akhirnya membutuhkan dukungan kantor vertikal. Mereka adalah ujung tombak di lapangan. Bagaimana arahan dan pelaksanaannya, inilah yang sedang ditunggu.

Populer

The Last Kasi Bank dan Manajemen Stakeholder

Oleh Sigid Mulya
Selama ini tugas penatausahaan penerimaan negara dilakukan oleh satu seksi di KPPN yang disebut Seksi Bank. Rentetan pekerjaan dari pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara baik pajak maupun non pajak merupakan bagian dari tugas utama di Seksi Bank. Dengan implementasi MPN G2, pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara dilakukan secara tersentral oleh KPPN Khusus Penerimaan di Jakarta. Sehingga, boleh dikata Seksi Bank akan kehilangan pekerjaan. Jauh-jauh hari, soal ini sudah diprediksi. Maka, tepat tanggal 1 Juli 2016, ramalan itu akan benar-benar terjadi karena MPN G2 akan diterapkan secara penuh. Lantas, apa yang akan terjadi dengan Kepala Seksi atau Kasi Bank seperti saya? Terus terang, saya tidak terlalu risau. Kalau pun grade saya turun, memang sudah sewajarnya karena beban tugas saya berkurang. Oops …, itu bila Seksi Bank masih bertahan. Tapi, saya tidak begitu yakin. Dalam hati, saya berharap menjadi Kasi Bank terakhir. The Last Kasi Bank. Sepertinya terdengar ...
Read more »

DAK Fisik dan Dana Desa, Mengapa Dialihkan Penyalurannya?

Oleh Sigid Mulya
Selama ini, penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa (DFDD) melalui KPPN Jakarta II. Di targetkan pada bulan April nanti, akan beralih penyalurannya melalui KPPN di seluruh Indonesia --kecuali Jakarta, karena DKI tidak menerima DFDD. Mengapa dialihkan? Ketika seorang ayah memberikan uang pada anaknya, apakah yang ingin diketahui oleh ayah itu? Saya ingin memberikan perumpamaan berikut ini. Ada seorang ayah yang telah bercerai, yang kemudian hidup di Ibukota, sementara 10 bekas istri dan 10 anaknya bertempat tinggal jauh di seberang pulau. Karena rasa tanggung jawab pada anak-anaknya, setiap tiga bulan ia mentransfer sejumlah uang kepada si anak. Ada satu persyaratan sebelum anak-anak ini menerima  jatah. Mereka harus menyampaikan laporan tentang penggunaan uang yang telah diterima sebelumnya. Setelah setahun, si ayah ini galau dan gusar dengan laporan yang disampaikan anak-anaknya. Benarkah isi laporan itu?  Ia merasa belum yakin. Ia ingin sekali memantau output dari pen...
Read more »

Menggagas Jabatan AR di KPPN

Oleh Sigid Mulya
Saya mulai dengan browsing di internet. Saya mendapat definisi Account Representative ( AR) seperti ini: “ account representative: someone in charge of a client's account for an advertising agency or brokerage or other service business”. Lalu, saya coba intip Keputusan Menteri Keuangan nomor 98/KMK.01/2006 tentang Account Representative Pada Kantor Pelayanan Pajak Yang Telah Mengimplementasikan Organisasi Modern. Saya sitir uraian yang ada di KMK itu, berikut ini. Account Representative adalah pegawai yang diangkat pada setiap Seksi Pengawasan dan Konsultasi di Kantor Pelayanan Pajak yang telah mengimplementasikan Organisasi Modern. AR   mempunyai tugas : melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan wajib pajak; bimbingan/himbauan dan konsultasi teknik perpajakan kepada wajib pajak; penyusunan profil wajib pajak; analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi; dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku. ...
Read more »

Setelah Full MPN G2, What Next KPPN?

Oleh Sigid Mulya
Transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan tengah berlangsung. Ada arah dan target yang telah ditetapkan. Untuk mencapainya diawali dengan langkah-langkah yang disebut inisiatif strategis. Salah satunya adalah Sistem MPN G2 atau e-billing. Inisiatif ini diusung oleh Ditjen Perbendaharaan dan menjadi program unggulan. Dengan MPN G2, setoran atas penerimaan negara dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Ada banyak kemudahan yang disediakan pemerintah bagi wajib pajak dan masyarakat untuk menunaikan kewajibannya. Dalam hitungan beberapa bulan lagi, insyaallah MPN G2 secara full dilaksanakan. Jelas, hal ini akan berdampak kepada unit vertikal Kemenkeu, khususnya instansi vertikal DJPBN yaitu KPPN. Beberapa pekerjaan yang ada di KPPN daerah akan hilang atau berpindah ke KPPN Khusus Penerimaan di Jakarta. Oleh karena dengan MPN G2, penatausahaan penerimaan negara dilakukan secara tersentral di pusat. Di beberapa KPPN dampak ini sudah mulai terasa. Ada satu seksi di KPPN yai...
Read more »

Perbendaharaan Go Green

Oleh Sigid Mulya
Perbendaharaan Go Green . Konsepnya adalah green office . Kantor-kantor modern dengan visi lingkungan sudah menerapkannya. Lihatlah kantor Google atau barangkali Anda punya contoh lainnya. Keren bukan? Saya pengen punya kantor seperti itu. Ada 6 program: penghematan listrik, penghematan air, penghematan kertas, peningkatan kenyamanan, program kebersihan dan program penghijauan. Sejatinya itu bukan sesuatu yang benar benar baru. Dikemas kembali dengan momentum yang tepat untuk memberikan gaung yang besar dan menjalar. Kita bikin pemantik di Hari Bakti, lalu menerbitkan surat edaran dan menggemakan saat Rapimnas.  Kita daulat Menteri untuk melaunching. Beliau mengapresiasi sekaligus memberikan tantangan: efisiensi listrik, air dan kertas. Rewardnya nanti untuk meningkatkan kenyamanan yang identik dengan kebahagiaan serta kegembiraan. Bagaimana caranya?  Bukan tugas anda untuk memikirkan itu. Mungkin kalimat barusan agak sinis. Karena kebanyakan orang akan  menanggap...
Read more »

Everything you can imagine is real - Pablo Picasso

Oleh Sigid Mulya
Ditulis: 9 Pebruari 2019 Mata saya tetiba tertarik pada tulisan di tembok. Yang bunyinya seperti judul tulisan ini. "Apapun yang bisa kamu bayangkan adalah kenyataan." Saya berusaha mencernanya. Mencoba mencari buktinya. Setidaknya, saya bilang pada seseorang di dekat saya akan menulisnya. Benarkah quote itu? Saya menduga, kalimat itu diucapkan atau ditulis Pablo dalam suatu konteks atau kejadian. Itu yang saya belum tahu. Dan belum berusaha mencari tahu. Sebagaimana banyak terjadi belakangan ini. Ucapan, video, rekaman seseorang hanya disajikan sepotong. Yang kemudian memunculkan persepsi negatif. Yang juga menjadi tren untuk menghantam lawan. Yang akhirnya menimbulkan fitnah. Kadang memang itu tujuannya. Lagi lagi semua bersumber dari persaingan politik. Tidak lebih. Pada sekitar tahun 1998, saya menulis cerita. Entah sekarang tercecer dimana cerpen itu. Belum pernah saya posting. Dalam cerita itu saya mengkhayalkan kehidupan saya di masa depan bersama ...
Read more »

Pengembangan Organisasi

Oleh Sigid Mulya
Belum juga saya duduk di kursi baru, saya sudah dihantui oleh pertanyaan: apa yang akan saya lakukan dengan organisasi ini? Di inbox juga ada pesan singkat: “saya nitip organisasi dalam mengawal transformasi kelembagaan TANPA melupakan kondisi pegawai.” Saya mulai mencari tahu tentang jabatan baru saya, apa tugas dan wewenangnya. Saya awali dengan menemukan arti paduan kata “pengembangan organisasi”. D i KBBI, “ pengembangan ” dimaknai: proses, cara, perbuatan mengembangkan. Sedangkan “ mengembangkan ” artinya: membuka lebar-lebar; membentangkan; menjadikan besar (luas, merata dsb); menjadikan maju (baik, sempurna dsb). Kata “o rganisasi ” di KBBI artinya : kesatuan (susunan dsb) yang terdiri atas bagian-bagian (orang dsb) dalam perkumpulan dsb; kelompok kerja sama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Lalu, apakah “pengembangan organisasi” secara simpel bisa diartikan sebagai pembesaran organisasi. Mestinya begitu. Jadi, bila sebaliknya, orga...
Read more »

"Penajaman" Treasury Pada KPPN

Oleh Sigid Mulya
Diantara fungsi treasury adalah penyaluran dana, perencanaan kas dan akuntansi pelaporan. Penyaluran dana APBN menjadi tugas dan fungsi KPPN. Tapi sebatas menyalurkan dana. Apakah dana itu tepat sasaran dan tepat waktu penyaluran, saya lihat belum ada campur tangan KPPN kearah sana. Kedepan, saya kira penting sekali peran ini dimainkan oleh KPPN. Tidak sekedar menyalurkan dana, tetapi memastikan dana yang dibayarkan tepat sasaran dan tepat waktu. Kalau tunjangan bisa dibayarkan setiap bulan, mengapa harus dirapel? Kalau BSM semester satu bisa dibayarkan lebih awal, mengapa harus menunggu dibayarkan di semester dua. Kalau honor PPNPN bisa dibayarkan pada tanggal 1, mengapa harus tertunda sampai tanggal 10, dst. Karena bukan domain KPPN untuk melakukan audit satker, maka cara yang bisa ditempuh adalah dengan transparansi dan edukasi. Jalan ke arah transparansi bisa melalui tiga cara: publikasi, monitoring dan pengaduan. Publikasi pelaksanaan anggaran sangat bisa dilakukan oleh K...
Read more »

Agar Regional Chief Economist Menghasilkan Rekomendasi yang "Handal"

Oleh Sigid Mulya
Gambar
Dimuat  di Majalah Treasury Indonesia Volume 3/2021 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Berdasarkan informasi yang tersebar di internet, seorang  chief economist  berperan untuk memberikan pandangan dan masukan tentang potensi bisnis di daerah. Termasuk mengidentifikasi industri unggulan yang dapat dibiayai. Selain itu, juga mengidentifikasi wilayah yang paling cepat pertumbuhannya serta membantu pemerintah daerah untuk mendorong pengembangan industri. Begitulah peran  chief economist  di perbankan. Maka, pada dasarnya  chief economist  melakukan penelitian makro dan mikro ekonomi untuk kepentingan perbankan. Wikipedia menjelaskan  chief economist  seperti ini.  Chief economist   is a single-position job class having primary responsibility for the development, coordination, and production of  economic  and  financial  analysis. It is distinguished fr...
Read more »