Sinergi makan bergizi
-(Rabu, 17 September 2025)-
Kemarin kami kedatangan tamu dari teman-teman SPPI (Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia) yang telah direkrut oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Mereka ini juga berperan sebagai komandan di setiap SPPG atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai dibangun di daerah ini.
Kami berbicara dan berdiskusi panjang tentang progres program MBG. Sudah ada dapur yang beroperasi dan melayani siswa-siswi penerima manfaat di beberapa sekolah. Dalam waktu dekat, beberapa dapur tambahan akan menyusul. Dari percakapan itu, ada beberapa hal menarik yang menurut saya penting dicatat.
Meski program ini digagas pemerintah pusat, pada praktiknya mereka tetap membutuhkan dukungan Pemda. Setidaknya berupa tempat untuk berkantor atau ruang pertemuan yang bisa dipinjamkan agar mereka bisa berkoordinasi. Selain itu, ada kebutuhan penting lain: data penerima manfaat. Mereka memerlukan data sekolah beserta jumlah murid dan guru, juga data ibu hamil, balita, dan lansia. Di sinilah peran Pemda sangat besar. Bahkan, tampaknya akan lebih efektif jika Pemda membentuk satgas khusus untuk mendukung program MBG. Satgas ini juga bisa membantu menyediakan update harga bahan pokok, agar bisa dibandingkan dengan klaim harga dari mitra penyedia. Syukurlah mereka sudah sempat berkoordinasi dengan Sekda setempat, sehingga ada harapan kebutuhan-kebutuhan ini bisa segera difasilitasi.
Hal lain yang muncul dalam diskusi adalah soal jangkauan sekolah penerima manfaat. Selama ini, mereka mengira sekolah hanya di bawah Dinas Pendidikan, padahal ada juga madrasah-madrasah yang dikelola Kementerian Agama. Pantas saja, data jumlah siswa yang mereka miliki terasa masih sedikit. Di titik inilah kami menawarkan bantuan. Mengingat relasi kami dengan Kemenag cukup baik, kami siap membantu mereka mendapatkan data jumlah madrasah, murid, dan gurunya.
Kami juga menyampaikan pandangan bahwa sebelum distribusi makanan dilakukan, sebaiknya ada sosialisasi terlebih dahulu kepada pihak sekolah. Pihak sekolah perlu tahu apa yang mesti dilakukan ketika makanan tiba, bagaimana alurnya setelah selesai dimakan, hingga hal-hal teknis lainnya. Untuk mendukung proses ini, kami menawarkan diri memfasilitasi, baik dengan membantu mengundang sekolah maupun menyediakan fasilitas Zoom Meeting.
Bahkan, jika para SPPI ingin mengadakan pertemuan koordinasi, kami juga membuka aula kami untuk digunakan sebagai tempat berkumpul. Dengan begitu, mereka punya ruang alternatif tanpa harus menunggu penyediaan fasilitas resmi.
Dari sisi tenaga kerja, ada hal yang menarik. Satu dapur MBG ternyata membutuhkan sekitar 50 orang. Tiga di antaranya adalah petugas BGN, sementara sisanya direkrut oleh yayasan mitra. Dengan hitungan sederhana, jika ada 10 dapur dalam satu daerah, maka program ini mampu menyerap sekitar 500 tenaga kerja. Ini bukan hanya program gizi, tapi juga program padat karya yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja lokal.
Tentu, kebutuhan bahan baku juga sangat besar. Setiap dapur memerlukan beras, sayuran, telur, ayam, ikan, buah-buahan, dan bumbu. Dengan semakin banyak dapur yang beroperasi, permintaan akan bahan-bahan ini akan meningkat. Peluang ini bisa dimanfaatkan petani, peternak, dan nelayan lokal. Namun, Pemda juga perlu mengantisipasi agar lonjakan permintaan tidak memicu kenaikan harga yang berujung pada inflasi daerah.
Dari keseluruhan pembicaraan itu, semakin jelas bahwa para SPPI memang membutuhkan dukungan dari banyak pihak agar program MBG sukses. Program ini bukan hanya soal makanan bergizi gratis, tapi juga tentang koordinasi lintas lembaga, penyerapan tenaga kerja, stabilitas harga, dan peluang ekonomi lokal.
