Cermin anggaran

-(Jumat, 12 September 2025)-

Saya percaya setiap pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian/lembaga digerakkan oleh anggaran yang mereka miliki. Dengan kata lain, anggaran adalah bahan bakar yang memungkinkan roda pelaksanaan tugas bergerak.

Ketika anggaran belum terserap optimal atau realisasinya masih rendah, hal itu menjadi indikator bahwa pelaksanaan tugas pun belum berjalan sebagaimana mestinya. Maka, jika sebuah kementerian/lembaga tidak mampu merealisasikan anggaran sesuai target pada periode tertentu, hal ini menunjukkan kinerja yang belum optimal. Bagi masyarakat, dan juga presiden, capaian tersebut akan menjadi catatan penting atas kepemimpinan para pimpinan lembaga.

Apalagi jika kondisi ini terjadi setelah melewati semester pertama, hal itu semakin menegaskan belum adanya upaya maksimal untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. Seolah mereka hanya mengandalkan waktu sebagai solusi, tanpa langkah percepatan yang nyata.

Karena itu, keterbukaan data realisasi anggaran menjadi penting. Jika data ini dapat diungkap ke publik, pengawasan masyarakat dapat berfungsi sebagai tekanan moral yang mendorong lembaga pemerintah bergerak lebih cepat.

Dalam kerangka ini, ide Menteri Keuangan untuk mengajak pimpinan lembaga -dalam hal ini Kepala BGN, melakukan press release dan menjelaskan sendiri kinerjanya adalah sebuah terobosan. Langkah ini akan menempatkan tanggung jawab secara langsung di hadapan publik, sekaligus memaksa lembaga terkait mencari cara untuk mempercepat realisasi anggarannya.

Lebih baik lagi jika Kementerian Keuangan merilis capaian kinerja anggaran masing-masing kementerian lembaga setiap bulan. Dengan begitu, publik bisa memantau perkembangan secara berkala dan lembaga terdorong menjaga konsistensi kinerjanya, bukan sekadar mengejar target di akhir tahun.

Pada tataran regional, Kanwil DJPb dapat berperan dengan cara yang serupa. Alih-alih menyampaikan data yang sulit dipahami masyarakat, mereka dapat memaparkan secara sederhana kinerja anggaran setiap kementerian/lembaga di daerah. Transparansi di level regional ini akan memperkuat tekanan bagi lembaga pelaksana agar lebih fokus mencapai target.

Dengan demikian, keterbukaan data realisasi anggaran tidak hanya soal administrasi, melainkan strategi untuk mempercepat program, meningkatkan akuntabilitas, dan membangun kepercayaan publik.

Populer

The Last Kasi Bank dan Manajemen Stakeholder

DAK Fisik dan Dana Desa, Mengapa Dialihkan Penyalurannya?

Menggagas Jabatan AR di KPPN

Setelah Full MPN G2, What Next KPPN?

Perbendaharaan Go Green

Everything you can imagine is real - Pablo Picasso

Pengembangan Organisasi

"Penajaman" Treasury Pada KPPN

Agar Regional Chief Economist Menghasilkan Rekomendasi yang "Handal"