Gowes blusukan

-(Senin, 10 Agustus 2026)-

Sudah cukup lama saya ingin menulis tentang ini. Keinginan itu hampir selalu muncul setiap kali saya bersepeda menyusuri jalanan kota. Di tengah kayuhan yang seharusnya menjadi momen menikmati pagi atau sore, pandangan saya justru sering tertumbuk pada hal-hal kecil yang sebenarnya tidak seharusnya dibiarkan begitu saja.

Ada jalan yang berlubang. Ada persimpangan keluar gang yang permukaannya tidak rata sehingga setiap pengendara harus mengurangi kecepatan, menghindari batu-batu yang berserakan, atau memutar setang agar tidak terjatuh. Setiap kali melewati titik-titik seperti itu, batin saya selalu bertanya, "Masak akan terus dibiarkan begini?"

Sampai kapan para pengendara harus menggerutu setiap kali melintas? Ke mana para pihak yang bertanggung jawab atas fasilitas publik? Apakah kerusakan-kerusakan kecil seperti ini memang harus menunggu menjadi masalah besar terlebih dahulu sebelum mendapat perhatian?

Pertanyaan yang sama juga muncul ketika saya menemukan toilet umum di taman atau fasilitas publik yang sudah tidak terawat. Sebagian bahkan tidak lagi bisa digunakan. Kalaupun masih berfungsi, kondisinya sering kali sangat kotor. Padahal toilet umum adalah salah satu wajah pelayanan pemerintah. Dari ruang sesederhana itu, masyarakat sebenarnya sedang menilai apakah pemerintah hadir atau tidak dalam kehidupan sehari-hari.

Semakin sering saya bersepeda, semakin sering pula saya membayangkan sebuah pertanyaan sederhana: bagaimana jika saya menjadi kepala daerah?

Barangkali yang pertama kali saya lakukan bukanlah menggelar rapat panjang atau membuat program yang terdengar megah. Saya justru ingin lebih banyak berada di jalan.

Saya membayangkan gowes menyusuri permukiman, memasuki gang-gang kecil, melintasi jalan kota, taman, pasar, dan berbagai ruang publik. Bukan sekadar berolahraga, melainkan melihat langsung apa yang benar-benar dirasakan warga setiap hari.

Setiap menemukan jalan berlubang, persimpangan yang membahayakan, saluran air yang tersumbat, taman yang kurang terawat, atau tumpukan sampah di sekitar lokasi UMKM dan fasilitas umum, saya akan berhenti sejenak. Saya foto. Saya catat lokasinya. Lalu saya minta dinas terkait segera menindaklanjutinya.

Mungkin sesekali saya akan mengajak para kepala dinas ikut bersepeda bersama. Bukan untuk seremoni atau kebutuhan publikasi, tetapi agar mereka melihat sendiri kondisi lapangan tanpa sekat laporan di atas meja. Sebab sering kali sebuah persoalan terasa berbeda ketika dilihat langsung dibandingkan hanya membaca angka dan laporan administrasi.

Saya membayangkan kegiatan seperti itu dilakukan secara rutin. Dengan begitu, para kepala dinas akan semakin peka terhadap persoalan-persoalan kecil yang sebenarnya sangat memengaruhi kenyamanan masyarakat.

Saya tentu memahami bahwa persoalannya tidak sesederhana memberi perintah.

Mereka mungkin akan menjelaskan keterbatasan anggaran. Ada pula aturan pengadaan, prosedur administrasi, hingga mekanisme penggunaan APBD yang memang tidak selalu memungkinkan perbaikan dilakukan secara cepat. Semua itu adalah realitas birokrasi yang harus dihormati.

Namun justru di situlah menurut saya dibutuhkan kepemimpinan.

Seorang kepala daerah semestinya tidak berhenti pada penjelasan mengenai keterbatasan. Ia harus mencari jalan keluarnya. Bersama DPRD, misalnya, dapat dirancang mekanisme penganggaran yang lebih adaptif untuk menangani kerusakan-kerusakan kecil yang mendesak tanpa harus menunggu proyek besar atau proses yang terlalu panjang. Tentu semuanya tetap dilakukan secara akuntabel dan transparan sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Karena sesungguhnya, memperbaiki satu lubang di jalan atau membersihkan satu toilet umum bukanlah pekerjaan yang rumit. Yang sering kali lebih sulit justru membangun sistem agar persoalan-persoalan kecil itu tidak terus berulang.

Dalam bayangan saya, perhatian terhadap detail juga tidak berhenti di ruang publik.

Saya ingin berkeliling dari satu kantor pemerintah ke kantor pemerintah lainnya. Bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan lingkungan kerjanya bersih, rapi, nyaman, dan sedap dipandang. Gedung pemerintah seharusnya menjadi contoh bagaimana ruang publik dikelola dengan baik.

Saya bahkan akan mendorong adanya kerja bakti rutin setiap pekan. Bukan karena pemerintah kekurangan petugas kebersihan, melainkan agar setiap pegawai memiliki rasa memiliki terhadap lingkungan kantornya. Kebersihan tidak semata-mata soal menyapu lantai, tetapi juga mencerminkan budaya kerja dan kepedulian.

Semua yang saya bayangkan ini mungkin terdengar sederhana. Bahkan sebagian orang mungkin menganggapnya terlalu sepele dibandingkan berbagai persoalan besar yang dihadapi pemerintah daerah.

Saya juga menyadari bahwa menjadi kepala daerah jauh lebih rumit daripada sekadar menuangkan gagasan di atas kertas. Ada tekanan politik, keterbatasan fiskal, tuntutan pembangunan, hingga berbagai kepentingan yang harus diakomodasi. Saya tidak menutup mata terhadap kenyataan itu.

Namun saya percaya, masyarakat sering kali tidak menilai pemerintah dari proyek-proyek raksasa yang hanya sesekali mereka lihat. Mereka justru menilai dari pengalaman sehari-hari: jalan yang nyaman dilalui, taman yang bersih, toilet umum yang layak digunakan, lampu jalan yang menyala, dan lingkungan yang tertata.

Hal-hal kecil itulah yang setiap hari mereka rasakan.

Karena itu saya selalu berpikir, jika persoalan sederhana yang langsung bersentuhan dengan kehidupan warga saja sulit diselesaikan, bagaimana masyarakat akan percaya bahwa persoalan-persoalan yang jauh lebih besar dapat ditangani dengan baik?

Di sinilah saya melihat pentingnya seorang kepala daerah untuk lebih sering turun ke lapangan. Bukan blusukan yang penuh protokoler, bukan pula kunjungan yang sudah dipersiapkan sedemikian rupa sehingga semua tampak sempurna. Yang dibutuhkan justru kunjungan yang apa adanya, sehingga persoalan yang sesungguhnya dapat terlihat.

Saya juga membayangkan bahwa kepedulian terhadap lingkungan tidak boleh berhenti pada pemerintah daerah.

Edukasi kepada masyarakat harus berjalan beriringan. Pertemuan rutin di tingkat RT dapat menjadi ruang untuk mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, merawat fasilitas umum, serta membangun budaya saling peduli. Dengan begitu, kebersihan kota bukan hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh warga.

Pada akhirnya, tulisan ini hanyalah sebuah imajinasi tentang langkah-langkah sederhana yang menurut saya belum sepenuhnya dioptimalkan. Mungkin saya terlalu idealis. Mungkin pula ada banyak hal yang belum saya pahami dari kompleksitas pemerintahan daerah.

Namun saya tetap percaya bahwa kepemimpinan yang baik sering kali justru terlihat dari keberhasilannya menyelesaikan persoalan-persoalan yang tampak kecil. Sebab bagi masyarakat, yang kecil itulah yang mereka jumpai setiap hari.

Belakangan saya memahami bahwa banyak kepala daerah juga menghadapi situasi yang tidak mudah. Penurunan alokasi Transfer ke Daerah membuat ruang gerak fiskal semakin terbatas. Tidak sedikit yang merasa kesulitan menjalankan berbagai program yang telah direncanakan.

Tetapi bagaimanapun, amanah sudah berada di pundak mereka.

Dalam kondisi sesulit apa pun, selalu ada ruang untuk menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat melalui tindakan-tindakan sederhana yang nyata. Memperbaiki jalan berlubang, merawat taman, memastikan toilet umum tetap layak digunakan, atau menjaga kebersihan fasilitas publik mungkin tidak selalu menjadi berita utama. Namun justru itulah bentuk pelayanan yang paling dekat dengan kehidupan warga.

Dan bisa jadi, dari hal-hal kecil seperti itulah nama baik seorang kepala daerah akan lebih lama diingat daripada sekadar deretan program besar yang hanya indah di atas kertas.

Populer

Tiga mazhab & Berebut Roti

Perbendaharaan Go Green

Menuju 2029

Teori "dua hari"

Rumor ketakutan

Pantun integritas

Membaca pikiran

Ongkos demokrasi

Sunyi berdua

Barisan sakit hati