Jejak program
-(Senin, 16 Februari 2026)-
Dalam perjalanan pulang menuju kampung halaman, saya melewati desa demi desa. Jalan yang sama, langit yang serupa, tetapi pada beberapa titik saya menangkap pemandangan baru: berdirinya dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Bangunan-bangunan itu hadir seperti penanda zaman, yang sarat makna. Saya tahu, dan kita semua tahu, mengapa SPPG didirikan. Ia adalah bagian dari program besar pemerintah: makan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah.
Di titik-titik lain perjalanan, terlihat pula proses pembangunan gedung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Ini pun bukan proyek biasa, melainkan program prioritas pemerintahan saat ini. Dua program, dua wujud fisik, satu pesan: negara sedang bekerja hingga ke pelosok.
Sebagaimana hampir semua kebijakan publik berskala besar, pro dan kontra pun mengiringi langkahnya. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah banyak disorot. KDMP juga tak luput dari perdebatan, terutama terkait implikasinya terhadap alokasi dana desa. Namun, di tengah hiruk-pikuk kritik dan kekhawatiran, saya memilih memulai dari satu titik pijak: percaya bahwa program-program ini dirancang dengan niat untuk kepentingan rakyat. Dasar pemikirannya pun terbuka dan dapat dibaca siapa saja.
Yang menarik, niat baik itu tidak berjalan sendirian. Persiapan dan implementasi program-program tersebut berada di bawah pengawasan yang ketat. Banyak pihak dilibatkan untuk memantau—baik unit yang memiliki kewenangan langsung maupun yang berada di luar struktur utama. Pengawasan berlapis ini seperti pagar yang sengaja dibangun tinggi, agar laju program tetap berada di rel yang benar. Semua itu, pada akhirnya, diarahkan pada satu tujuan: memastikan program berjalan sukses dan tidak melenceng.
Barangkali kehati-hatian ini berangkat dari satu kenyataan yang tak bisa dihindari: program-program tersebut ditopang oleh anggaran yang sangat besar. Anggaran besar selalu membawa konsekuensi besar pula. Jangan sampai sumber daya yang demikian besar hanya menghasilkan output yang biasa-biasa saja, apalagi outcome yang jauh dari harapan. Inilah risiko yang ingin dihindari, dan karena itulah semakin banyak aktor dilibatkan dalam prosesnya.
Saya pun membayangkan betapa beratnya beban kementerian dan lembaga yang menerima amanat program ini. Tenggat waktu, target capaian, tekanan publik, dan sorotan media barangkali datang bertubi-tubi, setiap hari. Di ruang-ruang kantor, pekerjaan pasti bergerak cepat, nyaris tanpa jeda. Di sinilah tanggung jawab birokrasi diuji, bukan hanya pada kemampuan menyerap anggaran, tetapi juga pada kecakapan mengelola kompleksitas.
Maka, dukungan sumber daya manusia dan mesin birokrasi yang andal menjadi kunci utama. Namun itu saja tidak cukup. Cara kerja pun perlu ditata ulang. Program dengan cakupan nasional, menjangkau ribuan desa dan jutaan penerima manfaat, tidak mungkin dijalankan dengan pola lama yang sarat administrasi. Ketika SDM terbatas, efektivitas dan efisiensi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Beban administratif perlu dipangkas agar energi birokrasi bisa difokuskan pada substansi.
Pada akhirnya, para birokrat—di pusat maupun di daerah—perlu menyadari sepenuhnya bahwa program-program ini bukan sekadar daftar kegiatan atau baris anggaran. Ia adalah tanggung jawab publik, yang jejaknya nyata dan terlihat, bahkan oleh seorang pelintas jalan yang sedang pulang kampung. Seperti dapur SPPG dan gedung KDMP yang saya lihat hari itu, kebijakan publik selalu meninggalkan tanda. Pertanyaannya, apakah tanda itu kelak akan dikenang sebagai kemajuan, atau sekadar bangunan tanpa ruh.
