Benturan narasi
-(Sabtu, 7 Februari 2026)-
Berdasarkan berbagai postingan dan percakapan di satu platform media sosial yang saya ikuti, saya mulai menangkap sebuah pola. Entah dirancang secara sadar atau tumbuh secara alamiah, ada upaya untuk membenturkan satu kebijakan pemerintah dengan kebijakan lainnya—yang dianggap lebih penting namun terpinggirkan.
Contoh paling nyata adalah bagaimana kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) diposisikan berhadap-hadapan dengan isu gaji guru honorer atau non-ASN yang hingga kini masih jauh dari kata layak. Narasi ini mengalir deras, bergaung, lalu beranak-pinak menjadi meme, video satire, dan unggahan bernada getir tentang nasib para guru non-ASN.
Pertanyaannya pun dikemas sederhana namun menghantam: alih-alih mengalokasikan anggaran besar untuk MBG, mengapa tidak dialihkan saja untuk meningkatkan kesejahteraan guru non-ASN? Argumen turunannya tak kalah kuat: pendidikan gratis dan berkualitas dinilai jauh lebih penting daripada program makan gratis. Pendidikan berkualitas, tentu saja, bertumpu pada kualitas gurunya. Dan bagaimana mungkin seorang guru dapat mengajar dengan utuh, ketika ia sendiri masih dihantui kecemasan tentang nasib diri dan keluarganya?
Jika ditarik lebih dalam, sasaran kritik ini sesungguhnya bukan semata-mata pada program MBG. Yang mengemuka adalah kegelisahan lama tentang nasib guru non-ASN—sebuah persoalan laten yang selama ini sering dibiarkan menggantung. MBG, dalam konteks ini, menjadi semacam layar tempat kegelisahan itu diproyeksikan.
Sayangnya, dalam gema yang semakin keras itu, mulai bercampur bumbu framing, bahkan hoaks, yang sengaja atau tidak sengaja memperuncing benturan. Api kecil dikipasi hingga tampak seolah dua kebijakan ini mustahil berdampingan, seakan negara harus memilih: piring anak-anak atau perut para guru.
Bagi pemerintah, situasi ini jelas menuntut kehati-hatian. MBG adalah program prioritas yang sudah berjalan hampir setahun. Dengan segala kekurangannya, ia telah melibatkan banyak ekosistem dan menyentuh jutaan penerima manfaat. Menghentikannya secara tiba-tiba bukan hanya sulit, tetapi juga tidak rasional. Yang lebih masuk akal adalah memastikan evaluasi dan perbaikan terus dilakukan, agar kritik dan masukan publik benar-benar diolah menjadi peningkatan kualitas program.
Karena itu, jika tujuan sebagian pihak adalah menghentikan MBG sepenuhnya, upaya tersebut tampak sia-sia. Energi publik akan jauh lebih berguna jika diarahkan untuk mengawal program ini agar mencapai dampak maksimal—bukan untuk saling menegasikan.
Namun di sisi lain, tuntutan mengenai kesejahteraan guru non-ASN juga tidak boleh dipandang sebagai gangguan atau distraksi. Justru di sinilah negara diuji: bagaimana memastikan mereka yang memikul tanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa dapat hidup dengan layak. Pendidikan bukan hanya soal kurikulum dan gedung sekolah, tetapi juga tentang manusia di dalamnya.
Persoalan kuncinya kembali pada satu kata klasik: anggaran. Dengan sumber daya yang terbatas dan daftar program yang panjang, prioritas kerap dipersepsikan sebagai pilihan yang saling mengorbankan. Padahal, selalu ada kemungkinan lain: jalan tengah.
Bayangkan jika MBG tidak hanya berhenti pada distribusi makanan, tetapi dirancang sebagai ekosistem yang juga membuka ruang kesejahteraan bagi guru non-ASN. Entah melalui pelibatan mereka dalam pengelolaan, pengawasan, atau integrasi program dengan aktivitas pendidikan di sekolah. Pertanyaannya bukan mungkin atau tidak, melainkan mau atau tidak kita memikirkan desain kebijakan yang saling menguatkan.
Jika fokus diarahkan pada tujuan sinergi, saya percaya satu hal: otak manusia adalah mesin ajaib. Ia mampu melahirkan gagasan inovatif dan solusi brilian, bahkan di tengah keterbatasan. Yang sering kali kurang bukanlah akal, melainkan kemauan untuk sungguh-sungguh mencari titik temu terbaik.
Dan barangkali, di situlah pekerjaan rumah kita bersama—bukan membenturkan piring dengan papan tulis, tetapi memastikan keduanya sama-sama terisi dengan layak.
