Menuju 2029
-(Senin, 3 Agustus 2026)-
Mari kita berhitung menuju 2029. Saya memang tidak tahu persis kapan pemilihan presiden akan digelar, tetapi jika benar berlangsung pada sekitar Februari 2029, maka dari hari ini jaraknya tinggal sekitar dua tahun enam bulan. Dalam politik, itu bukan rentang waktu yang panjang. Bahkan jika memperhitungkan masa kampanye dan seluruh dinamika yang mendahuluinya, hiruk-pikuk Pilpres kemungkinan sudah mulai terasa beberapa bulan sebelumnya. Artinya, waktu efektif yang dimiliki pemerintahan saat ini untuk memastikan seluruh program strategisnya benar-benar berjalan mungkin hanya tersisa sekitar dua tahun.
Pertanyaannya, apakah dua tahun itu cukup untuk membuktikan bahwa program-program unggulan pemerintah telah bekerja, memberi manfaat, dan menghasilkan dampak yang nyata bagi masyarakat?
Saya tentu tidak memiliki jawabannya. Namun, kita bisa mencoba melihatnya dari situasi yang ada hari ini.
Sejumlah program strategis masih terus menuai kritik dan sorotan. Salah satunya adalah program koperasi yang belakangan mendapat perhatian besar. Dari apa yang saya lihat di lapangan—meski hanya berdasarkan beberapa contoh—ada bangunan yang sudah selesai dibangun, bahkan tampak siap digunakan. Namun hingga sekarang, aktivitas yang dijanjikan belum juga berjalan. Gedungnya sudah berdiri, tetapi denyut kehidupannya belum terasa. Pertanyaan sederhana pun muncul: sampai kapan kondisi seperti ini akan bertahan?
Saya membayangkan, seorang presiden tentu ingin segera melihat program-program yang menjadi andalannya benar-benar hidup. Bukan sekadar menjadi proyek yang selesai secara administratif, melainkan menghadirkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat. Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah kebijakan bukanlah berapa banyak anggaran yang telah dibelanjakan atau berapa banyak bangunan yang berhasil didirikan, melainkan seberapa besar manfaat yang benar-benar sampai kepada rakyat.
Namun, mengubah gagasan menjadi kenyataan memang tidak sesederhana membalik telapak tangan. Di lapangan, tantangannya tidak sedikit. Selain persoalan birokrasi dan koordinasi, selalu ada kelompok-kelompok yang merasa ruang ekonominya akan tergeser ketika sebuah program baru hadir. Sebagian mungkin kehilangan peluang usaha, sebagian lagi khawatir kehilangan posisi yang selama ini mereka nikmati. Dalam setiap perubahan besar, selalu ada pihak yang berharap perubahan itu berhasil dan ada pula yang diam-diam berharap sebaliknya.
Meski demikian, roda sudah terlanjur berputar. Program telah diumumkan dengan gegap gempita. Anggaran telah dialokasikan. Infrastruktur mulai dibangun. Sumber daya manusia pun telah dipersiapkan melalui berbagai pelatihan. Terlalu banyak energi yang telah dicurahkan untuk berhenti di tengah jalan. Karena itu, masuk akal jika dalam satu tahun ke depan pemerintah akan berusaha memastikan program-program tersebut benar-benar beroperasi, bukan lagi sekadar siap dioperasikan.
Andaikan pada pertengahan 2027 seluruh koperasi yang dirancang itu sudah mulai berjalan, maka waktu yang tersisa menuju Pilpres tinggal sekitar satu setengah tahun. Itu pun bukan waktu yang panjang. Sebab sebuah program publik membutuhkan jeda sebelum manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Ada proses membangun kepercayaan, membentuk kebiasaan, lalu perlahan menghasilkan dampak yang dapat dilihat.
Di titik inilah dimensi politik dan dimensi kebijakan menjadi sulit dipisahkan. Sangat mungkin presiden petahana kembali mencalonkan diri. Jika itu terjadi, tentu ada kepentingan agar program-program yang baru dirintis tidak berhenti di tengah jalan. Tidak ada pemimpin yang ingin proyek besar yang menjadi identitas pemerintahannya justru kehilangan momentum ketika hasilnya belum sepenuhnya terlihat.
Jika program-program tersebut benar-benar menyentuh kehidupan masyarakat bawah, dampaknya mungkin tidak memerlukan kampanye yang berlebihan. Ketika seseorang merasakan manfaat secara langsung—akses ekonomi yang lebih baik, pelayanan yang lebih mudah, atau peluang usaha yang lebih terbuka—ia akan membentuk penilaiannya sendiri. Pengalaman sering kali lebih meyakinkan daripada seribu pidato politik. Dan dari pengalaman itulah preferensi politik dapat tumbuh secara alami.
Karena itulah, saya menduga dua tahun enam bulan ke depan akan menjadi periode yang penuh percepatan. Pemerintah tidak lagi memiliki kemewahan waktu. Berbagai hambatan birokrasi akan diupayakan untuk dipangkas. Target-target akan dikejar lebih agresif. Bahkan mungkin akan muncul berbagai langkah yang bagi sebagian orang terasa tidak lazim, tergesa-gesa, atau bahkan mengejutkan. Apa yang terlihat seperti akrobat birokrasi sesungguhnya bisa jadi merupakan konsekuensi dari perlombaan melawan waktu.
Tentu, semua ini hanyalah pembacaan saya atas situasi yang sedang berlangsung. Waktu akan menjadi penguji yang paling jujur. Apakah percepatan itu akan menghasilkan perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat, atau justru menyisakan pekerjaan rumah yang belum selesai, hanya perjalanan menuju 2029 yang akan memberikan jawabannya.