Demokrasi digital

-(Selasa, 25 Agustus 2026)-

Saya kadang tidak memahami jalan pikiran sebagian orang yang disebut kaum intelektual atau akademisi ketika membicarakan demokrasi. Bukan karena saya merasa paling memahami demokrasi, tetapi karena ada argumen tertentu yang menurut saya justru membuat persoalan menjadi lebih rumit daripada yang sebenarnya.

Misalnya, ada pendapat bahwa demokrasi di negeri ini sudah tidak ada. Salah satu alasannya adalah prinsip one man, one vote dianggap tidak lagi berlaku. Mengapa? Karena hari ini ada influencer atau buzzer yang memiliki jutaan pengikut. Ketika seorang influencer menyatakan dukungan kepada seorang kontestan dalam pemilu, pengikutnya dianggap akan mengikuti pilihan tersebut.

Di sinilah saya mulai bertanya-tanya: bagaimana fenomena semacam itu dapat dijadikan bukti bahwa demokrasi sudah tidak ada?

Bukankah setiap orang tetap datang ke bilik suara dengan satu suara?

Seorang influencer boleh saja memiliki jutaan pengikut. Ia boleh memiliki pengaruh besar. Bahkan mungkin satu unggahannya dapat dilihat jutaan orang dalam hitungan jam. Tetapi ketika hari pemungutan suara tiba, ia tetap hanya memiliki satu suara. Begitu pula dengan pengikutnya. Mereka masing-masing tetap memiliki satu suara.

Kalau kemudian jutaan orang memilih kandidat yang sama karena terpengaruh oleh seorang influencer, persoalannya bukan lagi hilangnya prinsip one man, one vote. Prinsip itu tetap ada. Yang berubah adalah bagaimana preferensi politik seseorang terbentuk sebelum ia menggunakan hak pilihnya.

Ini dua persoalan yang berbeda.

Demokrasi tidak pernah menjanjikan bahwa setiap orang akan membuat pilihan politik secara steril, tanpa pengaruh dari siapa pun. Sejak dulu manusia memilih karena dipengaruhi banyak hal: keluarga, tokoh agama, guru, teman, media massa, lingkungan sosial, organisasi, bahkan percakapan di warung kopi. Seorang tokoh masyarakat yang didengar oleh ribuan orang juga pada dasarnya memiliki pengaruh politik.

Lalu apa yang berubah?

Teknologilah yang membuat skala pengaruh itu menjadi luar biasa besar.

Dulu, seorang tokoh mungkin membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk memengaruhi ribuan orang melalui ceramah, pertemuan, surat kabar, atau televisi. Sekarang, seorang influencer dapat menyampaikan pendapat politik kepada jutaan orang hanya dengan sebuah unggahan. Jarak antara seseorang yang berbicara dan massa yang mendengarkan hampir menghilang.

Di titik inilah saya justru melihat persoalan demokrasi yang lebih serius: bukan semata-mata pada influencer, melainkan pada ekosistem digital yang memungkinkan pengaruh diproduksi, diperbesar, dan berulang-ulang disodorkan kepada kita.

Dan di dalam ekosistem itu ada algoritma.

Algoritma tidak sekadar menyampaikan apa yang ingin kita lihat. Ia belajar dari apa yang kita sukai, apa yang kita tonton sampai selesai, apa yang kita komentari, apa yang kita bagikan, bahkan apa yang membuat kita marah. Setelah itu, ia menyodorkan lebih banyak hal yang serupa.

Kita akhirnya tidak hanya hidup dalam ruang informasi, tetapi dalam ruang informasi yang dipersonalisasi.

Orang yang menyukai kandidat A akan terus disuguhi konten yang menguatkan A. Orang yang membenci kandidat B akan semakin sering menemukan konten yang memperburuk citra B. Lama-kelamaan, seseorang bisa merasa bahwa apa yang muncul di layar ponselnya adalah gambaran utuh tentang kenyataan, padahal mungkin itu hanya potongan kenyataan yang dipilihkan oleh algoritma.

Di sinilah demokrasi menghadapi tantangan baru.

Masalahnya bukan lagi sekadar siapa yang mempunyai satu suara. Masalah yang jauh lebih penting adalah: bagaimana seseorang sampai pada keputusan menggunakan suaranya?

Sebab suara yang sama-sama bernilai satu dapat dibentuk melalui proses informasi yang sama sekali berbeda. Ada orang yang membaca berbagai sumber sebelum memilih. Ada yang mengikuti satu tokoh saja. Ada yang memilih berdasarkan program. Ada yang memilih karena identitas. Ada pula yang memilih karena sebuah video berdurasi tiga puluh detik yang lewat di beranda media sosialnya.

Tetapi sekali lagi, saya tidak melihat alasan untuk menyimpulkan bahwa karena ada influencer, maka demokrasi otomatis telah mati.

Justru saya merasa aneh jika seorang influencer dianggap sebagai masalah hanya karena ia memiliki pengaruh. Bukankah inti dari komunikasi publik memang memengaruhi orang lain? Bukankah politisi sendiri bekerja dengan cara memengaruhi? Bukankah media massa juga memiliki pengaruh? Bukankah akademisi, tokoh agama, aktivis, pengusaha, selebritas, bahkan orang tua di rumah juga dapat memengaruhi pilihan seseorang?

Kalau begitu, apakah orang yang memiliki pengaruh harus kehilangan hak politiknya?

Apakah ketika pemilu berlangsung, influencer harus dilarang berkampanye hanya karena jumlah pengikutnya terlalu banyak? Atau mereka harus diwajibkan bersikap netral sementara orang lain bebas menyampaikan pilihan politiknya?

Saya belum menemukan logika yang benar-benar masuk akal dalam cara berpikir semacam itu.

Tentu saja bukan berarti semua perilaku influencer dapat dibenarkan. Jika mereka menyebarkan informasi palsu, melakukan manipulasi, menerima imbalan politik secara ilegal, melakukan kampanye hitam, atau menggunakan pengaruhnya untuk melakukan pelanggaran hukum, tentu harus ada aturan yang berlaku. Tetapi persoalannya adalah perilaku yang melanggar aturan, bukan statusnya sebagai orang yang memiliki banyak pengikut.

Kita tidak bisa mengatakan bahwa seseorang merusak demokrasi hanya karena banyak orang mendengarkannya.

Kalau logika itu dipakai secara konsisten, maka seorang tokoh agama yang memiliki jutaan jamaah, seorang akademisi yang memiliki jutaan pembaca, seorang pemimpin organisasi dengan jutaan anggota, atau seorang pemilik media dengan jutaan audiens juga harus dicurigai sebagai ancaman demokrasi.

Padahal demokrasi justru dibangun di atas kebebasan orang untuk berbicara, memengaruhi, meyakinkan, dan berbeda pendapat.

Yang perlu kita awasi adalah ketika pengaruh berubah menjadi manipulasi.

Dan menurut saya, di sinilah diskusi tentang demokrasi digital seharusnya diarahkan. Kita perlu membicarakan transparansi algoritma, disinformasi, microtargeting, manipulasi opini, bot, akun palsu, produksi konten secara massal, serta kemampuan platform digital membentuk ruang informasi yang berbeda untuk setiap orang.

Sebab ancaman demokrasi hari ini mungkin tidak datang seperti seorang diktator yang tiba-tiba membubarkan parlemen. Ia bisa datang lebih halus: melalui layar ponsel yang terus-menerus menyodorkan kepada kita apa yang ingin kita percaya.

Influencer hanyalah salah satu aktor di dalam ekosistem itu. Mereka bisa menjadi bagian dari masalah, tetapi tidak otomatis menjadi penyebab matinya demokrasi.

Saya justru khawatir kita terlalu sibuk menyalahkan orang yang berdiri di depan panggung, sementara lupa melihat siapa yang mengatur pencahayaan, memperbesar suara, memilih siapa yang muncul di layar, dan menentukan siapa yang terus-menerus kita lihat.

Demokrasi tidak mati hanya karena seseorang memiliki jutaan pengikut.

Demokrasi baru benar-benar berada dalam bahaya ketika warga kehilangan kebebasan untuk berpikir, memilih, berbeda pendapat, dan menentukan pilihan tanpa manipulasi yang sistematis.

Karena itu, persoalannya bukan apakah seorang influencer mempunyai satu suara atau mampu memengaruhi jutaan orang. Persoalan yang jauh lebih penting adalah apakah jutaan orang tersebut masih memiliki kesempatan untuk berpikir dan memilih secara bebas.

Di situlah, menurut saya, percakapan tentang demokrasi di era media sosial seharusnya dimulai.