Pembiayaan SBSN Pada Proyek Infrastruktur

Oleh Sigid Mulya

Dimuat di Koran Pontianak Post, Senin 27 Juni 2022 dan website Pontianak Post tanggal 29 Juni 2022 pada link: https://pontianakpost.jawapos.com/opini/29/06/2022/pembiayaan-sbsn-pada-proyek-infrastruktur/

------------------------------------------------------

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) telah menjadi salah satu instrumen anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Sejak tahun 2013 pemerintah menggunakan SBSN sebagai salah satu alternatif pembiayaan infrastruktur. Tentu, infrastruktur yang dimaksudkan adalah proyek infrastruktur yang bersifat prioritas dan memiliki output dan outcome yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Berdasarkan rilis Kementerian Keuangan, perkembangan pembiayaan proyek SBSN menunjukkan angka yang signifikan. Tahun 2021 nilai proyek yang dibiayai SBSN mencapai Rp27,58 triliun, padahal pada tahun 2013, yaitu saat pemerintah baru memulai menggunakan SBSN, proyek yang dibiayai SBSN hanya sebesar Rp800 miliar. Hal ini juga menunjukan kepercayaan masyarakat untuk memilih SBSN sebagai alternatif instrumen investasi.

Merujuk definisinya, SBSN atau dikenal dengan istilah sukuk, merupakan bukti utang pemerintah kepada masyarakat pada suatu proyek dimana masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh pendapatan dan berhak mendapatkan kembali dananya jika telah jatuh tempo. Berbeda dengan surat utang negara (SUN), SBSN diterbitkan berdasarkan prinsip syariah. Oleh karena itu, proyek-proyek yang dibiayai dari SBSN adalah proyek yang tidak melanggar ketentuan syariah.

 

Perkembangan Proyek SBSN di Kalbar

Menurut data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Kalbar, pada tahun 2022 dari alokasi APBN yang disalurkan oleh enam Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Kalbar sebesar Rp15,4 triliun, sebanyak 6,58% merupakan alokasi proyek SBSN atau senilai Rp1,01 triliun. Dibandingkan dengan tahun 2021, alokasi proyek SBSN di Kalbar mengalami peningkatan, dimana alokasi tahun 2021 sebesar Rp964 miliar atau 5,73% dari keseluruhan alokasi APBN yang disalurkan KPPN di Kalbar. Secara umum, sumber dana APBN terdiri dari rupiah murni, pinjaman luar negari, pendapatan negara bukan pajak, pendapatan badan layanan umum, hibah dan SBSN.

Berdasarkan data Kanwil DJPb Kalbar, pembiayaan SBSN di Kalbar telah ada sejak tahun 2016, dengan alokasi sebesar Rp133 miliar atau memiliki porsi 1,45% dari total anggaran yang dikelola enam KPPN di Kalbar. Artinya, selama kurun waktu 2016-2022, pembiayaan SBSN di Kalbar mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Dengan basis data alokasi tahun 2016, peningkatan alokasi pembiayaan SBSN di Kalbar tahun 2022 mencapai 661%.

 

Kinerja Realisasi Proyek SBSN

            Dari tahun ke tahun, kinerja realisasi proyek SBSN mengalami fluktuasi. Pada awal alokasi SBSN hadir di Kalimantan Barat, belum diimbangi dengan kinerja realisasi yang tinggi. Kemungkinan hal ini disebabkan karena baru pertama kali sehingga masih memerlukan proses pembelajaran dan adaptasi dalam pelaksanaan proyek SBSN. Seiring waktu, kinerja realisasi proyek SBSN mengalami peningkatan.

            Tahun 2017 dan 2018 realisasinya mencapai 83,05%  dan 82,04%, yang kemudian pada tahun 2019 turun menjadi 69,66%. Justru di masa pandemi covid-19 tahun 2020 dan 2021, kinerja realisasi proyek SBSN mengalami peningkatan, yaitu sebesar 88,91% dan 84,09%. Artinya, meskipun terjadi pandemi, pembangunan infrastruktur di Kalbar melalui pembiayaan SBSN tetap berjalan dengan baik.

Untuk tahun 2022, sampai dengan tanggal 17 Juni 2022, realisasi proyek SBSN di Kalbar baru sebesar 7,64%. Mengingat sama-sama belanja modal, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan proyek SBSN relatif sama dengan proyek-proyek pemerintah lainnya. Sesuai karakter pelaksanaan belanja modal, realisasinya selalu menunjukkan grafik yang melonjak di periode terakhir.

Sebenarnya pemerintah melalui Kemenkeu telah menargetkan realisasi belanja modal pada triwulan II sebesar 40%, sebagaimana tertuang dalam peraturan tentang indikator kinerja pelaksanaan anggaran kementerian/lembaga. Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan proyek SBSN menyebabkan target triwulan II tersebut sulit diraih.

Selain itu, kondisi tersebut juga terjadi karena seluruh pihak berupaya memastikan seluruh kebijakan dan aspek teknis dalam pembangunan proyek SBSN ini dikelola dan dilaksanakan secara baik, prudent, dan akuntabel.

 

Rekomendasi

            Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan dan rekomendasi terkait pelaksanaan proyek SBSN. Petama, sejak tahun 2016, SBSN telah mampu memberikan alternatif pembiayaan bagi pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat Kalimantan Barat.

            Kedua, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terutama para investor yang telah menaruh dananya pada instrumen SBSN, informasi terkait keberhasilan pembangunan infrastruktur dari dana SBSN perlu dipublikasikan. Diharapkan dengan kepercayaan publik yang semakin tinggi, keinginan masyarakat untuk menempatkan investasinya pada SBSN juga meningkat. Tentu, hal ini akan sangat membantu pemerintah yang tengah getol dalam pembangunan infrastruktur.

           Ketiga, hadirnya proyek-proyek SBSN di Kalimantan Barat perlu juga diketahui oleh masyarakat Kalimantan Barat. Selain menjadi bagian dari upaya transparansi atas pelaksanaan APBN, diharapkan menjadi sarana edukasi bagi masyarakat Kalbar mengenai SBSN, dimana melalui instrumen investasi SBSN, masyarakat dapat berpartisipasi secara langsung dalam pembangunan Kalbar.

Keempat, mendorong kementerian teknis dan pemerintah daerah untuk membuat inovasi dan melakukan berbagai terobosan guna meningkatkan kinerja realisasi belanja modal. Tidak saja pada pelaksanaan belanja modal dari SBSN, termasuk juga pada pelaksanaan belanja modal dari sumber pembiayaan lainnya. Selain memang selaras dengan arahan Presiden, percepatan belanja modal memiliki pengaruh positif bagi peningkatan laju pertumbuhan ekonomi.

 

***


Populer

The Last Kasi Bank dan Manajemen Stakeholder

Oleh Sigid Mulya
Selama ini tugas penatausahaan penerimaan negara dilakukan oleh satu seksi di KPPN yang disebut Seksi Bank. Rentetan pekerjaan dari pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara baik pajak maupun non pajak merupakan bagian dari tugas utama di Seksi Bank. Dengan implementasi MPN G2, pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara dilakukan secara tersentral oleh KPPN Khusus Penerimaan di Jakarta. Sehingga, boleh dikata Seksi Bank akan kehilangan pekerjaan. Jauh-jauh hari, soal ini sudah diprediksi. Maka, tepat tanggal 1 Juli 2016, ramalan itu akan benar-benar terjadi karena MPN G2 akan diterapkan secara penuh. Lantas, apa yang akan terjadi dengan Kepala Seksi atau Kasi Bank seperti saya? Terus terang, saya tidak terlalu risau. Kalau pun grade saya turun, memang sudah sewajarnya karena beban tugas saya berkurang. Oops …, itu bila Seksi Bank masih bertahan. Tapi, saya tidak begitu yakin. Dalam hati, saya berharap menjadi Kasi Bank terakhir. The Last Kasi Bank. Sepertinya terdengar
Read more »

DAK Fisik dan Dana Desa, Mengapa Dialihkan Penyalurannya?

Oleh Sigid Mulya
Selama ini, penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa (DFDD) melalui KPPN Jakarta II. Di targetkan pada bulan April nanti, akan beralih penyalurannya melalui KPPN di seluruh Indonesia --kecuali Jakarta, karena DKI tidak menerima DFDD. Mengapa dialihkan? Ketika seorang ayah memberikan uang pada anaknya, apakah yang ingin diketahui oleh ayah itu? Saya ingin memberikan perumpamaan berikut ini. Ada seorang ayah yang telah bercerai, yang kemudian hidup di Ibukota, sementara 10 bekas istri dan 10 anaknya bertempat tinggal jauh di seberang pulau. Karena rasa tanggung jawab pada anak-anaknya, setiap tiga bulan ia mentransfer sejumlah uang kepada si anak. Ada satu persyaratan sebelum anak-anak ini menerima  jatah. Mereka harus menyampaikan laporan tentang penggunaan uang yang telah diterima sebelumnya. Setelah setahun, si ayah ini galau dan gusar dengan laporan yang disampaikan anak-anaknya. Benarkah isi laporan itu?  Ia merasa belum yakin. Ia ingin sekali memantau output dari penggunaan u
Read more »

Menggagas Jabatan AR di KPPN

Oleh Sigid Mulya
Saya mulai dengan browsing di internet. Saya mendapat definisi Account Representative ( AR) seperti ini: “ account representative: someone in charge of a client's account for an advertising agency or brokerage or other service business”. Lalu, saya coba intip Keputusan Menteri Keuangan nomor 98/KMK.01/2006 tentang Account Representative Pada Kantor Pelayanan Pajak Yang Telah Mengimplementasikan Organisasi Modern. Saya sitir uraian yang ada di KMK itu, berikut ini. Account Representative adalah pegawai yang diangkat pada setiap Seksi Pengawasan dan Konsultasi di Kantor Pelayanan Pajak yang telah mengimplementasikan Organisasi Modern. AR   mempunyai tugas : melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan wajib pajak; bimbingan/himbauan dan konsultasi teknik perpajakan kepada wajib pajak; penyusunan profil wajib pajak; analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi; dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Read more »

Setelah Full MPN G2, What Next KPPN?

Oleh Sigid Mulya
Transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan tengah berlangsung. Ada arah dan target yang telah ditetapkan. Untuk mencapainya diawali dengan langkah-langkah yang disebut inisiatif strategis. Salah satunya adalah Sistem MPN G2 atau e-billing. Inisiatif ini diusung oleh Ditjen Perbendaharaan dan menjadi program unggulan. Dengan MPN G2, setoran atas penerimaan negara dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Ada banyak kemudahan yang disediakan pemerintah bagi wajib pajak dan masyarakat untuk menunaikan kewajibannya. Dalam hitungan beberapa bulan lagi, insyaallah MPN G2 secara full dilaksanakan. Jelas, hal ini akan berdampak kepada unit vertikal Kemenkeu, khususnya instansi vertikal DJPBN yaitu KPPN. Beberapa pekerjaan yang ada di KPPN daerah akan hilang atau berpindah ke KPPN Khusus Penerimaan di Jakarta. Oleh karena dengan MPN G2, penatausahaan penerimaan negara dilakukan secara tersentral di pusat. Di beberapa KPPN dampak ini sudah mulai terasa. Ada satu seksi di KPPN yai
Read more »

Perbendaharaan Go Green

Oleh Sigid Mulya
Perbendaharaan Go Green . Konsepnya adalah green office . Kantor-kantor modern dengan visi lingkungan sudah menerapkannya. Lihatlah kantor Google atau barangkali Anda punya contoh lainnya. Keren bukan? Saya pengen punya kantor seperti itu. Ada 6 program: penghematan listrik, penghematan air, penghematan kertas, peningkatan kenyamanan, program kebersihan dan program penghijauan. Sejatinya itu bukan sesuatu yang benar benar baru. Dikemas kembali dengan momentum yang tepat untuk memberikan gaung yang besar dan menjalar. Kita bikin pemantik di Hari Bakti, lalu menerbitkan surat edaran dan menggemakan saat Rapimnas.  Kita daulat Menteri untuk melaunching. Beliau mengapresiasi sekaligus memberikan tantangan: efisiensi listrik, air dan kertas. Rewardnya nanti untuk meningkatkan kenyamanan yang identik dengan kebahagiaan serta kegembiraan. Bagaimana caranya?  Bukan tugas anda untuk memikirkan itu. Mungkin kalimat barusan agak sinis. Karena kebanyakan orang akan  menanggapinya dengan po
Read more »

Everything you can imagine is real - Pablo Picasso

Oleh Sigid Mulya
Ditulis: 9 Pebruari 2019 Mata saya tetiba tertarik pada tulisan di tembok. Yang bunyinya seperti judul tulisan ini. "Apapun yang bisa kamu bayangkan adalah kenyataan." Saya berusaha mencernanya. Mencoba mencari buktinya. Setidaknya, saya bilang pada seseorang di dekat saya akan menulisnya. Benarkah quote itu? Saya menduga, kalimat itu diucapkan atau ditulis Pablo dalam suatu konteks atau kejadian. Itu yang saya belum tahu. Dan belum berusaha mencari tahu. Sebagaimana banyak terjadi belakangan ini. Ucapan, video, rekaman seseorang hanya disajikan sepotong. Yang kemudian memunculkan persepsi negatif. Yang juga menjadi tren untuk menghantam lawan. Yang akhirnya menimbulkan fitnah. Kadang memang itu tujuannya. Lagi lagi semua bersumber dari persaingan politik. Tidak lebih. Pada sekitar tahun 1998, saya menulis cerita. Entah sekarang tercecer dimana cerpen itu. Belum pernah saya posting. Dalam cerita itu saya mengkhayalkan kehidupan saya di masa depan bersama
Read more »

"Penajaman" Treasury Pada KPPN

Oleh Sigid Mulya
Diantara fungsi treasury adalah penyaluran dana, perencanaan kas dan akuntansi pelaporan. Penyaluran dana APBN menjadi tugas dan fungsi KPPN. Tapi sebatas menyalurkan dana. Apakah dana itu tepat sasaran dan tepat waktu penyaluran, saya lihat belum ada campur tangan KPPN kearah sana. Kedepan, saya kira penting sekali peran ini dimainkan oleh KPPN. Tidak sekedar menyalurkan dana, tetapi memastikan dana yang dibayarkan tepat sasaran dan tepat waktu. Kalau tunjangan bisa dibayarkan setiap bulan, mengapa harus dirapel? Kalau BSM semester satu bisa dibayarkan lebih awal, mengapa harus menunggu dibayarkan di semester dua. Kalau honor PPNPN bisa dibayarkan pada tanggal 1, mengapa harus tertunda sampai tanggal 10, dst. Karena bukan domain KPPN untuk melakukan audit satker, maka cara yang bisa ditempuh adalah dengan transparansi dan edukasi. Jalan ke arah transparansi bisa melalui tiga cara: publikasi, monitoring dan pengaduan. Publikasi pelaksanaan anggaran sangat bisa dilakukan oleh K
Read more »

Pengembangan Organisasi

Oleh Sigid Mulya
Belum juga saya duduk di kursi baru, saya sudah dihantui oleh pertanyaan: apa yang akan saya lakukan dengan organisasi ini? Di inbox juga ada pesan singkat: “saya nitip organisasi dalam mengawal transformasi kelembagaan TANPA melupakan kondisi pegawai.” Saya mulai mencari tahu tentang jabatan baru saya, apa tugas dan wewenangnya. Saya awali dengan menemukan arti paduan kata “pengembangan organisasi”. D i KBBI, “ pengembangan ” dimaknai: proses, cara, perbuatan mengembangkan. Sedangkan “ mengembangkan ” artinya: membuka lebar-lebar; membentangkan; menjadikan besar (luas, merata dsb); menjadikan maju (baik, sempurna dsb). Kata “o rganisasi ” di KBBI artinya : kesatuan (susunan dsb) yang terdiri atas bagian-bagian (orang dsb) dalam perkumpulan dsb; kelompok kerja sama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Lalu, apakah “pengembangan organisasi” secara simpel bisa diartikan sebagai pembesaran organisasi. Mestinya begitu. Jadi, bila sebaliknya, orga
Read more »