Ongkos demokrasi

Oleh Sigid Mulyadi

-(Selasa, 4 Agustus 2026)-

Saya tidak pernah menghitung secara pasti berapa jumlah kepala daerah yang telah ditangkap KPK. Namun, rasanya angkanya sudah lebih dari sepuluh. Secara statistik, mungkin jumlah itu tampak kecil jika dibandingkan dengan keseluruhan kepala daerah di Indonesia. Tetapi untuk perkara korupsi yang melibatkan pejabat publik, angka sekecil apa pun seharusnya cukup untuk membuat kita gelisah.

Anehnya, semakin sering peristiwa itu terjadi, semakin besar pula risiko kita menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa. Penangkapan kepala daerah tidak lagi mengejutkan, melainkan sekadar menjadi berita yang lewat begitu saja. Padahal, di balik setiap kasus selalu tersimpan pertanyaan yang lebih penting daripada sekadar siapa yang ditangkap: apa yang sebenarnya sedang terjadi dengan sistem yang kita bangun?

Pertanyaan itu layak diajukan karena kita tentu tidak ingin daftar kepala daerah yang berurusan dengan KPK terus bertambah. Hukuman memang penting, tetapi pencegahan jauh lebih penting. Sebab, jika sebuah pola terus berulang, mungkin masalahnya bukan hanya terletak pada orangnya, melainkan juga pada sistem yang mengelilinginya. Sistem yang baik seharusnya bukan hanya mampu menghukum pelanggaran, tetapi juga mempersempit ruang bagi pelanggaran untuk terjadi.

Selama ini, salah satu penjelasan yang paling sering muncul adalah tingginya biaya demokrasi. Untuk menjadi kepala daerah, seseorang harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Bahkan jika seluruh proses dilakukan secara legal, tanpa praktik politik uang sekalipun, biaya kampanye tetap sangat besar. Apalagi jika kontestasi diwarnai praktik-praktik yang melanggar hukum, kebutuhan dananya tentu berlipat ganda.

Di sinilah persoalan mulai menjadi rumit. Ketika jabatan diperoleh melalui biaya yang sangat mahal, muncul godaan untuk mengembalikan modal setelah kekuasaan berada di tangan. Tentu tidak semua kepala daerah berpikir demikian. Banyak yang tetap menjaga integritasnya. Namun, kita juga tidak bisa menutup mata bahwa tekanan ekonomi dan politik semacam itu dapat menjadi pintu masuk bagi lahirnya penyimpangan.

Jika diagnosisnya demikian, maka solusi yang ditawarkan pun tidak boleh berhenti pada seruan moral semata.

Pertama, kita memerlukan lebih banyak pemimpin yang benar-benar telah selesai dengan urusan pribadinya. Bukan berarti hanya orang kaya yang layak menjadi kepala daerah, tetapi mereka yang memiliki kemandirian ekonomi cenderung tidak melihat jabatan sebagai alat untuk memperkaya diri. Jabatan menjadi ruang pengabdian, bukan kesempatan mengembalikan investasi politik.

Kedua, demokrasi harus dibuat lebih murah. Selama ongkos politik tetap tinggi, selalu ada risiko sebagian calon mencari jalan pintas untuk menutup biaya yang telah mereka keluarkan. Gagasan ini sebenarnya sudah lama menjadi bahan diskusi, tetapi hingga kini kita belum menemukan formulasi yang benar-benar mampu menekan biaya kontestasi politik tanpa mengurangi kualitas demokrasi itu sendiri.

Ketiga, struktur gaji dan tunjangan kepala daerah juga patut dievaluasi secara objektif. Pertanyaannya bukan semata-mata apakah jumlahnya besar atau kecil, melainkan apakah sistem remunerasi yang ada sudah cukup menciptakan rasa keadilan dan mengurangi insentif untuk mencari penghasilan dari cara-cara yang tidak semestinya. Tentu, besarnya gaji bukan jaminan seseorang bebas dari korupsi. Namun, desain insentif tetap merupakan bagian dari sistem yang layak dikaji.

Keempat, ada gagasan yang lebih radikal, yakni kepala daerah tidak lagi dipilih secara langsung oleh rakyat, melainkan ditunjuk oleh presiden. Saya menyadari usulan ini akan memantik perdebatan karena bertentangan dengan desain demokrasi yang kita jalankan saat ini. Namun, sebagai sebuah gagasan, ia tetap layak didiskusikan. Demokrasi memiliki banyak model, dan setiap negara memilih mekanismenya sendiri sesuai kebutuhan serta tantangan yang dihadapi. Apakah Indonesia perlu mengubahnya atau tidak, tentu merupakan perdebatan yang jauh lebih besar daripada sekadar persoalan korupsi kepala daerah.

Empat gagasan tersebut tentu bukan jawaban final. Mungkin ada banyak solusi lain yang lebih baik. Namun, saya khawatir kita terlalu sibuk menghitung berapa banyak kepala daerah yang ditangkap, sementara semakin sedikit yang bersedia memikirkan bagaimana mencegah penangkapan itu terjadi lagi.

Penguatan integritas melalui pendidikan, pembinaan, dan internalisasi nilai-nilai antikorupsi tetap penting. Akan tetapi, pengalaman menunjukkan bahwa moralitas individu sering kali berhadapan dengan godaan yang diciptakan oleh sistem. Seperti pagar yang kokoh di tepi jurang, sistem yang baik bukan dibangun karena semua orang pasti akan terjatuh, melainkan karena siapa pun bisa tergelincir.

Pada akhirnya, manusia memang memiliki hawa nafsu yang tidak selalu mudah dikendalikan. Karena itulah kita membutuhkan sistem yang mampu membatasi peluang penyimpangan, bukan sekadar berharap setiap orang memiliki karakter yang sempurna. Sebab, tata kelola yang baik bukan dibangun di atas keyakinan bahwa semua orang akan selalu jujur, melainkan di atas kesadaran bahwa siapa pun dapat tergoda ketika kesempatan itu tersedia.

Populer

Tiga mazhab & Berebut Roti

Oleh Sigid Mulyadi
  Kesimpulan saya, setidaknya ada 3 mazhab: konservatif, TIK dan diantara keduanya. Konservatif cenderung filosofis sesuai dengan UU yang sudah mereka buat pada jaman sebelumnya. Mereka berusaha bertahan bahwa pembagian kewenangan itu sudah diatur dalam UU dan itulah yang harus mereka pertahankan. Mereka sangat berhati-hati. Hukum menjadi rujukan utama. Semuanya harus sesuai dengan koridor hukum. Kelompok TIK bisa dibilang liberal, mengikuti perkembangan teknologi dan aplikasi yang mereka kembangkan. Slogannya selalu sama bahwa perubahan adalah keniscayaan. Yang tidak mau berubah akan punah seperti Dinosaurus. Bisa dibilang agak abai dengan UU. Atau setidaknya tafsir atas UU itu mereka kembangkan sendiri tanpa harus berpegangan pada filosofi lahirnya UU itu. Dalam perkembangannya mereka cenderung memaksa peraturan untuk menyesuaikan dengan TI yang mereka bangun. Karena itu kemudian, yang sebenarnya sudah mereka sadari, beberapa kewenangan sedikit demi sedikit bergeser mere...
Read more »

Membaca pikiran

Oleh Sigid Mulyadi
-(Kamis, 7 Agustus 2025)- Dalam film Fantastic Beasts and Where to Find Them, ada seorang penyihir perempuan cantik berambut pirang bernama Queenie Goldstein. Ia memiliki kemampuan membaca pikiran orang lain. Dengan mudah, ia bisa memahami apa yang ada di benak seseorang—dan karenanya, dapat memanipulasi mereka dengan halus. Di dunia nyata, kita kadang juga menjumpai seseorang yang tampak begitu fasih menjelaskan isi pikiran orang lain hanya berdasarkan apa yang ia lihat. Saya tidak tahu apakah ia benar-benar memiliki “kemampuan sihir” seperti tokoh dalam film di atas, atau itu sekadar asumsi dan praduga belaka. Namun yang mengkhawatirkan adalah ketika sebagian orang mempercayainya sebagai fakta. Yang menjadi lebih menarik adalah ketika “analisis” tersebut digunakan untuk memenangkan satu pihak dan menjatuhkan pihak lainnya. Tampaknya, inilah yang sedang kita saksikan bersama akhir-akhir ini. Seharusnya, analisis dibangun berdasarkan data. Namun, yang terjadi justru: ada lompatan logik...
Read more »

Pesisir Vs Pedalaman

Oleh Sigid Mulyadi
-(Jumat, 31 Juli 2026)- Bagaimanapun, tinggal di wilayah pesisir menghadirkan pilihan cara menikmati hidup yang lebih beragam dibanding tinggal di pedalaman. Saya mengatakan ini bukan karena menganggap salah satunya lebih baik, melainkan karena pernah merasakan keduanya. Ada pengalaman yang hanya bisa ditemukan ketika laut menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, sebagaimana ada pula ketenangan khas yang hanya dimiliki pedalaman. Saya tak perlu berdebat tentang mana yang lebih istimewa. Cukuplah saya bercerita tentang apa yang saya lihat. Menjelang sore, terutama pada hari libur, tepi laut selalu berubah menjadi ruang bersama. Orang-orang datang tanpa agenda yang rumit. Ada yang sekadar duduk memandangi garis cakrawala, ada yang membawa pancing, ada yang menikmati jajanan sederhana, dan tak sedikit yang menghabiskan waktu dengan keluarga. Laut seolah menyediakan panggung yang tak pernah meminta tiket masuk, tetapi selalu berhasil mengundang orang untuk datang. Suasananya berbeda. Per...
Read more »

Sunyi berdua

Oleh Sigid Mulyadi
-(Senin, 29 Desember 2025)- Aktivitas kecil, tetapi membawa kebahagiaan. Setidaknya, itu yang saya rasakan ketika kami melakukan sesuatu bersama: mencuci pakaian. Kata kami sendiri sudah cukup menjadi bukti bahwa saya tidak sendirian. Ada seseorang di dekat saya—yang kehadirannya membuat hati lebih tenang. Dan anehnya, justru dari hal sesederhana memeras baju basah dan menggantungnya di bawah atap, kebahagiaan itu muncul tanpa diminta. Barangkali, bukan aktivitasnya yang utama, melainkan kebersamaan pada satu fokus yang sama. Kadang saya melihat pasangan makan di kafe. Mereka duduk berhadap-hadapan, tetapi masing-masing menunduk pada layar ponsel. Tidak ada larangan melakukan itu. Benar juga. Di meja makan tidak ada tulisan dilarang membuka HP, sebagaimana tulisan dilarang membawa makanan dari luar. Kalau HP boleh dibawa, maka bermain sendiri-sendiri pun seolah otomatis dianggap wajar. Logika yang sah, meski terasa agak sedih ketika saya mengamatinya. Mereka terlihat bersama, tet...
Read more »

Eksperimen ketakutan

Oleh Sigid Mulyadi
-(Rabu, 3 September 2025)- Dalam film The Dark Knight Rises, diceritakan bagaimana Joker menebar teror dan kekacauan untuk menciptakan ketakutan di tengah warga kota. Baginya, ketakutan adalah target utama. Ketika rasa takut itu berhasil menyebar dan menyelimuti hati setiap orang, Joker kemudian melakukan sebuah eksperimen sosial. Ia adalah sosok yang tidak percaya pada etika dan nilai moral. Sebagai seorang nihilistis, ia memandang kehidupan semata-mata sebagai absurditas. Responnya terhadap absurditas itu hanyalah menertawakannya. Eksperimen pertamanya terbukti berhasil. Ia berhasil mengubah Harvey Dent—seorang penegak hukum yang idealis—menjadi sosok yang bertindak melawan hukum, etika, dan norma karena dorongan balas dendam. Padahal sebelumnya Harvey adalah simbol keteguhan hukum. Fenomena ini barangkali bisa pula terjadi. Misalnya, ketika ada pihak-pihak yang mengatasnamakan protes terhadap perilaku korup, tetapi justru melakukan perusakan fasilitas publik yang dibiayai negara. Pa...
Read more »

Perbendaharaan Go Green

Oleh Sigid Mulyadi
Perbendaharaan Go Green . Konsepnya adalah green office . Kantor-kantor modern dengan visi lingkungan sudah menerapkannya. Lihatlah kantor Google atau barangkali Anda punya contoh lainnya. Keren bukan? Saya pengen punya kantor seperti itu. Ada 6 program: penghematan listrik, penghematan air, penghematan kertas, peningkatan kenyamanan, program kebersihan dan program penghijauan. Sejatinya itu bukan sesuatu yang benar benar baru. Dikemas kembali dengan momentum yang tepat untuk memberikan gaung yang besar dan menjalar. Kita bikin pemantik di Hari Bakti, lalu menerbitkan surat edaran dan menggemakan saat Rapimnas.  Kita daulat Menteri untuk melaunching. Beliau mengapresiasi sekaligus memberikan tantangan: efisiensi listrik, air dan kertas. Rewardnya nanti untuk meningkatkan kenyamanan yang identik dengan kebahagiaan serta kegembiraan. Bagaimana caranya?  Bukan tugas anda untuk memikirkan itu. Mungkin kalimat barusan agak sinis. Karena kebanyakan orang akan  menanggap...
Read more »

Kontes administrasi

Oleh Sigid Mulyadi
-(Minggu, 26 Juli 2026)- Saya sering bertanya-tanya, mengapa kementerian begitu gemar menyelenggarakan kontes kantor terbaik, tetapi hampir selalu menjadikan dokumen sebagai panggung utama penilaiannya. Zona Integritas menuju WBK atau WBBM, PEKPPP, dan berbagai ajang sejenis pada akhirnya kembali bermuara pada satu hal: administrasi dan dokumentasi. Seolah-olah kualitas sebuah kantor hanya bisa dibuktikan melalui map yang tebal, foto-foto kegiatan, dan tumpukan eviden. Barangkali memang belum ditemukan cara yang lebih baik untuk mengukur apakah sebuah unit benar-benar memberikan pelayanan yang unggul. Namun, konsekuensinya terasa jelas. Alih-alih memusatkan energi pada peningkatan kualitas layanan, kantor-kantor yang mengikuti berbagai penilaian justru lebih sibuk mengurus administrasi. Pegawai menghabiskan waktu mengumpulkan bukti, menyusun narasi, merapikan folder, dan memastikan setiap aktivitas memiliki dokumentasi yang memenuhi standar. Pada titik tertentu, administrasi tidak lagi...
Read more »

Kesenangan musiman

Oleh Sigid Mulyadi
-(Rabu, 1 Oktober 2025)- Saat ini sedang marak fenomena lari. Generasi Z pun banyak yang ikut berlari, entah karena dorongan fomo (fear of missing out) atau karena kesadaran diri akan pentingnya berolahraga. Apa pun alasannya, hasilnya sama: semakin banyak orang yang turun ke jalan untuk berlari. Fenomena ini bukan hanya soal olahraga. Kini banyak event lari diselenggarakan, lengkap dengan hadiah yang ditawarkan. Meski demikian, bagi sebagian peserta, hadiah bukan tujuan utama. Itu hanya sekadar bonus. Yang lebih penting adalah kesempatan untuk berkumpul bersama komunitas, bercanda, tertawa, bahkan makan bersama setelah berlari. Sehat dapat, gembira pun bertambah. Namun, pertanyaannya: sampai kapan musim lari ini bertahan? Sulit dipastikan. Kita semua tahu, tren semacam ini biasanya hanya sementara. Dulu, misalnya, sempat ada musim sepeda—gowes istilah populernya. Hampir semua orang mendadak ingin bersepeda. Jalan raya dipenuhi pesepeda baru. Tetapi lama-kelamaan tren itu meredup. Yang...
Read more »

Salah paham

Oleh Sigid Mulyadi
-(Senin, 27 Juli 2026)- Saya membuat satu kesalahan yang, setelah dipikir-pikir, terasa sangat bodoh. Akar masalahnya sederhana: saya tidak tahu. Tetapi justru dari ketidaktahuan itulah lahir sebuah tindakan yang berujung pada penyesalan. Semua bermula dari sepeda. Dalam pikiran saya, semua komponen yang bergerak atau berputar semestinya diberi pelumas. Jika rantai membutuhkan oli agar tidak seret, saya mengira bagian lain pun demikian. Maka tanpa ragu saya mengucurkan pelumas bukan hanya pada rantai dan gear, tetapi juga pada rem depan dan belakang. Kini saya tahu, itulah letak kesalahan saya. Rem justru bekerja karena adanya gesekan. Ketika permukaan rem dilumasi, daya cengkeramnya berkurang. Saya melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan fungsi rem itu sendiri. Akibatnya segera terasa. Rem sepeda saya mulai berdecit setiap kali digunakan. Yang lebih mengganggu bukanlah bunyinya, melainkan kesadaran bahwa rem mungkin tidak lagi bekerja sebaik sebelumnya. Pikiran saya langsung m...
Read more »

ASN AI

Oleh Sigid Mulyadi
-(Kamis, 30 Juli 2026)- Ada satu hal yang belakangan ini sering mengusik pikiran saya. Mengapa sebagian ASN begitu mudah marah ketika dikritik? Mengapa kritik yang seharusnya menjadi bahan introspeksi justru dibalas dengan serangan balik, bahkan tak jarang disertai upaya membuka aib si pengkritik? Saya tentu tidak sedang mengatakan bahwa semua ASN seperti itu. Tidak adil jika menggeneralisasi jutaan orang hanya dari perilaku sebagian kecil di antaranya. Namun, ketika kritik dibalas dengan kemarahan alih-alih argumentasi, sesungguhnya ada pesan yang ikut tersampaikan: ada persoalan yang belum selesai di dalam diri maupun di dalam sistem. Sebab, orang yang yakin dengan integritas institusinya biasanya tidak merasa perlu membalas kritik dengan cara yang emosional. Hari ini masyarakat juga tidak lagi melihat birokrasi hanya dari laporan tahunan, pidato pejabat, atau slogan pelayanan. Media sosial telah menjadi jendela yang memperlihatkan kehidupan birokrasi dari sudut yang paling jujur: pe...
Read more »