Rumah dinas
-(Kamis, 11 Juni 2026)-
Ada banyak hal yang bisa saya amati dari kebiasaan jalan pagi. Salah satunya adalah kondisi rumah-rumah dinas yang dihuni para ASN. Dari hari ke hari, pemandangan itu berulang: ada yang tampak terawat, tetapi jauh lebih banyak yang terlihat berjalan apa adanya, seolah hanya berfungsi sebagai tempat berteduh sebelum penghuninya melanjutkan perjalanan ke tempat tugas berikutnya.
Pengamatan itu mengingatkan saya pada berbagai daerah yang pernah saya kunjungi. Meski lokasinya berbeda-beda, saya menemukan pola yang hampir sama. Banyak rumah dinas berada dalam kondisi yang kurang terpelihara. Ini bukan semata-mata karena penghuninya tidak peduli. Justru dalam banyak kasus, persoalannya terletak pada keterbatasan biaya pemeliharaan yang tersedia.
Ketika seorang ASN dimutasi dan berhak menempati rumah dinas, biasanya ia menerima kondisi rumah yang ada. Untuk kerusakan ringan, tidak sedikit yang memilih memperbaikinya dengan biaya pribadi demi kenyamanan keluarga. Namun ketika kerusakan sudah memasuki kategori sedang atau berat dan membutuhkan dana yang tidak sedikit, situasinya menjadi berbeda. Wajar jika mereka mulai berhitung. Bagaimanapun, rumah itu bukan milik pribadi, sementara masa tinggal di sana juga tidak permanen. Cepat atau lambat, mereka akan kembali dimutasi dan meninggalkan rumah tersebut.
Di titik itulah muncul semacam dilema yang senyap. Penghuni membutuhkan rumah yang layak dan nyaman, tetapi insentif untuk mengeluarkan biaya besar dari kantong sendiri juga terbatas. Akibatnya, banyak rumah dinas bertahan dalam kondisi minimum: cukup untuk dihuni, tetapi tidak cukup untuk berkembang menjadi aset yang terawat dengan baik. Seperti kendaraan yang terus digunakan tanpa servis memadai, kerusakan kecil yang dibiarkan akhirnya menumpuk menjadi persoalan yang lebih besar.
Padahal rumah dinas bukan sekadar tempat tinggal sementara. Ia adalah aset negara yang nilainya tidak kecil. Tanah dan bangunannya dibangun dengan uang publik, sehingga keberlanjutan manfaatnya juga menjadi tanggung jawab bersama. Karena itu, pemeliharaan tidak seharusnya dipandang sebagai beban tambahan, melainkan sebagai bentuk perlindungan terhadap aset negara agar tetap berfungsi dan tidak mengalami penyusutan nilai akibat kerusakan yang sebenarnya bisa dicegah.
Mungkin sudah saatnya pemeliharaan rumah dinas ditempatkan sebagai kebutuhan yang lebih serius dalam perencanaan anggaran. Sebab merawat aset yang ada sering kali jauh lebih bijak dan lebih murah daripada membiarkannya rusak lalu harus membangun atau memperbaikinya kembali dengan biaya yang jauh lebih besar di kemudian hari.