Masalah daerah

-(Selasa, 21 Oktober 2025)-

Pemangkasan TKD itu ternyata telah membuka kotak pandora — tentang bagaimana sebenarnya kinerja pemerintah daerah. Dari mulai dana daerah yang menumpuk di perbankan, rendahnya realisasi belanja daerah di semester pertama, penumpukan belanja di akhir tahun, hingga kecurigaan adanya dana daerah yang disimpan dalam bentuk deposito.

Semua itu semestinya bisa menjadi momen perbaikan bagi kita semua. Inilah saatnya mulai serius menangani persoalan ini.

Sejatinya, sudah banyak permasalahan di daerah yang ditangkap dan dilaporkan ke pusat. Namun entah mengapa, masalah yang sama terus saja muncul setiap tahun. Seperti yang kemarin disampaikan Mendagri mengenai lambatnya juknis dari kementerian untuk proyek DAK fisik. Padahal, sejak lima tahun lalu hal ini sudah berulang kali disuarakan — tetapi tetap saja terulang dari tahun ke tahun.

Barangkali salah satu penyebabnya adalah karena terlalu banyak kementerian dan lembaga yang terlibat dalam urusan pembinaan daerah. Alih-alih mempercepat, justru memperlambat proses eksekusi di lapangan. Bisa jadi juga karena tiba-tiba muncul prioritas lain, sehingga tumpukan masalah lama tidak terselesaikan dan digantikan oleh isu baru. Tidak menutup kemungkinan, keterbatasan SDM turut memperparah kondisi ini.

Karena itu, yang mestinya dilakukan sekarang adalah fokus pada persoalan kinerja daerah. Jangan dianggap sepele. Sebab dampaknya bisa sangat besar: pemborosan anggaran, output dan outcome program yang tidak sesuai harapan, bahkan berujung pada hilangnya kepercayaan publik terhadap efektivitas pemerintahan daerah.

Sebagai orang yang cukup lama berkecimpung dalam birokrasi daerah, saya melihat apa pun upaya yang dilakukan pemerintah pusat sering kali berakhir dengan kesia-siaan. Program berjalan, tetapi sangat lamban, dan pada akhirnya tidak sesuai dengan harapan.

Faktor utamanya adalah mesin birokrasi itu sendiri. Inilah yang harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum semuanya terlambat. Sebab tanpa pembenahan pada sistem dan kultur birokrasi, apa pun programnya, ujung-ujungnya akan tetap sama — tidak pernah optimal.

Populer

The Last Kasi Bank dan Manajemen Stakeholder

DAK Fisik dan Dana Desa, Mengapa Dialihkan Penyalurannya?

Menggagas Jabatan AR di KPPN

Setelah Full MPN G2, What Next KPPN?

Perbendaharaan Go Green

Everything you can imagine is real - Pablo Picasso

Pengembangan Organisasi

"Penajaman" Treasury Pada KPPN

Agar Regional Chief Economist Menghasilkan Rekomendasi yang "Handal"