Transfer mengendap
-(Kamis, 30 Oktober 2025)-
Ada banyak faktor penyebab mengendapnya dana Pemda di perbankan. Salah satunya adalah TKD yang ditransfer pada waktu yang tidak tepat.
Contoh kasusnya begini. Biasanya di triwulan ketiga Pemda melakukan proses APBD Perubahan. Pada saat sebelum proses itu, yang diperlukan Pemda adalah kepastian angka pendapatan yang akan diterima. Salah satunya berasal dari pendapatan transfer pemerintah pusat, di antaranya dari kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH).
Ketika informasi mengenai kapan kurang bayar DBH ini akan disalurkan tidak diperoleh, maka Pemda tidak mungkin menganggarkan alokasi pendapatan tersebut dalam APBD Perubahan beserta rencana belanjanya. Sebab, jika dana itu tidak jadi ditransfer, bisa berakibat tekor atau kekurangan kas.
Kenyataannya, kurang bayar DBH itu akhirnya disalurkan ke kas daerah. Tapi celakanya, APBD Perubahan sudah terlanjur ditetapkan. Artinya, dana itu tidak akan digunakan pada tahun berjalan, dan baru akan dianggarkan untuk APBD tahun berikutnya. Maka yang terjadi, uang yang sudah disalurkan ke kas daerah itu mengendap. Bisa jadi dana itu dipindahkan ke rekening deposito.
Apa artinya? Ada miskomunikasi atau timeline yang tidak sinkron antara waktu penyaluran TKD dan penetapan APBD Perubahan.
Ini barangkali sesuatu yang sangat teknis sekali, tetapi berujung pada manajemen kas yang kurang baik. Ke depan, hal ini perlu diperbaiki.
Pertama, informasi kepastian penyaluran TKD perlu disampaikan kepada Pemda agar mereka bisa menyiapkan diri dan melakukan antisipasi.
Kedua, mestinya ada mekanisme yang lebih fleksibel. Alih-alih kaku terhadap ketentuan APBD Perubahan dan membiarkan kas mengendap, sebaiknya ada regulasi yang mengatur proses penyesuaian kembali.
Dengan demikian, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan lebih baik, dan pengelolaan kas daerah menjadi lebih efisien serta bermanfaat bagi masyarakat.
