Negara rakyat

-(Minggu, 31 Mei 2026)-

Jika dipikirkan lebih dalam, hadirnya program makan gratis, koperasi desa, dan sekolah rakyat memberi kesan bahwa negeri ini sedang dipimpin oleh kekuasaan yang ingin menunjukkan keberpihakan kepada lapisan masyarakat paling bawah. Setidaknya, itu yang tampak di permukaan.

Hari-hari ini, ketika kita berjalan ke pelosok desa, kita mulai melihat bangunan-bangunan baru berdiri. Ada dapur untuk program makan, ada gedung koperasi yang dibangun hampir seragam, seperti penanda bahwa negara sedang menanam jejaknya sampai ke tingkat paling bawah kehidupan masyarakat. Bagi sebagian orang, itu mungkin sekadar proyek pembangunan biasa. Tetapi bagi warga kecil yang selama ini merasa jauh dari perhatian negara, bangunan-bangunan itu menghadirkan semacam harapan yang konkret—sesuatu yang bisa disentuh dan dilihat langsung.

Program makan sudah berjalan lebih dulu. Kritik memang datang sejak awal dan hingga kini belum berhenti. Ada yang menganggapnya pemborosan anggaran, ada pula yang menilai manfaatnya tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Namun kritik semacam itu sering lahir dari cara pandang kelas menengah yang hidupnya relatif aman dari rasa lapar. Di lapisan bawah, ceritanya berbeda. Banyak keluarga yang benar-benar merasa terbantu karena setidaknya ada satu beban harian yang berkurang. Dan bagi orang miskin, pengurangan satu beban kecil saja kadang bisa terasa sebesar pintu keselamatan.

Sementara itu, koperasi desa tampaknya masih berada pada tahap persiapan. Gedung-gedungnya sudah berdiri, tetapi sebagian besar belum beroperasi. Meski begitu, justru di titik inilah imajinasi mulai bekerja. Dengan jumlah yang begitu banyak dan tersebar hampir di setiap desa, sulit untuk tidak menduga bahwa program ini sedang dirancang sebagai jaringan ekonomi besar yang dikendalikan secara terpusat dan serius.

Saya membayangkan akan ada semacam koperasi induk yang mengawasi seluruh pergerakan koperasi desa: mulai dari sistem distribusi, standar operasional, hingga pengelolaan sumber daya manusianya. Karena diprakarsai pemerintah pusat dan dijadikan program strategis nasional, besar kemungkinan sistemnya tidak dibiarkan berjalan liar seperti koperasi-koperasi kecil yang selama ini tumbuh sendiri-sendiri. Ia mungkin akan dibangun dengan pola yang seragam, disiplin administrasi yang ketat, dan dukungan logistik yang kuat.

Jika bayangan itu benar, di situlah letak kegelisahan para pemain ritel mulai bisa dipahami. Sebab dalam dunia bisnis, ancaman terbesar bukan selalu pesaing yang besar, melainkan pesaing yang mampu memotong rantai permainan.

Bayangkan jika koperasi desa nanti mendapatkan pasokan barang langsung dari pabrik. Jalur distribusi dipangkas. Harga menjadi lebih murah. Barang yang sama bisa dijual lebih rendah dibanding toko-toko kecil yang masih bergantung pada distributor berlapis. Dalam situasi seperti itu, koperasi tidak lagi sekadar tempat simpan pinjam seperti citra lamanya, melainkan bisa berubah menjadi mesin distribusi nasional dengan wajah kerakyatan.

Belum lagi jika koperasi diberi mandat membeli hasil panen petani dan peternak dengan harga yang lebih layak. Selama ini rantai perdagangan hasil produksi rakyat kecil terlalu panjang, dan di tengah rantai itu selalu ada tengkulak yang menikmati keuntungan paling besar tanpa ikut menanam ataupun memelihara. Jika koperasi benar-benar masuk ke wilayah itu, maka banyak pola rente lama akan terganggu. Mereka yang selama ini hidup nyaman dari selisih harga tentu mulai merasa cemas.

Mungkin karena itulah kritik terhadap program koperasi datang begitu deras, tajam, dan bertubi-tubi. Tidak semua kritik lahir dari kepedulian terhadap rakyat. Sebagian mungkin juga lahir dari ketakutan kehilangan ruang usaha dan kehilangan kendali atas jalur ekonomi yang selama ini menguntungkan mereka.

Tentu semua ini masih berupa dugaan dan pembacaan awal. Realitasnya bisa saja berbeda ketika program benar-benar berjalan penuh. Bisa berhasil besar, bisa pula tersendat oleh birokrasi, korupsi, atau salah kelola seperti banyak program sebelumnya. Tetapi setidaknya hari ini kita sedang menyaksikan sesuatu yang menarik: negara tampaknya sedang mencoba kembali hadir bukan hanya sebagai pengatur, melainkan juga sebagai pemain langsung di ruang ekonomi rakyat.

Apakah bayangan itu benar-benar akan terjadi?

Waktu yang akan menjawabnya.

Populer

Karya kreatif

Puas pemerintah

Apakah kebetulan?

Ujian

Paradoks energi

Paradoks hidup

Hari berbeda

Jejak abadi

Kepala daerah

Politik keberlanjutan