Kaos seragam

-(Sabtu, 11 Juli 2026)-

Suatu ketika, saya mengikuti secara daring acara pembukaan sebuah event olahraga di lingkungan pemerintahan. Secara umum, saya melihat acara itu sebagai sesuatu yang baik—bahkan layak didukung. Di tengah rutinitas birokrasi yang sering menguras energi, dorongan agar para ASN hidup lebih sehat tentu bukan gagasan yang buruk.

Namun, seperti kebiasaan saya yang kerap memperhatikan detail-detail kecil, perhatian saya justru tertuju pada sesuatu yang mungkin bagi orang lain sepele: kaos seragam yang dikenakan panitia dan peserta yang hadir secara luring.

Pertanyaan itu datang pelan, tetapi mengganggu pikiran saya cukup lama: dari mana kaos-kaos itu berasal?

Apakah mereka membelinya dengan uang pribadi? Jika iya, persoalannya selesai. Tetapi jika kaos itu disediakan panitia, pertanyaan berikutnya menjadi sulit dihindari: anggarannya dari mana?

Di sinilah pikiran saya mulai berjalan lebih jauh.

Setahu saya, di lingkungan pemerintahan ada batasan yang cukup jelas mengenai pembiayaan kegiatan tertentu. Tidak semua kegiatan bisa dibiayai menggunakan anggaran negara. Kegiatan olahraga semacam ini, dalam konteks tertentu, bisa masuk wilayah yang sensitif. Jika demikian, penggunaan anggaran pemerintah untuk pengadaan seragam tentu patut dipertanyakan.

Lalu, apakah kaos itu berasal dari sponsor?

Sekilas ini terdengar masuk akal. Tetapi jawaban itu pun tidak otomatis menyelesaikan persoalan. Jika sponsornya berasal dari pihak swasta, muncul pertanyaan lain yang tak kalah serius: apakah ada potensi gratifikasi di sana? Dalam ekosistem birokrasi, pemberian yang tampak sederhana pun bisa menyimpan problem etik yang tidak sederhana.

Semakin saya memikirkannya, semakin saya melihat hanya ada beberapa kemungkinan yang cukup rasional.

Kemungkinan pertama, kaos itu berasal dari iuran mandiri komunitas olahraga yang terlibat. Jika demikian, tidak ada persoalan berarti.

Kemungkinan kedua, pendanaannya berasal dari sponsor yang masih berada dalam lingkup pemerintah, misalnya Badan Layanan Umum (BLU). Nah, kemungkinan inilah yang paling memantik pertanyaan dalam benak saya.

Sebagai lembaga yang memiliki fleksibilitas lebih besar dalam pengelolaan keuangan, BLU memang memiliki ruang gerak yang tidak selalu dimiliki satuan kerja biasa. Karena itu, secara praktis, bukan hal mustahil bila sebuah BLU dapat menjadi sponsor kegiatan semacam ini.

Tetapi justru di titik itulah pertanyaan yang lebih besar muncul.

Apakah fleksibilitas BLU pada akhirnya menciptakan celah? Apakah keberadaan BLU—setidaknya dalam sebagian kasus—berpotensi menjadi semacam “kantong alternatif” untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang secara aturan tidak bisa dibiayai melalui APBN?

Jika pertanyaan ini terdengar berlebihan, mungkin memang demikian. Tetapi saya merasa pertanyaan semacam ini tetap penting diajukan. Sebab sebuah sistem jarang runtuh karena pelanggaran besar yang datang tiba-tiba. Lebih sering, ia melemah pelan-pelan melalui hal-hal kecil yang dianggap lumrah, dibiarkan, lalu perlahan dinormalisasi.

Jika dugaan saya benar, tentu ini adalah sesuatu yang perlu diperbaiki.

Namun, bisa juga seluruh kecurigaan ini keliru. Bisa jadi ada penjelasan yang sepenuhnya sah dan masuk akal, dan saya hanya belum mengetahuinya.

Atau, kalau mau jujur pada diri sendiri, mungkin semua ini hanyalah buah dari pikiran yang terlalu aktif—atau barangkali sekadar rasa iri yang disamarkan menjadi analisis kebijakan.

Sebab bagaimanapun, saya memang tidak kebagian kaos seragam itu.