Paradoks Desember
-(Senin, 1 Desember 2025)-
Selamat datang Desember. Bulan yang hanya berisi 31 hari ini menjadi penanda bahwa tahun baru semakin dekat. Bagi sebagian orang, ini adalah bulan yang ditunggu—hadirnya hari raya, liburan, dan waktu berkumpul bersama keluarga.
Namun, bagi sebagian yang lain, Desember justru merupakan bulan paling padat. Bulan ketika target kinerja dan serapan belanja menjadi taruhan. Maka diberlakukanlah berbagai aturan: pengetatan, pembatasan, bahkan larangan cuti. Dan pola ini selalu berulang setiap tahun.
Di satu sisi, kondisi tersebut dapat dibaca sebagai hal positif. Ia menunjukkan keseriusan birokrasi untuk menuntaskan tugasnya. Para pegawai rela mengorbankan kepentingan keluarga demi kepentingan rakyat, menjaga agar serapan anggaran mencapai target.
Tetapi di sisi lain, fenomena ini sekaligus menjadi alarm bahaya: kinerja belanja pemerintah belum juga menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun. Penumpukan pencairan anggaran di akhir tahun masih menjadi tradisi yang tak kunjung padam. Di titik ini, semestinya kita lebih prihatin daripada merasa bangga bekerja keras, lembur, bahkan meniadakan cuti untuk menyukseskan akhir tahun anggaran.
Idealnya, birokrasi justru dapat menikmati liburan akhir tahun tanpa beban pekerjaan menumpuk. Serapan anggaran seharusnya terdistribusi secara merata setiap bulan sepanjang tahun. Bahkan, pekerjaan utama idealnya bisa diselesaikan pada Oktober atau November—atau lebih awal—sehingga output dan outcome-nya dapat lebih cepat dirasakan masyarakat.
Pertanyaannya: mungkinkah gambaran ideal itu terwujud? Jawabannya tampak sulit selama paradigma yang dianut masih bertentangan dengan prinsip efektivitas. Kebanggaan karena tidak cuti demi mengejar serapan belanja adalah pola pikir yang perlu diubah. Mestinya, pemikiran dasarnya adalah bagaimana semua pihak dapat menikmati liburan akhir tahun secara tenang tanpa gangguan pekerjaan.
Hambatan berikutnya adalah belum adanya komitmen nyata dari birokrasi untuk melaksanakan program sesuai anggaran yang tersedia dan rencana anggaran bulanan yang sesungguhnya telah disusun.
Penyebab lainnya adalah budaya kerja birokrasi yang belum sepenuhnya mencerminkan kecepatan, kelincahan, dan kemampuan antisipasi—sebuah karakter kerja yang mestinya menjadi standar pelayanan publik.
Begitulah. Pada akhirnya, perubahan yang sangat dibutuhkan ini bergantung sepenuhnya pada keseriusan para birokrat sendiri. Sebab pada kenyataannya, para pemimpin politik hanya menyediakan visi. Urusan eksekusi, pada akhirnya, selalu diserahkan kepada birokrasi.
