Gaji tunggal
-(Senin, 24 November 2025)-
Apakah single salary bagi ASN akan benar-benar menjadi solusi peningkatan kinerja birokrasi? Secara teori mungkin bisa, karena penyederhanaan skema penggajian dapat menciptakan transparansi, mengurangi ketimpangan, serta mendorong profesionalitas. Namun, jika membayangkan implementasinya dalam kondisi birokrasi saat ini, justru muncul kekhawatiran besar: yang terjadi bukan peningkatan kinerja, melainkan demotivasi ASN.
Alih-alih tergesa menerapkan single salary, hal yang paling mendesak adalah memastikan bahwa kinerja ASN dapat menjadi bukti nyata dan memberi kepuasan bagi masyarakat. Ketika pelayanan publik belum konsisten memenuhi kebutuhan dan ekspektasi masyarakat, kebijakan single salary bisa memunculkan penolakan publik. Masyarakat dapat mempertanyakan kelayakan gaji tersebut, apalagi jika salary yang dipilih justru dinilai tidak sesuai atau tidak layak untuk ASN pada unit tertentu. Pada titik ini, legitimasi publik terhadap kebijakan bisa sangat rapuh.
Saat ini isu single salary mulai dihembuskan. Ada beberapa kemungkinan penyebabnya. Pertama, media yang ingin sekadar mencari perhatian dan klik. Kedua, pemerintah tengah melakukan tes ombak untuk membaca respons publik. Ketiga, adanya tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan agar kebijakan ini segera terwujud. Semua kemungkinan ini menunjukkan bahwa isu ini belum matang, namun sudah digulirkan ke ruang publik.
Hanya saja, menurut saya, jalan menuju ke sana masih sangat panjang. Ada banyak pertimbangan yang perlu dipikirkan masak-masak sebelum keputusan besar tersebut diambil. Jika salah langkah, kebijakan single salary justru dapat menjadi kemubaziran, baik dari sisi anggaran, energi politik, maupun kualitas birokrasi itu sendiri.
Percayalah, mereformasi birokrasi tidak otomatis menjadi lebih baik hanya dengan single salary. Kinerja ASN tidak langsung meningkat hanya karena itu. Masih banyak pekerjaan rumah yang jauh lebih penting dan mendasar: membenahi budaya kerja, memperkuat sistem evaluasi kinerja yang adil dan konsisten, serta membangun pelayanan publik yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Dengan kata lain, perbaikan kinerja harus terjadi terlebih dahulu sehingga masyarakat sendiri yang kemudian melihat urgensi perbaikan sistem remunerasi. Ketika kepercayaan publik telah terbentuk, wacana single salary akan mendapatkan dukungan yang alami, bukan penolakan.
Singkatnya: single salary mungkin menjadi bagian dari reformasi birokrasi, tetapi bukan fondasinya. Tanpa transformasi mindset dan kualitas pelayanan publik, ia hanya akan menjadi kebijakan administratif yang tidak mengubah apa-apa—kecuali menambah masalah baru.
