Output anggaran

-(Jum'at, 18 April 2025)-

Tadi pagi. Ketika jalan kaki melintas di depan gedung kantor itu, saya berhenti. Sejenak mengamati.  Di belakang gedung eksisting, terlihat ada gedung baru. Yang lebih besar. Yang dengan gedung barunya itu, kantor ini akhirnya bisa punya gedung standar seperti kantor yang sama di daerah lain. Kelak, ketika gedung lama dirobohkan, kantor ini akan punya halaman dan tempat parkir yang lebih luas. Yang dengan halaman dan gedung yang lebih besar itu, ia bisa memberikan layanan yang lebih optimal dan lebih nyaman bagi masyarakat. Gedung baru itu dibangun dengan dana APBN. 


Sebelum langkah kaki saya tiba di depan gedung itu, saya berjalan menempuh jalan baru. Yang kita sebut saja sebagai jalan arteri. Yang dibiayai dari anggaran daerah. Yang dengan adanya jalan arteri baru itu, dibikinlah jalan ke arah perkampungan atau perumahan. Sehingga memudahkan akses masyarakat. Saya juga lewat jalan itu. Di sudut jalan, di pertigaan pertemuan dengan jalan arteri, ada papan pengumuman proyek. Saya sempat membaca beberapa informasi disana. Seperti: siapa pelaksana, jumlah dananya, dan lama pekerjaan. Di seberang jalan saya melihat juga ada jalan baru menuju entah kemana. Mungkin jalan tembusan ke satu perkampungan.

Itu semua adalah contoh output dari belanja modal. Belanja infrastruktur. Yang saya melihat sudah memberikan outcome. Yang ini menunjukkan ada hasil nyata dari pelaksanaan anggaran. Baik APBN maupun APBD. 

Sejatinya ada banyak output dalam pelaksanaan anggaran. Yang bisa diketahui oleh masyarakat. Dalam pelaksanaan APBN, sudah mewajibkan setiap satker untuk merekam capaian output. Sehingga, akan diketahui jadi apa saja anggaran yang sudah direalisasikan itu. 

Mekanisme penginputan capaian output ini, barangkali bisa ditiru dalam pelaksanaan APBD. Sehingga, setidaknya di akhir tahun atau di awal tahun berikutnya, bisa diketahui hasil dari pelaksanaan anggaran daerah itu. Tidak hanya sekedar merilis angka-angka, tapi juga output nyata. Berapa kilometer jalan yang diperbaiki. Berapa jembatan yang diperbaiki. Berapa gedung sekolah yang direnovasi, dll.

Begitu juga dalam pelaksanaan APBDes. Kalau sekarang, ada baliho besar berisi informasi APBDes, akan lebih keren lagi, jika pemerintah desa bisa menyajikan informasi output dari APBDes dalam setahun sebelumnya. Sudah jadi apa saja. Misalnya, berapa kilometer jalan tani yang sudah dibangun. Berapa orang yang menerima BLT desa, berapa kali pelaksanaan posyandu, dll.

Begitulah. Tak hanya sebagai bentuk transparansi, barangkali hal itu juga bisa menjadi data inventarisasi prestasi. Atas kerja yang telah dilaksanakan pada satu tahun anggaran.

Populer

The Last Kasi Bank dan Manajemen Stakeholder

DAK Fisik dan Dana Desa, Mengapa Dialihkan Penyalurannya?

Menggagas Jabatan AR di KPPN

Setelah Full MPN G2, What Next KPPN?

Perbendaharaan Go Green

Everything you can imagine is real - Pablo Picasso

Pengembangan Organisasi

"Penajaman" Treasury Pada KPPN