Silent majority
-(Selasa, 20 Oktober 2026)-
Dalam politik, suara yang paling nyaring belum tentu mewakili mayoritas. Perdebatan di media sosial bisa menciptakan kesan bahwa opini publik telah mengarah ke satu sisi, padahal orang-orang yang tidak ikut berkomentar mungkin memiliki penilaian berbeda. Mereka tidak merasa perlu berdebat, tidak sibuk membela tokoh pujaannya, tetapi tetap menyimpan pilihan. Sikap itu baru terlihat ketika mereka datang ke bilik suara.
Fenomena ini dikenal sebagai silent majority. Dalam politik Indonesia, istilah tersebut kerap dikaitkan dengan basis pendukung Joko Widodo. Pengalaman Pilpres 2019 dan 2024 memperlihatkan bahwa ramainya perdebatan di ruang publik tidak selalu sejalan dengan hasil pemungutan suara. Dukungan kepada Jokowi, termasuk dari kalangan akar rumput dan mereka yang memiliki kedekatan emosional dengannya, menjadi salah satu faktor yang ikut membentuk peta elektoral.
Tentu, kemenangan dalam pemilu tidak bisa dijelaskan hanya dengan keberadaan silent majority. Ada banyak faktor lain, mulai dari popularitas kandidat, program yang ditawarkan, jaringan partai, hingga kondisi ekonomi. Namun, satu hal menarik untuk dicermati: mereka yang paling aktif berbicara tentang politik belum tentu merupakan kelompok yang paling menentukan hasilnya.
Pola ini kembali relevan ketika polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka dan wacana pemakzulan menjadi bagian dari perdebatan politik nasional. Di ruang publik, kritik dan desakan terhadap keluarga Jokowi terus bermunculan. Sebagian orang mungkin memandangnya sebagai konsekuensi wajar dari jabatan publik. Namun, sebagian lainnya bisa saja menangkapnya sebagai upaya untuk terus-menerus menyerang keluarga yang mereka dukung.
Di sinilah persoalannya menjadi menarik. Dalam politik, substansi sebuah persoalan bukan satu-satunya hal yang memengaruhi sikap pemilih. Cara persoalan itu dibicarakan, intensitas serangan, dan kesan bahwa seseorang terus-menerus dijadikan sasaran juga dapat membentuk persepsi. Kritik yang semula ditujukan untuk menguji pertanggungjawaban seorang pejabat bisa kehilangan daya persuasif ketika dianggap berubah menjadi permusuhan personal.
Akibatnya, reaksi yang muncul justru bisa berlawanan dengan harapan pengkritiknya. Orang yang semula tidak terlalu peduli mungkin mulai bersimpati. Pendukung yang sebelumnya memilih diam bisa merasa perlu membela. Mereka tidak harus turun ke media sosial untuk menunjukkan sikap. Cukup menyimpan penilaian sendiri, lalu mengekspresikannya ketika pemilu tiba.
Tentu, reaksi seperti itu tidak otomatis terjadi. Ada pula pemilih yang justru semakin kritis ketika melihat persoalan yang dianggap serius terus berulang. Namun, kemungkinan terbentuknya solidaritas diam-diam tidak seharusnya diabaikan. Dalam politik, tekanan yang berlebihan terhadap suatu kelompok terkadang justru memperkuat ikatan di antara anggotanya.
Menjelang Pemilu 2029, kemungkinan ini patut diperhitungkan. Jokowi telah bergabung dengan PSI, partai yang dipimpin putranya, Kaesang Pangarep. Langkah tersebut membuka peluang bagi keluarga Jokowi untuk membangun kekuatan politik melalui kendaraan partai sendiri. Jika dukungan personal kepada Jokowi masih bertahan, basis itu bisa menjadi modal elektoral yang berarti.
Meski demikian, dukungan kepada Jokowi tidak otomatis berubah menjadi suara bagi PSI. Pemilih yang mendukung Prabowo-Gibran pada 2024 pun belum tentu mengulang pilihan yang sama pada pemilu berikutnya. Popularitas personal perlu diterjemahkan menjadi kekuatan organisasi, program yang relevan, dan kepercayaan terhadap calon yang diusung. Semua itu akan diuji oleh perkembangan politik dan kinerja pemerintahan dalam beberapa tahun ke depan.
Karena itu, saya melihat ada pelajaran penting bagi para politisi yang berseberangan dengan keluarga Jokowi. Jangan terlalu mudah menganggap bahwa suara yang ramai di media sosial merupakan cerminan utuh dari kehendak masyarakat. Jangan pula mengira bahwa kritik yang semakin keras pasti akan melemahkan lawan politik. Jika kritik kehilangan proporsi dan berubah menjadi serangan personal, ada kemungkinan sebagian pemilih justru merasa bahwa tokoh yang diserang perlu dibela.
Dengan kata lain, jangan usik keluarga Jokowi secara berlebihan jika tidak ingin menghadapi konsekuensi elektoral yang tidak diperhitungkan. Ini bukan berarti keluarga Jokowi harus kebal terhadap kritik. Pejabat publik tetap harus terbuka terhadap pemeriksaan, pertanyaan, dan pertanggungjawaban. Persoalannya bukan apakah kritik boleh disampaikan, melainkan bagaimana kritik itu dijalankan dan apakah ia tetap berpijak pada substansi.
Pemilu 2029 masih cukup jauh. Kondisi ekonomi, kinerja pemerintah, kualitas calon, dan persoalan baru yang muncul nanti akan ikut menentukan pilihan pemilih. Tidak ada jaminan bahwa silent majority akan tetap setia kepada Jokowi, apalagi bahwa mereka akan memberikan suara kepada partai keluarganya.
Namun, justru karena sulit diukur, kelompok pemilih yang diam ini tidak boleh diremehkan. Mereka mungkin tidak hadir dalam perdebatan yang kita saksikan setiap hari. Mereka tidak selalu membagikan unggahan politik atau menghabiskan waktu untuk membela tokoh tertentu. Tetapi diam bukan berarti tidak memperhatikan, apalagi tidak memiliki sikap.
Pada akhirnya, politik bukan hanya tentang siapa yang paling berhasil menguasai percakapan publik. Politik juga ditentukan oleh mereka yang tidak banyak bicara, tetapi memiliki hak suara yang sama di bilik pemungutan suara. Dan ketika hasilnya diumumkan, suara-suara yang selama ini tidak terdengar itu bisa saja memberikan kejutan kepada mereka yang merasa paling memahami kehendak rakyat.
