Regenerasi politik
-(Kamis, 19 November 2026)-
Negara memang bukan barang mainan. Mengelolanya membutuhkan kecakapan, integritas, kematangan, dan tanggung jawab yang tidak ringan. Karena itu, munculnya anak-anak muda di berbagai posisi strategis pemerintahan, BUMN, maupun lembaga legislatif patut menjadi perhatian. Namun, apakah usia muda dengan sendirinya menjadi alasan untuk meragukan kemampuan mereka?
Kekhawatiran terhadap kualitas kaderisasi politik tentu beralasan. Jabatan publik tidak boleh diberikan hanya karena hubungan keluarga, kedekatan politik, atau loyalitas kepada seseorang. Kompetensi dan integritas harus menjadi pertimbangan utama. Tetapi, persoalan kelayakan seseorang seharusnya tidak dicampuradukkan dengan persoalan usia.
Ada anak muda yang memiliki pendidikan, pengalaman profesional, dan kemampuan kepemimpinan yang memadai. Sebaliknya, usia matang dan pengalaman panjang juga tidak otomatis menjamin kebijaksanaan. Pengalaman memang penting, tetapi bukan hak istimewa yang membuat generasi tertentu merasa lebih berhak atas kekuasaan.
Ada paradoks ketika anak muda dituntut memiliki pengalaman sebelum memperoleh tanggung jawab, sementara kesempatan untuk mendapatkan pengalaman justru dibatasi karena mereka dianggap belum berpengalaman. Regenerasi membutuhkan ruang belajar, kepercayaan, pendampingan, dan evaluasi. Generasi senior semestinya berperan membimbing, bukan sekadar menghakimi kesiapan generasi berikutnya.
Begitu pula dengan persoalan korupsi. Jika ada politisi muda terjerat korupsi, mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun, korupsi bukan penyakit generasi muda. Ia berkaitan dengan integritas individu, kesempatan menyalahgunakan kekuasaan, relasi politik, dan lemahnya pengawasan. Politisi senior pun tidak kebal terhadap persoalan yang sama.
Kita perlu membedakan regenerasi dengan politik dinasti. Memberikan kesempatan kepada anak muda tidak otomatis berarti nepotisme. Sebaliknya, seseorang yang berasal dari keluarga politik juga tidak otomatis tidak layak. Yang harus diuji adalah proses penempatan, kapasitas, integritas, dan hasil kerjanya.
Negara memang tidak boleh menjadi barang mainan. Tetapi negara juga bukan milik generasi tertentu. Generasi senior memiliki tanggung jawab mewariskan pengalaman, sementara generasi muda harus membuktikan kemampuannya.
Barangkali persoalan kita bukan terlalu banyak anak muda yang memperoleh jabatan, melainkan belum cukup kuatnya sistem yang memastikan bahwa siapa pun yang memperoleh jabatan benar-benar layak menjalankan amanat rakyat. Sebab, negara tidak membutuhkan pemimpin yang sekadar lebih tua atau lebih muda. Negara membutuhkan orang-orang yang mampu mempertanggungjawabkan kekuasaan.