Gemes belanja

-(Rabu, 13 Agustus 2025)-

Barangkali sampai kapan pun, kondisinya akan selalu sama: landai di semester I, melonjak di semester II. Apalagi di triwulan IV, khususnya bulan Desember, akan ada percepatan besar-besaran realisasi belanja daerah dari APBD.

Pernyataan ini tentu bukan tanpa data. Meski tidak saya tulis di sini, silakan cek sendiri di portal APBD pada website DJPK. Ada daerah yang di semester I realisasinya bahkan di bawah 25%. Artinya, 75% sisanya akan terealisasi di semester II, yang menurut prediksi saya sebagian besar baru terjadi di triwulan IV.

Para kepala daerah sebenarnya sudah sangat gemes dengan kinerja anggaran daerahnya. Namun, mereka tidak mungkin mengeksekusi sendiri. Eksekusi belanja daerah sangat bergantung pada perangkat birokrasi di bawahnya. Sebesar apa pun komitmen kepala daerah, sering kali mentok pada tantangan internal di daerah.

Penyebab dan solusi terkait hal ini sudah banyak dibahas dalam jurnal, artikel, maupun kajian kebijakan, termasuk strategi akselerasi belanja daerah. Pemerintah pusat juga terus memberikan dorongan dan insentif—misalnya penghargaan fiskal bagi daerah yang mampu mencapai target realisasi di semester I. Namun, tantangan internal tetap menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.

Kantor-kantor DJPb di daerah, seperti Kanwil DJPb dan KPPN, juga tidak henti-hentinya mendorong percepatan belanja. Kemendagri pun melakukan hal yang sama, memberikan dorongan sekaligus tekanan. Namun, dari tahun ke tahun, pola ini tidak banyak berubah.

Tahun ini, misalnya, alasan yang dikemukakan atas lambatnya realisasi anggaran mencakup perubahan kepemimpinan daerah di awal tahun, yang membuat semua pihak menunggu kebijakan kepala daerah baru. Ada juga faktor adaptasi terhadap e-Katalog versi baru, yang memerlukan waktu bagi aparat daerah untuk menyesuaikan. Selain itu, masih ada proses pergeseran anggaran di awal tahun karena beberapa kegiatan belum masuk dalam APBD induk. Termasuk alasan adanya kebijakan efisiensi, yang sebenarnya tanpa kebijakan efisiensi di tahun lalu juga lambat.

Melihat progres semester I, ditambah adanya perubahan APBD yang meningkatkan alokasi anggaran dan menambah volume kegiatan, kita dapat memperkirakan akan terjadi banyak pekerjaan yang harus dilaksanakan di semester II, khususnya pada triwulan IV. Dengan waktu yang semakin sempit, harapannya kualitas kegiatan maupun proyek tetap menjadi perhatian, tidak dikorbankan demi mengejar target waktu.

Jika di triwulan II banyak pihak kaget dengan angka pertumbuhan ekonomi kita, maka besar kemungkinan kejutan serupa akan terjadi di triwulan III, apalagi triwulan IV. Sebab, sudah pasti banyak anggaran yang akan terealisasi pada periode tersebut, baik dari APBN maupun APBD. Meski kontribusi belanja pemerintah terhadap struktur pertumbuhan ekonomi relatif kecil, kita perlu ingat bahwa ia berperan sebagai katalisator bagi komponen pertumbuhan lainnya seperti konsumsi, investasi, dan perdagangan.

Dengan demikian, persoalan utama bukan hanya percepatan belanja menjelang akhir tahun, tetapi juga bagaimana meratakan realisasi sejak awal tahun. Belanja yang merata akan membantu menjaga kualitas output, stabilitas ekonomi, serta manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Hanya saja, kita tak pernah tahu, sampai kapan kondisinya terus seperti itu.