Mengejar Target

Oleh Sigid Mulya

 - (Ditulis tanggal 5 Juni 2022) -

Tersisa kurang dari satu bulan dari sekarang, kita akan segera melewati periode triwulan II atau semester I 2022. Ada beberapa target yang perlu diraih sampai dengan triwulan II ini.
Khususnya bagi satker K/L, melihat angka realisasi belanja saat ini, mesti dilakukan untuk mengevaluasi apakah sudah tercapai target penyerapan anggaran. Atau kalau memang belum dan pasti belum teraih, masih kurang berapa persen lagi yang harus direalisasikan. Atau jika dinominalkan, berapa miliar atau juta lagi yang harus dibelanjakan untuk mewujudkan target itu, dalam waktu sampai dengan akhir Juni.
Sesuai reformulasi IKPA, target realisasi belanja ditetapkan setiap triwulan untuk masing-masing jenis belanja. Pada triwulan II, target penyerapan belanja pegawai 50%, belanja barang 50%, belanja modal 40% dan belanja bantuan sosial 50%.
Setelah menghitung nominal anggaran yang mesti direalisasikan untuk sampai pada target, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi tagihan-tagihan belanja yang belum dibayar. Atau menginventarisir belanja atau pembayaran yang sesuai ketentuan sudah bisa direalisasikan pada bulan Juni ini. Baik itu belanja barang, atau pembayaran honor, tunjangan, dll.
Misalnya tunjangan profesi guru, yang mungkin biasanya dimintakan secara 3 bulanan, bisa dicairkan sekarang. Toh, itu juga akan membuat bahagia para guru, khususnya guru non PNS. Jika memang bisa dibayarkan setiap bulan, mengapa mesti dirapel? Menunda-nunda pembayaran kepada yang berhak adalah dholim, apalagi kepada guru non PNS, yang mengandalkan hidupnya pada tunjangan sertifikasi itu.
Sebagai aparat Kanwil dan KPPN, berhasil membuat satker membayarkan tunjangan profesi secara rutin setiap bulan, adalah bagian dari prestasi dan itulah diantara sebenar-benarnya RCE.
Bahwa semestinya di level pusat dibuatkan saja ketentuan: pembayaran tunjangan profesi ini harus dibayarkan setiap bulan. Jadi, tidak perlu memberikan opsi bisa dirapel.
Mempercepat pembayaran tunjangan profesi diatas, adalah contoh bagaimana agar target triwulan II dapat tercapai. Tagihan-tagihan untuk jenis belanja barang juga perlu segera dibayarkan di Juni ini. Bila memang sudah jatuh tempo, tidak perlu menundanya.
Secara umum, tantangan yang kerap dihadapi adalah pada penyerapan belanja barang dan modal. Untuk belanja modal, satker agar segera mengecek kontrak-kontrak yang belum selesai, yang termin kontraknya sudah jatuh tempo. Terhadap termin yang belum dibayarkan ini, segera diajukan pembayarannya ke KPPN. Termasuk segera melaksanakan proses pengadaan barang/jasa untuk pekerjaan yang belum dilaksanakan.
Sebenarnya, langkah-langkah tersebut, sudah sering disampaikan baik oleh Kanwil maupun KPPN. Hanya saja, setiap tahun persoalan dan tantangan yang dihadapi satker selalu berulang.
Bagi Kanwil dan KPPN, pengulangan-pengulangan tersebut tentunya .tidak membuat putus asa. Justru sebaliknya, menjadi pelecut untuk menemukan metode yang lebih inovatif dan relevan, yang lebih efektif mendorong satker untuk meningkatkan kinerja anggarannya.
Seorang senior mengatakan bahwa jangan belum-belum menyalahkan satker. Cobalah introspeksi ke internal dulu. Jangan-jangan metode monev kita belum berjalan efektif, karena itu perlu terus diperbaiki. Bisa karena materi monev -yang disampaikan dalam Rakor, one on one, FGD dan kegiatan lainnya- terlalu monoton, hanya berisi ketentuan, rekomendasi normatif, atau data dan analisis yang dipaparkan terlalu sederhana, hanya realisasi dibagi pagu. Atau malahan belum punya alat atau tool monev yang informatif.
Untuk itu, terus berkreasi memvisualisasi data dan memperkaya analisis perlu dilakukan agar persuasi dan rekomendasi ke satker semakin menohok dan mampu memacu kinerja satker.
Langkah seorang senior lainnya ini bisa juga ditiru. Ketika mengejar target penyerapan, dia mengadakan weekly meeting dengan KPPN. Dipaparkan data target dan sisa nominal anggaran yang mesti direalisasikan untuk mencapai target tersebut. Setiap minggu pada periode itu, KPPN diminta untuk menjelaskan capaiannya, tantangannya, dan langkah-langkah yang telah dan akan ditempuhnya. Dengan demikian, Kanwil dan KPPN benar-benar aware dan paham dengan satker mitra kerjanya.
Tidak hanya melalui monev KPPN, Kanwil dapat mengadakan Rakor dengan beberapa satker besar yang belanjanya berkontribusi signifikan bagi pencapaian target wilayah. Termasuk audiensi dengan pimpinan daerah terutama guna mendorong percepatan penyerapan anggaran dekon/TP, tidak terkecuali DAK fisik dan dana desa.

Oleh sebab itu diperlukan persiapan yang matang untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang notabene merupakan EPA itu. Khususnya, menyiapkan data, analisis dan rekomendasi. Yang mana prosesnya bisa tetap dilakukan secara santai dengan selingan rasa nikmat kuliner "Choi Pan" dengan varian isi: rebung, kucai dan bengkoang, beserta minuman pelengkap: kopi susu.

Populer

The Last Kasi Bank dan Manajemen Stakeholder

Oleh Sigid Mulya
Selama ini tugas penatausahaan penerimaan negara dilakukan oleh satu seksi di KPPN yang disebut Seksi Bank. Rentetan pekerjaan dari pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara baik pajak maupun non pajak merupakan bagian dari tugas utama di Seksi Bank. Dengan implementasi MPN G2, pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara dilakukan secara tersentral oleh KPPN Khusus Penerimaan di Jakarta. Sehingga, boleh dikata Seksi Bank akan kehilangan pekerjaan. Jauh-jauh hari, soal ini sudah diprediksi. Maka, tepat tanggal 1 Juli 2016, ramalan itu akan benar-benar terjadi karena MPN G2 akan diterapkan secara penuh. Lantas, apa yang akan terjadi dengan Kepala Seksi atau Kasi Bank seperti saya? Terus terang, saya tidak terlalu risau. Kalau pun grade saya turun, memang sudah sewajarnya karena beban tugas saya berkurang. Oops …, itu bila Seksi Bank masih bertahan. Tapi, saya tidak begitu yakin. Dalam hati, saya berharap menjadi Kasi Bank terakhir. The Last Kasi Bank. Sepertinya terdengar
Read more »

DAK Fisik dan Dana Desa, Mengapa Dialihkan Penyalurannya?

Oleh Sigid Mulya
Selama ini, penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa (DFDD) melalui KPPN Jakarta II. Di targetkan pada bulan April nanti, akan beralih penyalurannya melalui KPPN di seluruh Indonesia --kecuali Jakarta, karena DKI tidak menerima DFDD. Mengapa dialihkan? Ketika seorang ayah memberikan uang pada anaknya, apakah yang ingin diketahui oleh ayah itu? Saya ingin memberikan perumpamaan berikut ini. Ada seorang ayah yang telah bercerai, yang kemudian hidup di Ibukota, sementara 10 bekas istri dan 10 anaknya bertempat tinggal jauh di seberang pulau. Karena rasa tanggung jawab pada anak-anaknya, setiap tiga bulan ia mentransfer sejumlah uang kepada si anak. Ada satu persyaratan sebelum anak-anak ini menerima  jatah. Mereka harus menyampaikan laporan tentang penggunaan uang yang telah diterima sebelumnya. Setelah setahun, si ayah ini galau dan gusar dengan laporan yang disampaikan anak-anaknya. Benarkah isi laporan itu?  Ia merasa belum yakin. Ia ingin sekali memantau output dari penggunaan u
Read more »

Menggagas Jabatan AR di KPPN

Oleh Sigid Mulya
Saya mulai dengan browsing di internet. Saya mendapat definisi Account Representative ( AR) seperti ini: “ account representative: someone in charge of a client's account for an advertising agency or brokerage or other service business”. Lalu, saya coba intip Keputusan Menteri Keuangan nomor 98/KMK.01/2006 tentang Account Representative Pada Kantor Pelayanan Pajak Yang Telah Mengimplementasikan Organisasi Modern. Saya sitir uraian yang ada di KMK itu, berikut ini. Account Representative adalah pegawai yang diangkat pada setiap Seksi Pengawasan dan Konsultasi di Kantor Pelayanan Pajak yang telah mengimplementasikan Organisasi Modern. AR   mempunyai tugas : melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan wajib pajak; bimbingan/himbauan dan konsultasi teknik perpajakan kepada wajib pajak; penyusunan profil wajib pajak; analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi; dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Read more »

Setelah Full MPN G2, What Next KPPN?

Oleh Sigid Mulya
Transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan tengah berlangsung. Ada arah dan target yang telah ditetapkan. Untuk mencapainya diawali dengan langkah-langkah yang disebut inisiatif strategis. Salah satunya adalah Sistem MPN G2 atau e-billing. Inisiatif ini diusung oleh Ditjen Perbendaharaan dan menjadi program unggulan. Dengan MPN G2, setoran atas penerimaan negara dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Ada banyak kemudahan yang disediakan pemerintah bagi wajib pajak dan masyarakat untuk menunaikan kewajibannya. Dalam hitungan beberapa bulan lagi, insyaallah MPN G2 secara full dilaksanakan. Jelas, hal ini akan berdampak kepada unit vertikal Kemenkeu, khususnya instansi vertikal DJPBN yaitu KPPN. Beberapa pekerjaan yang ada di KPPN daerah akan hilang atau berpindah ke KPPN Khusus Penerimaan di Jakarta. Oleh karena dengan MPN G2, penatausahaan penerimaan negara dilakukan secara tersentral di pusat. Di beberapa KPPN dampak ini sudah mulai terasa. Ada satu seksi di KPPN yai
Read more »

Perbendaharaan Go Green

Oleh Sigid Mulya
Perbendaharaan Go Green . Konsepnya adalah green office . Kantor-kantor modern dengan visi lingkungan sudah menerapkannya. Lihatlah kantor Google atau barangkali Anda punya contoh lainnya. Keren bukan? Saya pengen punya kantor seperti itu. Ada 6 program: penghematan listrik, penghematan air, penghematan kertas, peningkatan kenyamanan, program kebersihan dan program penghijauan. Sejatinya itu bukan sesuatu yang benar benar baru. Dikemas kembali dengan momentum yang tepat untuk memberikan gaung yang besar dan menjalar. Kita bikin pemantik di Hari Bakti, lalu menerbitkan surat edaran dan menggemakan saat Rapimnas.  Kita daulat Menteri untuk melaunching. Beliau mengapresiasi sekaligus memberikan tantangan: efisiensi listrik, air dan kertas. Rewardnya nanti untuk meningkatkan kenyamanan yang identik dengan kebahagiaan serta kegembiraan. Bagaimana caranya?  Bukan tugas anda untuk memikirkan itu. Mungkin kalimat barusan agak sinis. Karena kebanyakan orang akan  menanggapinya dengan po
Read more »

Everything you can imagine is real - Pablo Picasso

Oleh Sigid Mulya
Ditulis: 9 Pebruari 2019 Mata saya tetiba tertarik pada tulisan di tembok. Yang bunyinya seperti judul tulisan ini. "Apapun yang bisa kamu bayangkan adalah kenyataan." Saya berusaha mencernanya. Mencoba mencari buktinya. Setidaknya, saya bilang pada seseorang di dekat saya akan menulisnya. Benarkah quote itu? Saya menduga, kalimat itu diucapkan atau ditulis Pablo dalam suatu konteks atau kejadian. Itu yang saya belum tahu. Dan belum berusaha mencari tahu. Sebagaimana banyak terjadi belakangan ini. Ucapan, video, rekaman seseorang hanya disajikan sepotong. Yang kemudian memunculkan persepsi negatif. Yang juga menjadi tren untuk menghantam lawan. Yang akhirnya menimbulkan fitnah. Kadang memang itu tujuannya. Lagi lagi semua bersumber dari persaingan politik. Tidak lebih. Pada sekitar tahun 1998, saya menulis cerita. Entah sekarang tercecer dimana cerpen itu. Belum pernah saya posting. Dalam cerita itu saya mengkhayalkan kehidupan saya di masa depan bersama
Read more »

"Penajaman" Treasury Pada KPPN

Oleh Sigid Mulya
Diantara fungsi treasury adalah penyaluran dana, perencanaan kas dan akuntansi pelaporan. Penyaluran dana APBN menjadi tugas dan fungsi KPPN. Tapi sebatas menyalurkan dana. Apakah dana itu tepat sasaran dan tepat waktu penyaluran, saya lihat belum ada campur tangan KPPN kearah sana. Kedepan, saya kira penting sekali peran ini dimainkan oleh KPPN. Tidak sekedar menyalurkan dana, tetapi memastikan dana yang dibayarkan tepat sasaran dan tepat waktu. Kalau tunjangan bisa dibayarkan setiap bulan, mengapa harus dirapel? Kalau BSM semester satu bisa dibayarkan lebih awal, mengapa harus menunggu dibayarkan di semester dua. Kalau honor PPNPN bisa dibayarkan pada tanggal 1, mengapa harus tertunda sampai tanggal 10, dst. Karena bukan domain KPPN untuk melakukan audit satker, maka cara yang bisa ditempuh adalah dengan transparansi dan edukasi. Jalan ke arah transparansi bisa melalui tiga cara: publikasi, monitoring dan pengaduan. Publikasi pelaksanaan anggaran sangat bisa dilakukan oleh K
Read more »

Pengembangan Organisasi

Oleh Sigid Mulya
Belum juga saya duduk di kursi baru, saya sudah dihantui oleh pertanyaan: apa yang akan saya lakukan dengan organisasi ini? Di inbox juga ada pesan singkat: “saya nitip organisasi dalam mengawal transformasi kelembagaan TANPA melupakan kondisi pegawai.” Saya mulai mencari tahu tentang jabatan baru saya, apa tugas dan wewenangnya. Saya awali dengan menemukan arti paduan kata “pengembangan organisasi”. D i KBBI, “ pengembangan ” dimaknai: proses, cara, perbuatan mengembangkan. Sedangkan “ mengembangkan ” artinya: membuka lebar-lebar; membentangkan; menjadikan besar (luas, merata dsb); menjadikan maju (baik, sempurna dsb). Kata “o rganisasi ” di KBBI artinya : kesatuan (susunan dsb) yang terdiri atas bagian-bagian (orang dsb) dalam perkumpulan dsb; kelompok kerja sama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Lalu, apakah “pengembangan organisasi” secara simpel bisa diartikan sebagai pembesaran organisasi. Mestinya begitu. Jadi, bila sebaliknya, orga
Read more »