Melangkah Maju dengan AI dalam Pengelolaan Fiskal

Oleh Sigid Mulya

 - (Digenerate AI tanggal 24 Mei 2024) - 

              Di tengah riuhnya era teknologi, kecerdasan buatan (AI) muncul sebagai tonggak penting dalam perjalanan manusia menuju masa depan yang lebih cemerlang. AI telah membuka pintu menuju dunia yang dipenuhi dengan kemungkinan baru, termasuk dalam pengelolaan fiskal. Namun, di balik kilau kemajuan teknologi ini, terdapat tantangan yang perlu diatasi dan adaptasi yang harus dilakukan.

              Era AI menandai puncak dari pencapaian teknologi manusia. Dari penggunaan algoritma pembelajaran mesin hingga implementasi robotika, AI telah membuktikan kemampuannya dalam menyelesaikan masalah kompleks dengan cepat dan akurat. Keunggulan AI terletak pada kemampuannya untuk belajar dari data, mengidentifikasi pola, dan membuat keputusan tanpa intervensi manusia.

              Salah satu dampak yang nyata dari kehadiran AI adalah perubahan dalam lapangan kerja, termasuk di sektor pemerintahan. Pekerjaan yang dulunya dilakukan secara manual oleh manusia, kini dapat dilakukan secara otomatis oleh sistem AI. Misalnya, tugas administratif yang repetitif dan cenderung membosankan dapat dengan efisien dilakukan oleh AI, membebaskan waktu dan sumber daya manusia untuk tugas-tugas yang lebih kompleks dan strategis.

              Berbagai negara telah mengambil langkah maju dalam menerapkan AI dalam pengelolaan fiskal mereka. Singapura, sebagai contoh, telah berhasil memanfaatkan AI dalam analisis dan prediksi keuangan negara, menghasilkan keputusan yang lebih tepat waktu dan akurat. Korea Selatan juga telah mengintegrasikan AI dalam sistem perpajakan mereka, membantu mengurangi kecurangan dan meningkatkan efisiensi administrasi.

              Namun, bukan hanya negara maju yang dapat meraih manfaat dari penerapan AI dalam pengelolaan fiskal. Pemerintah pusat dan daerah di Indonesia juga perlu mempertimbangkan penggunaan AI sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan APBN dan APBD. Dengan analisis yang lebih akurat dan prediksi yang lebih tepat, penggunaan AI dapat membantu pemerintah membuat keputusan yang lebih baik dan mengoptimalkan alokasi anggaran.

              Keuntungan dari penggunaan AI dalam pengelolaan fiskal sangatlah besar. Dari pengolahan data yang lebih cepat hingga pengambilan keputusan yang lebih cerdas, AI dapat membantu pemerintah dalam menghadapi tantangan-tantangan yang kompleks dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan analisis yang lebih mendalam dan prediksi yang lebih akurat, pemerintah dapat mengambil tindakan yang lebih tepat waktu dan efektif.

              Penggunaan AI dalam pengelolaan data APBN dan APBD memiliki potensi untuk mengubah cara pemerintah menganalisis dan memanfaatkan informasi keuangan. Dengan kemampuannya untuk mengidentifikasi pola dan tren, AI dapat membantu pemerintah dalam merencanakan dan mengalokasikan anggaran dengan lebih efisien dan efektif.

              Selain itu, AI juga dapat digunakan dalam penyusunan analisis kajian fiskal. Dengan memanfaatkan algoritma pembelajaran mesin, AI dapat membantu para peneliti dalam menganalisis data keuangan secara lebih cepat dan akurat, menghasilkan laporan yang lebih komprehensif dan informatif bagi para pengambil keputusan.

              Tidak hanya sebagai alat untuk menganalisis data, AI juga dapat dimanfaatkan untuk memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah pusat dan daerah. Dengan memanfaatkan teknik-teknik seperti analisis prediktif dan simulasi, AI dapat membantu para pengambil keputusan dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dan berdampak positif bagi masyarakat.

              Namun, tantangan besar menanti di depan. Perlunya pemerintah pusat dan daerah untuk menerapkan AI memerlukan komitmen yang kuat dan dukungan yang luas. Peningkatan kualitas data, pengembangan infrastruktur teknologi, dan pembentukan regulasi yang sesuai adalah beberapa langkah yang perlu diambil untuk memastikan kesuksesan dalam mengadopsi AI dalam pengelolaan fiskal.

              Untuk mewujudkan potensi penuh AI dalam pengelolaan fiskal, para Aparatur Sipil Negara (ASN) juga perlu dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam mengoperasikan teknologi ini. Pelatihan dan pendidikan tentang penggunaan AI harus menjadi prioritas agar mereka dapat menguasai teknologi ini dan memanfaatkannya secara optimal dalam menjalankan tugas-tugas mereka.

              Dalam menghadapi tantangan dan kesempatan yang dihadirkan oleh era AI dalam pengelolaan fiskal, langkah-langkah yang tepat dan komitmen yang kuat sangatlah penting. Dengan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan dari para ASN, kita dapat mengoptimalkan potensi AI untuk menciptakan pengelolaan fiskal yang lebih efisien, transparan, dan berdampak positif bagi masyarakat. Ini adalah langkah penting menuju masa depan yang lebih cerah dan inklusif.


Populer

The Last Kasi Bank dan Manajemen Stakeholder

Oleh Sigid Mulya
Selama ini tugas penatausahaan penerimaan negara dilakukan oleh satu seksi di KPPN yang disebut Seksi Bank. Rentetan pekerjaan dari pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara baik pajak maupun non pajak merupakan bagian dari tugas utama di Seksi Bank. Dengan implementasi MPN G2, pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara dilakukan secara tersentral oleh KPPN Khusus Penerimaan di Jakarta. Sehingga, boleh dikata Seksi Bank akan kehilangan pekerjaan. Jauh-jauh hari, soal ini sudah diprediksi. Maka, tepat tanggal 1 Juli 2016, ramalan itu akan benar-benar terjadi karena MPN G2 akan diterapkan secara penuh. Lantas, apa yang akan terjadi dengan Kepala Seksi atau Kasi Bank seperti saya? Terus terang, saya tidak terlalu risau. Kalau pun grade saya turun, memang sudah sewajarnya karena beban tugas saya berkurang. Oops …, itu bila Seksi Bank masih bertahan. Tapi, saya tidak begitu yakin. Dalam hati, saya berharap menjadi Kasi Bank terakhir. The Last Kasi Bank. Sepertinya terdengar
Read more »

DAK Fisik dan Dana Desa, Mengapa Dialihkan Penyalurannya?

Oleh Sigid Mulya
Selama ini, penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa (DFDD) melalui KPPN Jakarta II. Di targetkan pada bulan April nanti, akan beralih penyalurannya melalui KPPN di seluruh Indonesia --kecuali Jakarta, karena DKI tidak menerima DFDD. Mengapa dialihkan? Ketika seorang ayah memberikan uang pada anaknya, apakah yang ingin diketahui oleh ayah itu? Saya ingin memberikan perumpamaan berikut ini. Ada seorang ayah yang telah bercerai, yang kemudian hidup di Ibukota, sementara 10 bekas istri dan 10 anaknya bertempat tinggal jauh di seberang pulau. Karena rasa tanggung jawab pada anak-anaknya, setiap tiga bulan ia mentransfer sejumlah uang kepada si anak. Ada satu persyaratan sebelum anak-anak ini menerima  jatah. Mereka harus menyampaikan laporan tentang penggunaan uang yang telah diterima sebelumnya. Setelah setahun, si ayah ini galau dan gusar dengan laporan yang disampaikan anak-anaknya. Benarkah isi laporan itu?  Ia merasa belum yakin. Ia ingin sekali memantau output dari penggunaan u
Read more »

Menggagas Jabatan AR di KPPN

Oleh Sigid Mulya
Saya mulai dengan browsing di internet. Saya mendapat definisi Account Representative ( AR) seperti ini: “ account representative: someone in charge of a client's account for an advertising agency or brokerage or other service business”. Lalu, saya coba intip Keputusan Menteri Keuangan nomor 98/KMK.01/2006 tentang Account Representative Pada Kantor Pelayanan Pajak Yang Telah Mengimplementasikan Organisasi Modern. Saya sitir uraian yang ada di KMK itu, berikut ini. Account Representative adalah pegawai yang diangkat pada setiap Seksi Pengawasan dan Konsultasi di Kantor Pelayanan Pajak yang telah mengimplementasikan Organisasi Modern. AR   mempunyai tugas : melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan wajib pajak; bimbingan/himbauan dan konsultasi teknik perpajakan kepada wajib pajak; penyusunan profil wajib pajak; analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi; dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Read more »

Setelah Full MPN G2, What Next KPPN?

Oleh Sigid Mulya
Transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan tengah berlangsung. Ada arah dan target yang telah ditetapkan. Untuk mencapainya diawali dengan langkah-langkah yang disebut inisiatif strategis. Salah satunya adalah Sistem MPN G2 atau e-billing. Inisiatif ini diusung oleh Ditjen Perbendaharaan dan menjadi program unggulan. Dengan MPN G2, setoran atas penerimaan negara dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Ada banyak kemudahan yang disediakan pemerintah bagi wajib pajak dan masyarakat untuk menunaikan kewajibannya. Dalam hitungan beberapa bulan lagi, insyaallah MPN G2 secara full dilaksanakan. Jelas, hal ini akan berdampak kepada unit vertikal Kemenkeu, khususnya instansi vertikal DJPBN yaitu KPPN. Beberapa pekerjaan yang ada di KPPN daerah akan hilang atau berpindah ke KPPN Khusus Penerimaan di Jakarta. Oleh karena dengan MPN G2, penatausahaan penerimaan negara dilakukan secara tersentral di pusat. Di beberapa KPPN dampak ini sudah mulai terasa. Ada satu seksi di KPPN yai
Read more »

Perbendaharaan Go Green

Oleh Sigid Mulya
Perbendaharaan Go Green . Konsepnya adalah green office . Kantor-kantor modern dengan visi lingkungan sudah menerapkannya. Lihatlah kantor Google atau barangkali Anda punya contoh lainnya. Keren bukan? Saya pengen punya kantor seperti itu. Ada 6 program: penghematan listrik, penghematan air, penghematan kertas, peningkatan kenyamanan, program kebersihan dan program penghijauan. Sejatinya itu bukan sesuatu yang benar benar baru. Dikemas kembali dengan momentum yang tepat untuk memberikan gaung yang besar dan menjalar. Kita bikin pemantik di Hari Bakti, lalu menerbitkan surat edaran dan menggemakan saat Rapimnas.  Kita daulat Menteri untuk melaunching. Beliau mengapresiasi sekaligus memberikan tantangan: efisiensi listrik, air dan kertas. Rewardnya nanti untuk meningkatkan kenyamanan yang identik dengan kebahagiaan serta kegembiraan. Bagaimana caranya?  Bukan tugas anda untuk memikirkan itu. Mungkin kalimat barusan agak sinis. Karena kebanyakan orang akan  menanggapinya dengan po
Read more »

Everything you can imagine is real - Pablo Picasso

Oleh Sigid Mulya
Ditulis: 9 Pebruari 2019 Mata saya tetiba tertarik pada tulisan di tembok. Yang bunyinya seperti judul tulisan ini. "Apapun yang bisa kamu bayangkan adalah kenyataan." Saya berusaha mencernanya. Mencoba mencari buktinya. Setidaknya, saya bilang pada seseorang di dekat saya akan menulisnya. Benarkah quote itu? Saya menduga, kalimat itu diucapkan atau ditulis Pablo dalam suatu konteks atau kejadian. Itu yang saya belum tahu. Dan belum berusaha mencari tahu. Sebagaimana banyak terjadi belakangan ini. Ucapan, video, rekaman seseorang hanya disajikan sepotong. Yang kemudian memunculkan persepsi negatif. Yang juga menjadi tren untuk menghantam lawan. Yang akhirnya menimbulkan fitnah. Kadang memang itu tujuannya. Lagi lagi semua bersumber dari persaingan politik. Tidak lebih. Pada sekitar tahun 1998, saya menulis cerita. Entah sekarang tercecer dimana cerpen itu. Belum pernah saya posting. Dalam cerita itu saya mengkhayalkan kehidupan saya di masa depan bersama
Read more »

"Penajaman" Treasury Pada KPPN

Oleh Sigid Mulya
Diantara fungsi treasury adalah penyaluran dana, perencanaan kas dan akuntansi pelaporan. Penyaluran dana APBN menjadi tugas dan fungsi KPPN. Tapi sebatas menyalurkan dana. Apakah dana itu tepat sasaran dan tepat waktu penyaluran, saya lihat belum ada campur tangan KPPN kearah sana. Kedepan, saya kira penting sekali peran ini dimainkan oleh KPPN. Tidak sekedar menyalurkan dana, tetapi memastikan dana yang dibayarkan tepat sasaran dan tepat waktu. Kalau tunjangan bisa dibayarkan setiap bulan, mengapa harus dirapel? Kalau BSM semester satu bisa dibayarkan lebih awal, mengapa harus menunggu dibayarkan di semester dua. Kalau honor PPNPN bisa dibayarkan pada tanggal 1, mengapa harus tertunda sampai tanggal 10, dst. Karena bukan domain KPPN untuk melakukan audit satker, maka cara yang bisa ditempuh adalah dengan transparansi dan edukasi. Jalan ke arah transparansi bisa melalui tiga cara: publikasi, monitoring dan pengaduan. Publikasi pelaksanaan anggaran sangat bisa dilakukan oleh K
Read more »

Pengembangan Organisasi

Oleh Sigid Mulya
Belum juga saya duduk di kursi baru, saya sudah dihantui oleh pertanyaan: apa yang akan saya lakukan dengan organisasi ini? Di inbox juga ada pesan singkat: “saya nitip organisasi dalam mengawal transformasi kelembagaan TANPA melupakan kondisi pegawai.” Saya mulai mencari tahu tentang jabatan baru saya, apa tugas dan wewenangnya. Saya awali dengan menemukan arti paduan kata “pengembangan organisasi”. D i KBBI, “ pengembangan ” dimaknai: proses, cara, perbuatan mengembangkan. Sedangkan “ mengembangkan ” artinya: membuka lebar-lebar; membentangkan; menjadikan besar (luas, merata dsb); menjadikan maju (baik, sempurna dsb). Kata “o rganisasi ” di KBBI artinya : kesatuan (susunan dsb) yang terdiri atas bagian-bagian (orang dsb) dalam perkumpulan dsb; kelompok kerja sama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Lalu, apakah “pengembangan organisasi” secara simpel bisa diartikan sebagai pembesaran organisasi. Mestinya begitu. Jadi, bila sebaliknya, orga
Read more »